Permasalahan KL Terkait Post date
Permasalahan PT Repal Internasional Indonesia tentang akses sampah plastik di Indonesia khususnya daerah Jawa

PT Repal Internasional Indonesia mendirikan pabrik di Pasuruan pada 2017 dengan 121 karyawan (116 ada di Pasuruan). Bisnis perusahaan adalah menggunakan plastik sampah campuran dan mendaur ulang menjadi palet yang dapat digunakan untuk gudang logistik domestik, pabrik dan rantai pasokan bisnis serta ekspor Indonesia. Klien adalah Unilever, Nestle, Indofood, Indo Rayat, Givaudan, Dynaplast, Rapid Plast

PT Repal Internasional Indonesia membutuhkan lebih banyak pasokan bahan baku 50-100 ton sampah per hari dengan jenis HDPE (kantong kresek) atau LDPE (90% campuran) dan PP/LDPE (10% dari campuran). Namun pasar tidak memiliki pasokan yang cukup dan terindikasi kemungkinan kolusi konspirasi pasokan untuk memaksa harga naik.

PT Repal Internasional Indonesia 100% perusahaan PMA kantor pusat Australia dengan pabrik berada di kawasan berikat Pasuruan, Jatim dan perusahaan harus dapat membeli plastik limbah campuran dengan kisaran harga 2500 rupiah per kg dengan kadar air 10-20% (sudah terdapat pemasok namun dikhawatirkan konspirasi)

11/12/2018 - 12:58
Permasalahan PT Parc Development tentang hambatan investasi dan aktivitas perusahaan

PT Parc Development sebagai pemilik tanah yang berlokasi di Jalan Inspeksi Cakung Drain RT 003 RW 005 Kel Rorotan Kec Cilincing Jakut seluas 23.706 m2 (2,4 Ha) tidak dapat melakukan aktivitas perusahaan karena di lokasi tersebut dibangun pabrik hotmix/ready mix/batching plant oleh PT PAN United/PAN United Concrete (PMA Singapura)

Pembangunan Pabrik PT PAN United/PAN United Concrete diindikasikan tidak disertai dasar kepemilikan lahan yang sah dan IMB

PT PAN United/PAN United Concrete tetap memproduksi concrete walaupun sudah disegel dan juga dijadikan kegiatan logistik distribusi batubara yang diduga Grup PT Adaro energy

PT Parc Development sudah membuat pengaduan dengan 4 TBL di Polres Jakut. 1 TBL di Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan 1 LP Bareskrim

11/12/2018 - 12:40
Permasalahan PT. Auroris Oil and Gas tentang kepastian berusaha

PT Auroris Indonesia melakukan MoU dengan PT Pertamina EP pada 15 November 2017 namun sampai saat ini kontrak pekerjaan belum terealisasi sehingga PT Auroris Indonesia belum dapat melaksanakan aktivitas

PT Auroris Indonesia telah memperoleh Izin Prinsip dari BKPM, SKUP dari Dirjen Migas kementerian ESDM, SIUP dari Kemendag sehingga PT Auroris Indonesia sudah memenuhi persyaratan perizinan yang diperlukan untuk melaksanakan kontrak

PT Auroris Indonesia belum memenuhi kompetensi untuk melaksanakan aktivitas karena perusahaan belum berpengalaman dan bukan merupakan agen distributor tunggal sesuai ketentuan PTK 007/SKKMIGAS

PT Auroris Indonesia mempunyai kesempatan untuk memenuhi kompetensi dengan menjadi agen distributor tunggal atau melakukan kerjasama dengan perusahaan lokal

11/12/2018 - 12:20
Permasalahan yang disampaikan oleh Sekda Brebes terkait pengurusan pengajuan sertifikat HGU/HGB PT. Daehan Global (PMA)

