Displaying 1 - 100 of 180
Permasalahan Pendapat & Langkah KL Target Status Laporansort descending Post date
PT Batamas Jala Nusantara (BJN)

Mohon petunjuk dan pengarahan untuk menguasai kembali aset dan operasional galangan kapal PT BJN yang berlokasi di Pulau Batam.

Monday, 6 March, 2017 Ditolak 16/12/2016 - 10:58
Sengketa PT.BHP dan PT.Adaro Energy

Sengketa antara BHP Billiton dengan PT.Adaro Indonesia, terkait dengan permasalahan Laporan tentang Pemalsuan dan Pencucian Uang. Dalam hal ini melibatkan kerjasama kedua pihak dalam kegiatan pertambangan di Julai Coal , Kalimantan Tengah.

Monday, 6 June, 2016 Diterima : Tuntas 18/07/2016 - 17:54
Pemohonan Penyelesaian Masalah Unjuk Rasa FSPMI oleh Forum Komunikasi Asosiasi Pengusaha Jawa Timur
  • Terjadi demonstrasi berkepanjangan yang dilakukan oleh sebagian karyawan dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) terhadap PT. Magi karena belum ada titik temu terhadap kedua belah pihak.
  • FORKAS Jawa Timur berharap pemerintah dapat membantu menyelesaikan kasus tersebut.
Monday, 31 July, 2017 Diterima : Tuntas 20/06/2017 - 14:29
Permohonan Batam Shipyard Offshore Association Atas Tidak Diberlakukannya PPh 22 Impor atas bahan baku dan Bea Masuk Anti Dumping di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (FTZ Batam)

Kondisi Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas\ dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), merujuk pada Peraturan Pemerintah No.10 tahun 2012.
Pada Pasal-19 ayat 1 menyebutkan :
“Barang asal luar daerah pabean yang akan dikeluarkan dari kawasan bebas ke tempat lain dalam daerah pabean wajib dilunasi bea masuk, PPN, dan/atau pajak penghasilan pasal 22 Undang Undang Pajak Penghasilan “
Dari pasal tersebut di atas dan serta peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh KementerianKeuangan RI mengakibatkan kapal-kapal produksi Batam yang akan diserahkan ke pemilik kapal di Tempat Lain di Luar Daerah Pabean (TLDDP) maupun kapal-kapal Batam milik perusahaan pelayaran di Batam dikenakan BMAD dan PPh 22 impor bagi perusahaan galangannya.
Walaupun pemilik kapal sebagai pemegang SIUPAL/Pelayaran Nasional sudah mempunyai SURAT KETERANGAN TIDAK DIPUNGUT (SKTD) yg dikeluarkan dari kantor pajak setempat pemilik kapal berdomisili.
Menurut BSOA Sebagai alat transportasi/alat angkut strategis, kapal dikecualikan dari pungutan PPh Pasal 22 berdasarkan PMK No.34/PMK010/2017, pasal 3 ayat (1) poin (15). Tidak hanya pengecualian terhadap pungutan PPh Pasal 22, kapal sebagai alat transportasi strategis juga dibebaskan/tidak dipungut PPN atas Impor dan Penyerahan Jasa Kena Pajak atas Alat Angkut Tertentu (Peraturan Pemerintah No.69 tahun 2015 dan PMK No.193/PMK.03/2015).

Sunday, 17 March, 2019 Diterima : Tuntas 17/02/2019 - 16:43
Permohonan Izin untuk Bongkar Muat dan Penumpukan Sementara PT Bintang Sembilan Sembilan Persada

