Permasalahan KL Terkait Post date
Status IUP Operasi Produksi PT Kutai Surya Mining

PT. Kutai Surya Mining adalah pemegang IUP Eksplorasi Logam Emas yang diterbitkan Bupati Bolaang Mongondow Timur dengan Nomor 120 Tahun 2011 tanggal 23 MEI 2011 dan berlaku sampai dengan tanggal 24 Mei 2016 (5 tahun)
PT. Kutai Surya Mining mengajukan surat permohonan peningkatan status IUP dengan surat Nomor 02/KSM-SP/IV/2016 tanggal 28 April 2016 perihal Permohonan Peningkatan Status IU Eksplorasi ke Tahap IUP Operasi Produksi kepada Gubernur Sulut serta telah melengkapi seluruh dokumen persyaratan baik Administrasi, Lingkungan Teknis dan Finansial sesuai PP Nomor 23 Tahun 2010 dan telah diserahkan ke Pemprov. Sulut (terlampir tanda berkas).
PT. Kutai Surya Mining telah beberapa kali mengajukan surat permohonan serupa, namun sampai dengan saat ini PT. KSM belum pernah menerima surat tanggapan dari Pemprov. Sulut baik dari Gubernur maupun SKPD Teknis terkait.
Sementara di lain pihak, investasi yang telah ditanamkan pada sektor ini telah mendesak untuk dilaksanakan. Namun karena IUP Operasi Produksi belum diterbitkan oleh Gubernur Sulut sehingga berdampak pada pemberian pinalty dari investor PT. Global Energi kepada PT. Kutai Surya Mining.

17/10/2018 - 14:28
Laporan Permasalahan Ekonomi dan Hukum PT Tiga Pilar Sejahtera

PT.Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) merupakan perusahaan terbuka di industri pengolahan makanan dan beras dengan 5.000 karyawan dan 16.000 pemegang saham. AISA memiliki prospek usaha yang baik sepanjang transparan, profesional, tidak terlibat dalam transaksi conflict of interest yang merugikan finansial, operasional, reputasi AISA. Hutang-hutang dimiliki AISA dapat direstrukturasi dengan baik jika semua tagihan dapat dibayar.
RUPS Tahunan tanggal 27 Juli 2018 telah memberhentikan Direksi Joko Mogoginta (Dirut), Budhi Istanto dan Hendra Adisubrata. Tetapi meski secara de jure Dewan Komisaris yang berwenang beertindak untuk dan atas nama perseroan namun secara de facto Dewan Komisaris tidak memiliki dan tidak diberikan akses dokumen, data dan password akun perseroan.
Dewan Komisaris telah menunjuk Komisaris Hengky Koestanto selaku caretaker sekaligus bertugas menyelenggarakan RUPSLB dengan salah satu agenda untuk mengangkat Direksi baru pada 22 Oktober 2018 dan telah diinformasikan kepada OJK, IDX, dan publik melalui pengumuman media massa.
Secara yuridis, legalitas Dewan Komisaris telah diakui berdasarkan pertimbangan hakim dalam PKPU AISA.
Permasalahan AISA terbagi 2 kluster :
Kluster Ekonomi jumlah hutang AISA telah mencapai Rp. 4.651.000.000.000,-
Kluster Hukum
a. AISA dan anak perusahaan tengah menjalani 4 proses PKPU tersebar baik di Pengadilan Niaga Jakpus dan Pengadilan Niaga Semarang
b. Indikasi transaksi mencurigakan :
- transaksi afiliasi AISA dengan perusahaan terafiliasi Joko Mogoginta dengan total
kerugian Rp. 2.483.000.000.000,-
- persediaan tercatat laporan keuangan AISA 2017 sebesar Rp. 1.401.390.000.000,-
namun tidak digunakan memperkuat likuiditas AISA
- menurunnya signifikan jumlah saham Joko Mogoginta cs semula >50% menjadi

