Permasalahan KL Terkait Post date
Pengurusan Surat Bebas PPN Tidak Efektif

Beban Birokrasi :
Berdasarkan PP No. 69/2015 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut PPN dan PMK No. 193/PMK.03/2015:
Proses pengurusan Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD) PPN dan Rencana Kegiatan Impor dan Perolehan (RKIP) sangat membebani dari segi waktu, dan birokrasi pelaporan triwulanan serta tata cara permohonan dan pelaporan kepada KPP dimana perusahaan terdaftar.

Kemenkeu, Kemenhub 29/06/2016 - 22:53
Pelarangan Aktivitas Truk Sebelum dan Sesudah Lebaran

Beban Birokrasi : Penetapan pelarangan aktivitas truk sebelum dan sesudah lebaran menyebabkan tambahan biaya gudang bagi pengusaha.

Kemenhub, Polri, Kemendag 29/06/2016 - 22:51
Penambahan Beban Administrasi untuk Pabrik Pemintalan Benang

Beban Birokrasi :
Adanya penambahan beban administrasi kepada pengusaha dari Ditjen Pajak terkait dengan keterangan keabsahan data dari customer pabrik pemintalan benang.

Kemenkeu, Kemenperin 29/06/2016 - 22:48
Verifikasi Barang Impor Tidak Efektif

Beban Birokrasi :
Proses verifikasi pabrik di negara asal impor oleh Kementerian Pertanian menggunakan dana APBN, dan ternyata memerlukan waktu yang lama.

Kementan, Kemenkeu, Kemendag 29/06/2016 - 22:45
Closing Time Tanjung Perak Beratkan Pengusaha

Daya saing :
Pemberlakuan closing time di pelabuhan Tanjung Perak sangat memberatkan pelaku usaha karena tingginya plugging cost, di sisi lain kebijakan ini sangat menguntungkan otoritas pelabuhan. Pemberlakuan closing time tersebut pada mulanya bersifat sementara akibat gejolak sosial tahun 1998, ternyata sekarang menjadi permanen.

Kemenhub, Kemen BUMN 29/06/2016 - 22:41
Tarif Bea Masuk PP & PE Terlalu Tinggi

Daya saing :
Bahan baku polypropylene (PP) dan polyethylene (PE) sebagian besar masih diimpor dari Timur Tengah, karena kapasitas domestik hanya 800 ribu ton per tahun sementara kebutuhan industri mencapai 1,4 juta ton per tahun. Tarif BM impor bahan baku tersebut sebesar 10%, jauh lebih tinggi dibandingkan Vietnam (2%) dan Thailand (5%).

Kemenperin, Kemenkeu 29/06/2016 - 22:38
Masa Berlaku Surat Persetujuan Impor Tekstil

Beban Birokrasi :
Ketentuan Surat Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil dari Kementerian Perdagangan, dengan masa berlaku 1 tahun sangat memberatkan pengusaha.

Kemendag, Kemenkeu 29/06/2016 - 22:34
Aturan Pendaftaran Usaha Pariwisata untuk Perorangan

Birokrasi :
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi yang mensyaratkan pendaftaran usaha pariwisata juga dilakukan terhadap pengusaha atau perseorangan.

Kemenpar 29/06/2016 - 22:31
Rancangan Perda Larangan Minol di Jatim

Konsistensi: Berdasarkan Permendag No. 6/2015 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Perizinan Minuman Beralkohol, yang masih memberikan kesempatan kepada Hotel Bintang 3, 4, dan 5 untuk menjual alkohol. Ada bebarapa Kabupaten di Jawa Timur sedang merancang Perda yang akan melarang peredaran minuman berakohol di seluruh wilayahnya.

Kemenpar, Kemendag, Kemendagri, Kemenkumham 29/06/2016 - 16:32
Pajak Hotel Terlalu Tinggi

Daya saing:
Penetapan besaran pajak hotel sebesar 10% yang merupakan besaran tertinggi dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Hal ini dinilai terlalu tinggi apabila dibandingkan dengan Singapura (6%), Malaysia (6%), Thailand (7%) dan Australia (0%). Asosiasi mengusulkan agar pajak hotel ditetapkan sebesar 5% untuk meningkatkan daya saing.

Kemendagri, Kemenpar 29/06/2016 - 16:30

Pages

Subscribe to Front page feed