PT Bintang Sembilan Sembilan Persada (Swasta Nasional) merupakan badan usaha Pelabuhan yang telah mendapat izin usaha dari Bapak Menteri Perhubungan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 401 tahun 2010 tentang Pemberian Izin Usaha kepada kami sebagi BUP dan ingin berpartisipasi dalam rangka pembangunan Terminal Umum berstandar Internasional di Batu Ampar Batam. Kemudian telah mendapat izin reklamasi pantai atas milik PT BSSP dengan Keputusan Menhub Nomor : KP.995 tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 tentang Pemberian Izin Reklamasi di Perairan pelabuhan Batu Ampar, dan telah selesai dilaksanakan reklamasi. Tanggal 25 Juni 2014 PT BSSP mendapat surat dari Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Nomor : PP-00/13/13/DP-14 perihal izin pembangunan, seluruh persyaratan telah kami penuhi. Surat dari Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Nomor : PP.40/30/9/DP-16 tertanggal 14 November 2016 perihal pengembangan Pelabuhan. Kemudian Surat dari Kepala Kantor Pelabuhan Batam kepada perusahaan kami dengan Nomor; PP-404/46/II/Kpl.Btm-16 tertanggal 25 Oktober 2016 perihal perpanjangan penggunaan lokasi untuk kegiatan bongkar muat dan penumpukan sementara, akan tetapi pihak BP Batam tidak mengeluarkan izin tersebut.

Monday, 11 September, 2017 Diterima : Tuntas 22/11/2016 - 16:34
Permasalahan PT. Auroris Oil and Gas tentang kepastian berusaha

PT Auroris Indonesia melakukan MoU dengan PT Pertamina EP pada 15 November 2017 namun sampai saat ini kontrak pekerjaan belum terealisasi sehingga PT Auroris Indonesia belum dapat melaksanakan aktivitas

PT Auroris Indonesia telah memperoleh Izin Prinsip dari BKPM, SKUP dari Dirjen Migas kementerian ESDM, SIUP dari Kemendag sehingga PT Auroris Indonesia sudah memenuhi persyaratan perizinan yang diperlukan untuk melaksanakan kontrak

PT Auroris Indonesia belum memenuhi kompetensi untuk melaksanakan aktivitas karena perusahaan belum berpengalaman dan bukan merupakan agen distributor tunggal sesuai ketentuan PTK 007/SKKMIGAS

PT Auroris Indonesia mempunyai kesempatan untuk memenuhi kompetensi dengan menjadi agen distributor tunggal atau melakukan kerjasama dengan perusahaan lokal

Tuesday, 8 January, 2019 Diterima : Tuntas 11/12/2018 - 12:20
Permasalahan PT Indonesia Dhuha Namaskara dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk, terakit Penyampaian Amandemen Kontrak Pengembangan Pelabuhan Belawan Tahap 1

Pekerjaan Reklamasi menurut jadwal rencana semestinya sudah dapat dikerjakan setelah selesainya pekerjaan pengerukan sandkey tanggal 7 Jan 2017, namun belum dapat dilaksanakan karena belum siapnya perijinan SIKR dan SIKK Quarry yang merupakan tanggungjawab PT Waskita Karya (Persero) berdasarkan kontrak.

Persiapan untuk memulai pekerjaan reklamasi baru dimulai pada tanggal 12 Jul 2017 sesuai surat PT Waskita Karya (Persero)

Tanggal 18 Juli Dilaksanakan rapat sinkronisasi pelaksanaan trial reklamasi Bersama PT Waskita Karya, Pt Indonesia Dhuha Namaskara dan PT CTP (Quarry) dengan pembahasan :
1. PT IDN sudah mulai melaksanakan persiapan pekerjaan diantaranya pengisian BBM dan pelaksanaan Bathimetry yang juga diikiuti PT WK dan Konsultan
2. Di Lokasi reklamasi phase 1 masih dilalui lalu Lalang nelayan, dimana PT IDN meminta agar lokasi dapat disterilkan dari lalu Lalang nelayan
3. PT CTP akan mengkondisikan area quarry dan menyampaikan koordinat rumpon masyarakat yang ada dia area quarry kpd PT WK

PT Waskita Karya mengirim surat kepada PT IDN terkait penyampaian amandemen kontrak dalam rangka penyesuaian volume pekerjaan pada proyek ini dan sekaligus menyampaikan evaluasi kerja PT IDN yang mana PT IDN dinilai terlambat dan kinerjanya kurang memuaskan.

