Permasalahan KL Terkait Post date
Permasalahan Perizinan Bidang Usaha Penampungan, Penjernihan, dan Pengambilan Air Laut PT Berkat Air Laut

PT Berkat Air Laut terkait perizinan bidang usaha penampungan, penjernihan, dan pengambilan air laut untuk suplai kebutuhan air bersih di Gili Trawangan dan Gili Meno, Kabupaten Lombok Utara

04/07/2018 - 10:10
Permohonan Penyelesaian Masalah Perizinan, Rencana Investasi PT Prima Sarana Persada

PT Prima Sarana Persada, bergerak dalam bidang investasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Minihydro (PLTM), dimana saat ini perusahaan kami sedag merencanakan untuk melakukan investasi PLTA dengan kapasitas 2x 15.000 Kv, (30 MW) yang berlokasi di Desa Kebon Jati, Kecamatan Koto Agung Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan.
Namun dalam pengurusan perizinan atas rencana investasi ini perusahaan mendapatkan kendala, dikarenakan adanya penerbitan izin Prinsip Baru kepada PT Energi Bayu Kencana oleh Gubernur Sumatera Selatan (Bapak Alex Nurdin) dengan Surat Nomor : 671/235/Distamben/2016, tanggal 10 Agustus 2016

03/07/2018 - 14:57
Permasalahan Kendala Proses Perijinan Perkeretaapian Khusus dari PT Dizamatra Powerindo yang bekerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia

PT Dizamatra Powerindo telah memiliki kontrak dengan PT PLN (Persero) untuk memasok batu bara sebesar 500.000 ton/tahun.
PT Dizamatra Powrindo c.q PT Priamanaya Transportasi berencana menaikkan pasokan menjadi 10 juta ton/tahun dengan angkutan batubara point to point (perkeretaapian khusus) yang terkoneksi dengan jalur perkereaapian nasional.
Tahapan perizian perkerataapian khusus:
-Izin Prinsip pembangunan perkeretaapian khusus= sudah ada
-Izin penetapan trase perkerataapian khusus= sudah ada
-Perjanjian interkoneksi dengan penyelenggaraan perkeretaapian umum yaitu PT KAI(sampai saat ini belum ditandatangani oleh PT KAI
- Izin Interkoneksi, Izin pembangunan dan Izin operasi setelah perjanjian interkoneksi di tandatangani oleh PT KAI
Perundingan dilakukan sejak tahun 2015 namun sampai saat ini belum menemui kesepakatan

03/07/2018 - 14:01
Penyelesaian Sisa Pembayaran Lahan Masyarakat Kab. Tabalong yang belum dibayarkan oleh PT Adaro Indonesia

Tuntutan sebagian warga masyarakat di Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan kepada PT Adaro Indonesia agar membayar sisa pembayaran lahan sebesar 350 H yang sampai saat ini belum dilunasi, dengan alasan sisa lahan masyarakat masuk dalam HGU PT. Adaro Indonesia.

Pada tahun 1992, PT Cakung Permata Nusa diberikan ijin oleh Gubernur Kalsel untuk menggunakan lahan peternakan eks ADB Kabupaten Tabalong, untuk dimanfaatkan sebagai perkebunan kelapa sawit.
Permasalahn timbul setelah PT CPN di take over oleh PT Alam Tri Abadi, anak perusahaan PT Adaro Indonesia, yang kemudian mengklaim bahwa sebagian tanah masyarakat Tabalong seluas 450 Ha masuk dalam HGU perusahaan dan telah dilakukan ganti rugi/pembebasan

Beberapa Masyarakat keberatan dengan klaim perusahaan karena pada saat PT CPN beroperasi, lahan tersebut tidak dimasukkan dalam HGU PT CPN dan masyarakat tidak pernah menguasakan tanah/lahan tersebut kepada Tim 7/Tim Wasdal yang menangani tali asih dari perusahaan.

28/06/2018 - 11:19
Permasalahan Keberatan Jaminan Bank Garansi dari PT Dizamatra Powerindo

Permasalahan:
1. Berdasarkan draft kontrak Kerjasama Pengangkutan Batu Bara antara PT. Dizamatra dengan PT. KAI pada pasal 9, ada Klausula Jaminan Pelaksanaan dimana PT. Dizamatra diminta untuk memberikan Jaminan Pelaksanaan untuk pembangunan sarana dan prasarana bongkar muat di Stasiun Serdang dan Sukacinta, berupa Bank Garansi kepada PT. KAI sebesar Rp 125.000.000 (seratus Dua Puluh Lima miliar Rupiah)

2. Sesuai pasal 1 angka (1) Perpres 16/2018, Pengadaan Barang dan Jasa yang diatur dalam aturan tersebut adalah kontrak pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang dibiayai oleh APBN/APBD

3. PT. Dizamatra Powerindo beranggapan bahwa proyek tersebut dibiayai oleh PT. Dizamatra, bukan APBN, maka permintaan PT KAI untuk Jaminan Pelaksanaan belum bisa dipenuhi

4. Apabila PT KAI tetap menghendaki bank garansi maka PT Dizamatra menghendaki juga adanya jaminan pelaksanaan dari PT KAI

28/06/2018 - 10:54
Permasalahan Perizinan Pembangunan PLTA Poring sebesar 30 Megawatt PT Hidro Aek Poring

PT Hidro Aek Poring (HAP), adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pembangkit listrik tenaga air, saat ini melalui induk Perusahaan PT Jaya Dinamika Geohidroenergi (JDG), memiliki dan mengoperasikan 4 (empat) Pembangkit Tenaga Minihidro (PLTM), dengan total kapasitas 19 megawatt, berlokasi di Cianten, Kabupaten Bogor