PT. Daehan Global akan mendirikan pabrik sepatu di Kab. Brebes dengan areal yang dimohonkan seluas 20 HA yang berada dalam 2 lokasi yaitu :
1. 8,7 Ha merupakan kawasan peruntukan industri (sudah terbit IMB oleh DPMPTSP Kab. Brebes)
2. 11,3 Ha merupakan kawasan peruntukan industri dan pertanian lahan basah sehingga sesuai ketentuan PT Daehan Global menyiapkan lahan pengganti yang mekanismenya sesuai ketentuan dan mendapatkan rekomendasi BKPRD Kab. Brebes

PT Daehan Global sudah menyiapkan lahan pengganti sehingga BKPRD Kab. Brebes sudah memberikan rekomendasi bahwa areal tersebut dapat digunakan untuk non pertanian sehingga pihak perusahaan mengajukan permohonan sertifikat HGU/HGB ke Kantah Kab. Brebes namun sampai saat ini pihak Kantah tidak memproses pengajuan sertifikat tersebut

11/12/2018 - 11:30
Permasalahan PT. Berkah Mitra Kumala tentang Pemalsuan SKGR lahan di Kelurahan Lembah Sari

PT. Berkah Mitra Kumala melalui pegawainya Poniman telah membeli sebidang tanah di Kelurahan Lembah Sari, Kota Pekanbaru dari Sdr. Idris seluas 10.040 m2. Pada Bulan Juli 2015 Sdr. Boy Desvinal Salam membeli sebidang tanah dari Hj. J. Rifai Tanjung seluas 6.632 m2 dengan lokasi di dalam tanah milik PT. Berkah Mitra Kumala. Sehingga terdapat 2 Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan objek tanah yang sama. Terdapat keterangan bahwa SKGR yang diperoleh Sdr. Poniman merupakan SKGR palsu diterbitkan oleh Lurah Lembah Sari.

11/12/2018 - 11:11
Permasalahan IISIA terkait proyek Patimban

Kronologis Permasalahan IISIA terkait produk Dalam Negeri untuk Project Patimban :
Terkait Proyek Pelabuhan Patimban Subang Jabar dengan nilai investasi 17,2 trilyun menggunakan Pinjaman dari Luar Negeri Jepang sebesar 14,2 trilyun dan membutuhkan produk pipa pancang baja 1,3 trilyun
Secara prinsip Industri pipa Baja Dalam Negeri memiliki kapasitas dan kapabiitas untuk mensuplai 100% kebutuhan pipa baja untuk Proyek Pelabuhan Patimban Subang Jabar dalam hal aspek kualitas, jadwal pengiriman, dan pemenuhan persyaratan proyek tersebut
Pokok Permasalahan :
Dukungan Pemerintah RI kepada pabrikan pipa baja dalam negeri bahwa seluruh komponen produk pipa pancang dapat menggunakan produk pipa baja dalam negeri, yang juga menggunakan 100% bahan baku dalam negeri (PT Krakatau Steel)

11/12/2018 - 10:57
Permasalahan yang disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru perihal penagihan pajak air tanah PT. Chevron Pacific Indonesia

Menindaklanjuti surat Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI nomor S-2476/AG/2018 perihal pengembalian dokumen permintaan pembayaran pajak air tanah kota Pekanbaru, maka:

1. Berdasarkan Permen ESDM nomor 20 tahu 2017 tentang penetapan nilai perolehan air tanah pasal 3 ayat (5) maka Pemprov Riau mengeluarkan Pergub nomor 14 tahun 2018 tentang nulai perolehan air tanah guna menyesuaikan terhadap kondisi daerah atas penggunaan air tanah pada asilo industri yang berada di daerahnya.

2. menindaklanjuti PP nomor 55 tahu 2016 tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah pasal 31 ayat (1) huur b dan ayat (6) huruf b, dengan mempedomani Pergub Riau nomos 14 tahun 2018 tentang perolehan pajak air tanah, maka Pemerintah Pekanbaru mengeluarkan peraturan walikota Pekanbaru notor 78 tabun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak air tanah guna menyesuaikan atuar tersebut.