Wednesday, 1 November, 2017 Diterima : Tuntas 01/11/2017 - 14:31
Lambannya pelayanan perijinan perusahaan paving (CV.Intikom) di Kabupaten Mojokerto

- Lambannya pelayanan perijinan perusahaan paving (CV.Intikom) di Kabupaten Mojokerto, yang di urus mulai tahun 2014 hingga sekarang belum kunjung selesai, apalagi dalam pengurusan ijin tersebut ada informasi pungutan liar dalam pengurusan keterangan penggunaan pemanfaatan tata ruang harus membayar 150 juta, tanpa ada bukti penerimaan tersebut masuk ke kas negara dan dalam pengurusan ijin prinsip pihak pejabat meminta lebih dari 1 milyar supaya IMB keluar.

- Menteri Dalam Negeri c.q Dirjen Administrasi Kewilayahan Kemdagri meningkatkan pembinaan terhadap pemerintah daerah dalam hal pemberian ijin. Tuesday, 25 October, 2016 Diterima : Tuntas 25/10/2016 - 22:00
Laporan Permasalahan Pajak Pertambahan Nilai PT Mitsui

PT Mitsui melakukan kerjasama dengan PT Freeport (PTFI) berupa jual beli ban, di mana PT Mitsui membeli dan mengimpor ban dari Jepang dan menjualnya ke PTFI. Selama 5 tahun terakhir ini PT Mitsui membayar PPn Impor dan mendapatkan refund atas PPn tersebut dengan argumen PPn seharusnya dibayar oleh PTFI.

Permasalahan terjadi sejak PMA VI menyatakan bahwa kegiatan yang dilakukan PT Mitsui bukanlah kegiatan perdagangan melainkan jasa, yang mengakibatkan munculnya perubahan dalam perhitungan pajak yang harus dibayar PT Mitsui.

Dirjen Pajak telah menindaklanjuti permasalahn model bisnis PTMI tersebut dengan memberikan tanggapan/penjelasan kepada Direktur PTMI melalui Surat Kepala kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus Nomor S-941/WPJ.07/2017 tanggal 24 Februari 2018 hal Penegasan Perlakuan Perpajakan atas Kegiatan Usaha PT Mitsui Indonesia Friday, 25 May, 2018 Diterima : Tuntas 18/05/2018 - 10:16
Laporan Penolakan PT Enerji Baru Terbarukan terhadap PT Energi Taratak Tempatih

PT Enerji Baru Terbarukan mendapatkan penolakan dimana sebenarnya menurut Kepala Balai TNKS dalam suratnya No. S.447/IV-10/BTK/2016 tanggal 26 Mei 2016 yang menyatakakan dukungan Kepala Balai Besar TNKS terhadap permohonan IUPEA oleh PT. Enerji Baru Terbarukan dan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku dari Meneteri Kehutanan, dan kami juga telah mendapatkan izin dari BKPM, izin Pertek dari kepala Balai, telah disertakan juga oleh Kepala Bidang Teknis Konservasi yaitu Bapak Ir. Rusman dan telah memiliki SIPA, namun sampai dengan saat ini kami belum bisa melanjutkan proses izin dari BKPMD, dimana menurut pihak BKPMD mereka tidak bisa mengeluarkan ijin Pertek dari Kepala ESDM Daerah yang dikeluarkan oleh Bapak Heri Martinus dikarenakan pihak BKPMD merasa perlu dilakukannya mediasi antara kedua belah pihak.

Setelah dilakukan mediasi pada tanggal 16 Februari 2017 yang dilakukan oleh Bapak Hadiyoso selaku Direktur dari pihak PT. Enerji Baru Terbarukan beserta Kepala Bagian dari Kepala Balai TNKS, kami dimediasikan oleh BKPMD setempat dikantor Sumatra barat, dalam mediasi tersebut kami diminta untuk bergeser atau tukar tempat dari posisi kami semula. saran tersebut menrut teknis yang kami miliki tidak memungkinkan karena memasuki zona inti dan tidak efisien dan telah disepakati juga oleh seluruh instansi Kepala bagian dari Pemerintah Daerah bahwa PT. Enerji baru Terbarukan yang telah mengikuti prosedur ini, sedangkan PT Energi Taratak Tempatih tidak memiliki dasar untuk mengakui wilayah tersebut dimana PT tersebut menganggap bahwa mereka merupakan Putra Daerah dan Tokoh setempat. Hal ini telah diklarifikasi dari pejabat setempat dan mendapat dukungan dari pejabt pemerintah daerah.