09/10/2018 - 12:19
Permasalahan Pengurusan Perijinan yang disampaikan oleh PT Metro Pearl Indonesia

PT Metro Pearl Indonesia sudah melakukan rencana investasi pembelian tanah dengan pihak Pemda Garud pada tahun 2014 dan dinyatakan disetujui/diperbolehkan secara teknis oleh Pemda Kab. Garut, kemudian berdasarkan Surat dari bapak Bupati Garut dengan nomor 582/2605/BPMPT tanggal 15 Oktober 2015 untuk melakukan pengurusan perijinan terkait pembangunan investasi, akan tetapi perijinan tidak terealisasi.
Setelah hampir 3 tahun, pada tanggal 20 September 2017 kami diundang oleh Pemda Garut dalam rangka Expose Ulang rencana investasi bersama seluruh Dinas kemudian diarahkan untuk melakukan pengurusan perijinan ulang pembangunan investasi dengan merubah skala industri besar menjadi industri menengah, serta telah melengkapi beberapa rekomendasi dari beberapa dinas. Dan setelah persyaratan perijinan yang telah dilengkapi diserahkan kepada BPMPT Kab. Garut pada tanggal 12 September 2017. Namun sampai saat ini perijinan tersebut belum terealisasi

24/09/2018 - 23:13
Laporan Penolakan Penanaman Kelapa Sawit oleh Warga Kabupaten Bolaang Mongondow

1. Lokasi lahan ini berada di Kabupaten Bolaang Mongondow Induk, tepatnya di dua kecamatan yaitu kecamatan Lolak dan Kecamatan Sangtombolang Maelang
2. Lahan tersebut adalah lahan ex- Perkebunan Kelapa yg sejak tahun 1954 sampai sekarang dikelola oleh Pemda dengan cara memberikan HGU kepada Perusahaan Swasta.
3. Sebelumnya maupun selama ini masyarakat sudah memanfaatkan lahan tersebut untuk kepentingan kegiatan pertanian.
4. Sejak tahun 1980 kelapa-kelapa tersebut sudah tidak berbuah lagi sehingga lahan tidak produktif, namun pada tahun 2015 Pemda memberikan HGU kepada pihak Swasta yang dalam hal ini PT KURNIA KASIH INDAH dan ex-PT MONGONDO INDAH (PT. ANUGERAH SULAWESI INDAH) memanfaatkan lahan tersebut untuk ditanami kelapa sawit.
5. Masyarakat setempat yang sudah lama memanfaatkan lahan tersebut untuk pertanian dilarang memanfaatkan lahan tersebut dan bagi yang terbukti menggarap lahan tersebut perusahaan memproses secara hukum dan faktanya sudah ada yang dipenjarakan.
6. Lahan yang ditanami kelapa sawit tersebut adalah lahan produktif untuk pertanian dan sudah ada bendungan yang dibangun oleh Presiden RI untuk mendukung lahan pertanian sekitarnya.

Harapan Pelapor :
1. Membantu membatalkan Surat Rekomendasi Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Induk terkait pemberian HGU kepada pihak Swasta
2. Lahan-lahan tersebut dapat dibagi-bagikan kepada masyarakat petani di Kabupaten Bolaang Mongondow Induk.

Kemen LHK, Kemen ATR/BPN, Pemprov. Sulawesi Utara, Pemkab. Bolaang Mongondow Induk 05/09/2018 - 11:33
Permasalahan Persetujuan Izin Impor Limbah Non B3 PT Indochin Thermo Plastic

Terdapat perubahan pengurusan perizinan persetujuan impor limbah non B3 sehingga pengurusan izin impor limbah B3 PT Indochin Thermo Plastic hingga saat ini belum terbit

23/08/2018 - 19:22
Perlindungan dan Kepastian Hukum dalam berusaha PT Muara Jambi Sawit Lestari

Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (pabrik PKS) didirikan diatas lahan Sporadik yang dibeli berdasarkan akta jual beli yang sah seluas 15,6 ha pada tahun 2014 yang terdiri atas lahan seluas 4 ha dari Sdr. Setianus Zebua, seluas 3,7 ha dari Sdr Tarmizi, dan 7,9 ha dari Sdr Yon Adlis dan transaksi jual beli tsb dilakukan berdasarkan surat Kepala Desa Lagan Ulu.
Pada tanggal 18 Juni 2015 mengajukan permohonan untuk mendapatkan sertifikat HGB kepada Kanwil BPN Prov Jambi dengan surat No. 8/MUJISARI-DIR/IV/2015 sampai saat ini sertifikat HGB tersebut tidak kunjung terbit dan secara resmi belum memperoleh informasi terhadap permasalahan ini dari Kantor BPN Jambi.
Berdasarkan informasi yang diperoleh perusahaan secara tidak resmi dari beberapa pejabat Kantor BPN jambi, bahwa lahan yang dimiliki dan dikuasai selam ini diklaim tumpang tindih dengan sertifikat redistribusi tanah oleh pihak ketiga yang sama yang menggugat izin lokasi (Sdr Abun Yani). Kejadian ini menurut perusahaan sangat janggal, karena terhadap lahan yang telah dimiliki dan dikuasai sejak tahun 2014 secara tiba-tiba masih dapat diklaim oleh pihak ketiga (Sdr Abun Yani).
Namun menurut para penggarap lahan sejak tahun 2006 lahan tersebut tidak pernah seorangpun yang melakukan pengukuran,

26/07/2018 - 21:03
Mohon Petunjuk /Penegasan Percepatan Izin Lokasi Walikota Gunungsitoli

- Tahun 2016, Kota Gunungsitoli telah ada investasi melalui PT Cahaya baru Shipyard yang merupakan investor bergerak dibidang pembangunan dan perbaikan kapal motor serta sarana prasarana pendukung yang sebelumnya mendapat Rekomendasi Penetapan Lokasi Docking dari KSOP Pelabuhan Gunungsitoli.
- Tahun 2017 mengajukan permohonan Perubahan IMB karena adanya penambahan bangunan di lokasi pembangunan serta pemasangan rel di laut guna menarik kapal dari laut dengan surat No. 014/CBS-GST/VIII/2017.
- Tanggal 31 Agustus 2017 Walikota Gunungsitoli membuat surat No. 503/1355/DPMPTSP/2017 dengan perihal Mohon Petunjuk dan Saran terkait Penerbitan Izin dan Pemanfaatan Ruang Laut di bawah 12 Mil kepada Pemprov Sumatera Utara. Kemudian mendapat surat balasan dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara No. 523-4/1540/XI/2017 tanggal 1 November 2017 dengan perihal tentang Pemberitahuan Lokasi Pemanfaatan Laut di Bawah 12 Mil. Yang isinya bahwa rencana pembangunan galangan dan perbaikan kapal serta pemasangan rel di laut telah dimasukkan ke dalam Peta Alokasi Ruang renana Zonasi WP3K provinsi Sumatera Utara, sehingga Pekerjaan pemasangan rel di laut karena terkendala belum adanya izin lokasi dan Perda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- Kemudian Pemkot Gunungsitoli membuat surat ditujukan kepada Menteri KKP c.q. Dirjen PRL dengan No. 503/10226/DPMPTSP/2017 tanggal 13 Desember 2017 dengan perihal sama

26/07/2018 - 20:48
Permasalahan yang disampaikan oleh PT Donggi Senoro LNG

DSLNG yang berstatus PMA adalah perusahaan patungan antara perusahaan nasional (Pertamina dan Medo) dengan investor asing (Mitsubishi dan Kogas) yang bergerak di bidang usaha pencairan gas alam (liquid natural gas-LNG)

DSNG telah melakukan pembebasan lahan untuk proyek kilang LNGnya pada tahun 2008 dan sejak tahun 2012 telah memperoleh 39 buah sertifikat HGB dan nama PT Donggi Senoro LNG yang diterbitkan oleh Kantah kab. Banggai dengan total luas lahan 320 Ha.