PT HAP berencana membangun Proyek PLTA kapasitas 30 MW berlokasi di Sungai Aek Poring, Desa Siantar Naipospos, Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara. Saat ini menghadapi kendala perizinan di daerah oleh karena Bupati menolak permohonan izin lokasi dari kami dan kemudian menerbitkan dua izin lokasi PLTM, yang akhirnya menjadi tumpang tindih dengan lokasi yang semula diberikan izinnya kepada kami untuk membangun PLTA Poring. Kedua perusahaan tersebut adalah PT Anugerah Bumi Energi (ABE) dan PT Intikarya Bumimegah Energi (IBE), yang keduanya dimiliki oleh Robert Njo (PT Bumimegah Sarana Energi)

25/06/2018 - 14:08
Permasalahan terkait belum dikeluarkannya Ijin Prinsip Perluasan PT Silva Inhutani Lampung

PT Silva Inhutani Lampung bergerak di bidang usaha industri pengasapan, remiling dan karet remah yang berlokasi di Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung sesuai Izin Usaha Industri dengan Nomor 1/18/IU/PMDN/2015 tanggal 22 Juli 2015 dari Badang Koordinasi Penanaman Modal.
Sejalan dengan rencana diatas bermaksud akan mengadakan perluasan usaha atau dalam hal ini peningkatan kapasitas produksi maka untuk itu PT SIL mengajukan permohonan Ijin Prinsip Perluasan Modal Dalam Negeri di bidang usaha yang sama per tanggal 8 Februari 2018 yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Prov. Lampung. Akan tetapi hingga saat ini permohonan yang diajukan belum diproses atau belum selesai prosesnya dengan alasan yang tidak jelas.

25/06/2018 - 13:59
Permintaan Audiensi Permasalahan Untuk Melanjutkan Disposisi Kemensesneg atas Permohonan Groundbreaking PT Karya Citra Nusantara

Dasar:
1. Berita Acara Rapat Koordinasi di Kementerian Perhubungan perihal Klarifikasi PT Karya Citra Nusantara (PT KCN) Atas Surat Menteri BUMN tanggal No. S-36/MBU/02/2017 tanggl 23 Februari 2017
2. Rekomendasi Kemenkopolhukam kepada Menteri BUMN dan Pemprov DKI Jakarta No.B.202/Menko/Polhukam/HK.04.04.1/11/2017 tanggal 3 November 2017 tentang permasalahan Hukum atas kelanjutan usaha BUP PT Karya Citra Nusantara di Marunda Jakarta
3. Surat Disposisi Kementerian Sekretariat Negara No. B.4608/Kemensetneg/D-2/SR.02/09/2017 tanggal 19 September 2017 perkembangan tindaklanjut atas Surat PT KTU No. 001/S-PIMP/KTU-RI.1/III/2017 Mengenai klarifikasi Surat Menteri BUMN No. S-136/MBU/02/2017 tanggal 23 Februari 2017 kepada Presiden RI, atas permohonan dari Direktur Utama PT KTU untuk melakukan groundbreaking Dermaga PIER II dan III PT KCN di Kawasan Marunda Jakarta, untuk kiranya mendapat penanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Persidangan Perbuatan melawan hukum yang saat ini sedang berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan penggugat PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN), tergugat 1 PT Karya Citra Nusantara (KCN) dan Kementerian Perhubungan Cq KSOP kelas V Marunda sebagai Tergugat II dan PT karya Tekhnik Utama (KTU) sebaga turut Tergugat

Saat ini PT KBN selaku pemegang saham minoritas di PT KCN telah melayangkan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Utara kepada Kementerian Perhubungan dalam hal ini KSOP V Marunda sebagai Tergugat II dan PT KCN sebagai Tergugat I atas gugatan didasari perjanjian konsesi yang kami jalankan sesuai undang-undang sesuai Undang-Undang sebagai konsekuensi izin BUP yang kami dapat dari Kementerian Perhubungan

25/06/2018 - 13:48
Permasalahan yang disampaikan oleh PT Thoma Dive Resort

PT Thoma Dive Resort merupakan perusahaan yang berinvestasi di bidang destinasi pariwisata di Desa Pulisan, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Prov. Sulawesi Utara. Perusahaan tersebut sudah membeli sebidang tanah seluas 1,8 hektar di pantai sekede pada tanggal 21 Februari 2018. Kemudian terkait pengurusan dibantu oleh partner bisnis yang bernama Martha Rondonuwu. Dalam Hal Pengurusan sertifikat tanah, pembuatan jalan masuk ke tempat lokasi, dll tidak kunjung selesai, padahal dari pemilik PT Thoma Dive Resort (Pascal Pierre Roger Mousty) sudah memberikan uang ratusan juta kepada Martha Rondonuwu untuk mengurus persyaratan yang dibutuhkan untuk mendirikan perusahaannya dan sekarang pemilik PT TDR merasa dibohongi atau ditipu oleh partner bisnisnya yang bernama Martha Rondonuwu.

31/05/2018 - 13:12
Permasalahan yang disampaikan PT Graha Sukses Pratama

PT Graha Sukses Pratama berencana untuk mengembangkan proyek wisata dan ramah lingkungan di Sumba. Mulai bulan Mei 2014 banyak terdapat tindakan obstruktif dan kegagalan birokrasi, sehingga menghambant kemajuan pengembangan proyek tersebut. Sampai sekarang kami harus menghentikan konstruksi tanpa tahu kapan pembangunan dapat dilanjutkan.

30/05/2018 - 14:15

Pages

Subscribe to Front page feed