Monday, 12 June, 2017 Diterima : Tuntas 07/04/2017 - 15:20
Komitmen untuk beroperasinya KEK Tanjung Kelayang dan adanya gangguan Masalah Pertanahan di KEK Tanjung Kelayang

Berdasarkan Surat Wakil Konsorsium Belitung Maritime Nomor: 022-BM-31/VII/2017 pada tanggal 31 Agustus 2017 perihal komitmen untuk beroperasinya KEK Tanjung Kelayang dan adanya gangguan masalah pertanahan di KEK Tanjung Kelayang, bersama ini kami laporkan:
1. Terdapat gangguan masalah pertanahan dari oknum masyarakat yang tidak melakukan klaim secara resmi kepada institusi terkait namun melakukan aktivitas demo dan rencana pendudukan lahan. Hal ini mengganggu pelaksanaan pembangunan dan iklim investasi di KEK Tanjung Kelayang.
2. Wakil Konsorsium Belitung Maritime selaku pengusul KEK Telah menyampaikan bukti hak atas tanah berupa sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) seluas 324,4 Ha yang dikuasai oleh PT Belitung Pantai Intan, PT Nusa Kukila, dan PT Tanjung Kasuarina.

Wednesday, 6 September, 2017 Diterima : Tuntas 06/09/2017 - 11:57
Pengenaan BPT kepada Chevron terkait transaksi Pengalihan PI yang dilakukan tahun 2011

Chevron melakukan pengalihan Participating Interest kepada Sinopec pada tahun 2011. Ketentuan mengenai perpajakan yang berlaku saat itu adalah mengacu pada PP No.79 tahun 2010, dimana di dalamnya tidak mengatur tentang BPT terkait dengan pengalihan Participating Interest. Pada akhir tahun 2011, dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan / PMK No.257 tahun 2011 yang di dalamnya mengatur tentang BPT bagi penghasilan lain di luar kontrak kerjasama Migas. Pada tahun 2012, Chevron telah menanyakan persoalan ini ke KPP Migas, dan telah dijawab melalui surat bahwa, Chevron tidak terhutang terhadap pajak dari penghasilan yang didapatkan dari transaksi pengalihan Participating Interest tahun 2011, karena aturan tersebut juga mengatur bahwa diberlakukan terhadap transaksi yang dimulai sejak 1 januari 2012 (sejak PMK tersebut berlaku). Namun pada oktober 2015, KPP Migas mengeluarkan SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) terkait BPT penghasilan dari transaksi tersebut. Hal ini menunjukkan ketidakpastian dalam berinvestasi di Indonesia.

1. Chevron menganggap semua beban untang terhadap pajak dari penghasilan yang didapatkan dari transaksi pengalihan Participating Interest tahun 2011 sesuai dengan informasi KPP Migas. 2. Pada oktober 2015, KPP Migas mengeluarkan SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) terkait BPT penghasilan dari transaksi tersebut. 3. Dalam penyelesaian kasus ini Chevron tidak ingin penyelesaian kasus melalui Pengadilan Pajak, karena akan merugikan perusahaan baik itu menang atau kalah. Wednesday, 9 November, 2016 Diterima : Tuntas 25/10/2016 - 13:20
Laporan yang disampaikan oleh Asosiasi Mainan Indonesia

Permasalahan yang disampaikan oleh Asosiasi Mainan Indonesia terkait dugaan adanya hambatan usaha yang dialami oleh para pelaku usaha baik industri maupun pedagang mainan.
Uraian Masalah:
a. Perilaku oknum Polri yang meminta suap kepada pedagang dan industri lokal dengan modus melakukan operasi SNI
b. Tingginya biaya sistem pengujian frekuensi di Kominfo yang mencapai Rp 11 juta/item