3. secara regulasi maka pemungutan pajak oleh Pemkot Pekanbaru terhadap PT Chevron Pacific Indonesia telah sesuai aturan, yaitu PP nomos 55 tahin 20116 tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah nomor 31 ayat (4) yang menyebutkan "Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat )3) dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan sesuai dasar pengenaan pajak yang ditetapkan oleh Kepala Daerah".

Bappeda Pemerintah Kota Pekanbaru 06/12/2018 - 14:22
Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Projek Merakes oleh Eni Indonesia Ltd

IISIA (The Indonesian Iron & Steel Industry Association) mengadukan Project Development Plan untuk Merakes Offshore Area yang dikelola oleh Eni Indonesia Ltd selaku pemilik pekerjaan. Hal yang diadukan adalah penggunaan pipa baja dalam proyek tersebut menggunakan spesifikasi dan ukuran yang tidak dapat diproduksi dalam negeri. Menurut mereka hal ini akan berdampak dengan tidak mungkinnya Pabrikan Baja dalam Negeri untuk berpartisipasi dalam proyek tersebut, sementara utilisasi kapasitas mesin produksi mereka sebenarnya masih di bawah optimal.

Estimasi nilai pipa impor yang akan digunakan seberat 28 ribu ton dan sepanjang 87 km dapat mencapai USD 81 juta atau sekitar Rp 1.23 Triliun.

06/11/2018 - 17:50
Permasalahan Pembebasan Tanah Milik Anggota Konsorsium PT Trans Heksa Karawang yang Terkena Proyek KCIC

Konsorsium PT Trans Heksa Karawang melaporkan proses ganti rugi tanah milik anggota konsorsium yang terkena pembangunan proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung. Nilai ganti kerugian yang diukur oleh KJPP MPBRU menurut Konsorsium THK tidak wajar dan tidak memenuhi asas keadilan, karena KJPP MBPRU hanya menilai Tanah OPT, sedangkan kerugian non fisik hanya dinilai pada biaya transaksi dan kompensasi masa tunggu saja.

Pada bulan Mei 2018 para anggota konsorsium THK sepakat untuk mengajukan permohonan keberatan atas penetapan nilai ganti kerugaian kepada PN Karawang. Pada bulan Juni 2018 telah keluar hasil keputusan dari PN Karawang, yakni permohonan ditolak. Anggota konsorsium THK telah mengajukan kasasi ke MA pada bulan Juli 2018 dan sampai saat ini perkara masih berjalan.

19/10/2018 - 19:43
Permasalahan Kepastian Permen LHK No 21 Tahun 2008 tentang ambang batas emisi udara PT Freeport Indonesia

Exhaust Control Industries, sebuah perusahaan penyedia komponen filtrasi untuk menurunkan tingkat emisi, melaporkan tingkat emisi PT Freeport yang melewati batas :

Saat ini Freeport mempunyai sejumlah power plant yang terletak di high land maupun low land. Mengikuti peraturan pemerintah Indonesia yang di keluarkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup, tingkat NOX harus di bawah 1000mg/Nm3 @13% O2 = 1750 mg/Nm3 @ 7% O2. Pada saat ini freeport mengeluarkan 1,200-1,500 mg NOX @ 13% O2, yang sama dengan 2,100-2,625mg NOX @ 7% O2. Untuk itu freeport membutuhkan SCR system agar dapat memenuhi regulasi yang di keluarkan oleh pemerintah Indonesia.

Sebelum tahun 2008 peraturan pemenrintah Indonesia mewajibkan tingkat NOX harus di bawah 450 mg/Nm3 @7% O2. Antara 2009-2020 peraturan baru yang akan di tetapkan menjadi 350 mg/Nm3 @7% O2. Sedangkan setelah 2020 tingkat Nox harus di bawah 250 mg/Nm3 @ 7% O2. Untuk itu freeport membutuhkan SCR system agar dapat memenuhi regulasi yang di keluarkan oleh pemerintah Indonesia.

19/10/2018 - 19:16

Pages

Subscribe to Front page feed