Tahun 2015 Sdr Jamin Mokodompit mengklaim lahan tersebut dengan dasar 2 SHM Prona atas nama ybs namun tidak dapat menunjukkan lokasi tanah tsb seluas 2,7 HA. Selanjutnya Jamin Mokodompit melaporkan Sdr. bara Api sebagai pihak yang diduga secara tidak sah telah melepskan tanah dan menerima ganti rugi dari DSLNG dan divonis bersalah oleh PN Luwuk

Pada saat proses pembebasan lahan oleh DSLNG sampai dengan penerbitan 39 buah SHGB oleh Kantah Banggai (2008-2012) tidak pernah ada informasi bahwa di area tersebut telah terbit SHM Prona sebagai SHGB an DSLNG telah sesuai prosedur dan dokumen diterbitkan oleh pemerintah yang berwenang

24/07/2018 - 14:59
Permasalahan Hak Paten atas Merek Dagang/Jasa "IYENGAR"

Pelapor dan kawan-kawan adalah pengikut aliran Iyengar Yoga di Indonesia sekaligus pemilik studio yoga Iyengar di beberapa tempat di Indonesia

Iyengar Yoga adalah nama aliran yoga yang berpusat di Pune India, dengan lembaga pendidikan yoganya bernama Ramamani Iyengar Yoga Memorial Institute (RIMYI)

RIMYI mengeluarkan sertifikat mengajar kepada murid yang telah menempuh pendidikan dan kualifikasi yang telah ditentukan untuk menjadi guru Itengar Yoga, dimana setiap pemegang sertifikat Iyengar Yoga dari RIMYI Pune India diwajibkan untuk membayar certification mark ke RIMYI setiap tahun, sehingga yang bersangkutan berhak menggunakan logo dan nama Iyengar dalam menjalankan kegiatan mengajar Iyengar Yoga, termasuk membuka studio, mempromosikan ajaran ini di negara masing-masing.

Pelapor dan kawan-kawan mendapat somasi dari George Widjojo & Partners, Kantor Advokat yang menyatakan bahwa Ny. Riana A Singgih adalah pemilik terdaftar dan pemilik yang sah atas merk dagang/jasa Iyengar Yoga Centre Indonesia, Iyengar Yoga Institute Indonesia dan Iyengar yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, dengan sertifikat merek daftar No. IDM000388249, IDM000284708 dan IDM000145849 kelas/klasifikasi 44

19/07/2018 - 15:43
Permasalahan Keberatan Pembayaran Nilai Pabean PT TC Subaru

Permasalahan yang disampaikan oleh PT TC Subaru terkait permasalahan yang timbul dari SPKTNP-224/Bc.6/2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP)

PT TC Subaru merupakan PMA yang melakukan imor kendaraan roda empat dan suku cadangnya dan telah menyampaikan dokumen pemberitahuan impor barang (PIB), pembayaran Bea Masuk, PPN, PPNBM, dan PPh 22 sesuai dengan PIB

Tahun 2014 dilakukan Compliance Audit dan Auditor dari Dirtjen Bea dan Cukai menyatakan bahwa dari hasil audit terdapat ketidaksesuaian antara nilai transaksi yang diberitahukan dalam PIB dengan pengakuan hutang pada pembukuan perusahan. Terdapat indikasi kesalahan pemberitahuan nilai pabean/nilai transaksi sehingga terdapat kekurangan pembayaran Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor yang harus ditanggung Auditor sebagai akibat kesalahan pemberitahuan nilai pabean/nilai transaksi sebesar Rp 1.501.763.195.000

PT. TC Subaru telah mengajukan banding ke Pengadilan Pajak dan dinyatakan tidak dapat diterima karena perusahaan tidak menyetor dana 50 % sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 36 ayat (4) UU No. 14 tahun 2004 tentang Pengadilan Pajak

04/07/2018 - 15:12

Pages

Subscribe to Front page feed