Hasil rapat pokja IV tanggal 19 April 2018: (1). Permasalahan tidak dibahas karena pelapor tidak hadir (2). Surat pengaduan diteruskan ke Polda Metro Jaya untuk ditindaklanjuti Friday, 20 April, 2018 Diterima : Tuntas 20/04/2018 - 16:29
Permohonan Penyelesaian Masalah Investasi PT Parna Raya dan PT Sarinah

PT Parna Raya bersama PT Sarinah (Persero) melakukan investasi bersama berupa kepemilikan Hotel Sari Pan Pacific (PT SHI). Dalam perjalanannya mengalami masalah yaitu: (1). Permasalahan Saham Inbreng; (2). Belum terlaksananya rencana inovasi hotel sesuai perjanjian kerjasama. Detail permasalahan dapat dirunut melalui tautan terlampir.

Monday, 28 August, 2017 Diterima : Tuntas 06/02/2017 - 23:43
Wacana Pemberlakuan Kembali Proses Verifikasi Teknis untuk Kosmetika dan Sertifikasi Halal Kosmetika - ICA - Kosmetik - eurocham

Kami mendapat informasi terkait wacana diberlakukannya kembali kewajiban verifikasi teknis impor di pelabuhan muat untuk kategori produk kosmetika yang mengacu pada surat dari Kementrian Perindustrian RI No. 185/M-IND/02/2016, tanggal 12 Februari 2016 sebagaimana terlampir. Saat ini, kewajiban tersebut telah dihapuskan melalui Peraturan Menteri Perdagangan No.87/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu yang dikeluarkan sebagai bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi I.
2
Pada kesempatan ini, kami bermaksud menyampaikan pandangan terhadap wacana tersebut sekaligus mengajukan permohonan agar kosmetika dapat dipertimbangkan untuk dikeluarkan dari kategori ‘Produk Tertentu’.
Kosmetika merupakan jenis produk yang regulasinya sudah diharmonisasi melalui ASEAN Harmonized Cosmetic Regulatory Scheme (AHCRS) sejak tahun 2008, dengan konsekuensi bahwa seluruh negara anggota ASEAN akan mengacu pada satu referensi standar regulasi kosmetika. Sejalan dengan harmonisasi tesebut, pada tahun 2011 Indonesia telah memberlakukan skema notifikasi kosmetika sebagai pengganti proses registrasi kosmetika sebelum produk diedarkan ke pasaran, untuk mempercepat penjualan/distribusi kosmetika di pasaran dalam memenuhi kebutuhan konsumen.
Notifikasi kosmetika dapat mempersingkat proses untuk memperoleh ijin edar karena tidak diperlukan proses evaluasi pra pemasaran. Di sisi lain, pemerintah tetap dapat melindungi konsumen melalui mekanisme pengawasan paska pemasaran.
Dengan memberlakukan kembali proses verifikasi teknis untuk kosmetika, kami memandang hal tersebut bertentangan dengan program deregulasi yang saat ini dicanangkan pemerintah. Pelaku usaha yang telah merasakan kemudahan dan kecepatan proses notifikasi akan dihadapkan dengan tambahan proses verifikasi teknis yang cukup panjang (17 hingga 26 hari kerja) serta biaya tambahan yang harus dikeluarkan sebelum produk dapat dipasarkan di Indonesia (>0.9% nilai impor).

Lebih rinci disajikan dalam lampiran.

Monday, 9 October, 2017 Diterima : Tuntas 08/08/2017 - 22:37
Isu perusakan lingkungan yang disebabkan oleh limbah industri PT. Kahatex dan perusahaan lainnya di wilayah Prov. Jabar

Putusan penundaan ijin Surat Ijin Pembuangan Limbah Cair (SIPLC) atas nama PT Kahatex, PT Insan Sandang, dan PT Five Star Textile yang dikeluarkan Bupati Sumedang oleh PTUN Bandung.
Akibatnya dari sengketa tersebut mengancam keberlangsungan
puluhan ribu pekerja yang bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut.

Benar bahwa aktifitas perusahaan telah menimbulkan limbah industri yang merugikan lingkungan masyarakat. Tanggapan BLHD Prov. Jawa Barat : Sudah dilakukan rapat koordinasi sebanyak 5 (lima) kali. Namun memang kasus ini sudah lama tidak terselesaikan. Perencanaan selanjutnya adalah membuat perjanjian dengan semua perusahaan dan juga akan dilengkapi dengan rencana kerja agar segala kerugian yang timbul dapat diselesaikan dengan baik. Kunci penyelesaian ini sebenarnya ada pada perusahaan, oleh karenanya nanti akan diundang kembali perusahan-perusahaan tersebut untuk pembahasan lebih lanjut. Perusahaan mengatakan bahwa mereka telah siap untuk mengelola limbah secara transparan, namun data-data yang diterima oleh BLHD mengatakan sebaliknya. Dari sisi penegakan hukum sudah dibantu oleh Polda Jawa Barat dan Tim Satgas untuk menyelesaikan permasalahan ini Tanggapan Ketua Pokja IV: Permasalahan ini bisa dikoordinasikan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Laporkan update dari penyelesaian kasus ini. Cari solusi yang dapat menyelesaikan seluruh masalah dan jangan menimbulkan masalah lain. Tanggapan Sekretaris Pokja IV: Bila membutuhkan bantuan hukum silahkan koordinasikan dengan BARESKRIM. Agar ada monitoring dalam penyelesaian ini, maka ditetapkan target waktu yaitu 19 Agustus 2016 sudah harus ada laporan hasil rapat dari BLHD Prov. Jawa Barat. Monday, 31 October, 2016 Diterima : Tuntas 30/06/2016 - 07:26
Permasalahan Proyek Gas Pipeline Development untuk CCPP Tanjung Batu, kalimantan Timur di Lingkungan PT. PLN (Persero)

Terkait proyek tersebut terdapat persyaratan TKDN hanya 25%, artinya terbuka kesempatan peserta lelang untuk membeli Pipa+coating dari luar negeri/import, padahal pipa tersebut dapat dipasok dari dalam negeri. saat ini sudah ada 3 perusahan dalam negeri yang sudah sesuai aturan yaitu TKDN-nya antara 35-40 %.

Monday, 10 April, 2017 Diterima : Tuntas 01/12/2016 - 11:00
Permasalahan Hak Paten atas Merek Dagang/Jasa "IYENGAR"

Pelapor dan kawan-kawan adalah pengikut aliran Iyengar Yoga di Indonesia sekaligus pemilik studio yoga Iyengar di beberapa tempat di Indonesia

Iyengar Yoga adalah nama aliran yoga yang berpusat di Pune India, dengan lembaga pendidikan yoganya bernama Ramamani Iyengar Yoga Memorial Institute (RIMYI)

RIMYI mengeluarkan sertifikat mengajar kepada murid yang telah menempuh pendidikan dan kualifikasi yang telah ditentukan untuk menjadi guru Itengar Yoga, dimana setiap pemegang sertifikat Iyengar Yoga dari RIMYI Pune India diwajibkan untuk membayar certification mark ke RIMYI setiap tahun, sehingga yang bersangkutan berhak menggunakan logo dan nama Iyengar dalam menjalankan kegiatan mengajar Iyengar Yoga, termasuk membuka studio, mempromosikan ajaran ini di negara masing-masing.

Pelapor dan kawan-kawan mendapat somasi dari George Widjojo & Partners, Kantor Advokat yang menyatakan bahwa Ny. Riana A Singgih adalah pemilik terdaftar dan pemilik yang sah atas merk dagang/jasa Iyengar Yoga Centre Indonesia, Iyengar Yoga Institute Indonesia dan Iyengar yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, dengan sertifikat merek daftar No. IDM000388249, IDM000284708 dan IDM000145849 kelas/klasifikasi 44

Thursday, 19 July, 2018 Diterima : Tuntas 19/07/2018 - 15:43
Permasalahan Pembangunan PLTU Jawa 3 Eks Tj Jati A 2 x 660 MW

Bank Indonesia diharapkan dapat memberi kompensasi kepada kontrak-kontrak bidang ketenagalistrikan untuk menyelesaikan Financial Close.

Wednesday, 26 October, 2016 Diterima : Tuntas 26/10/2016 - 14:29
Permasalahan yang disampaikan oleh PT Timur Nusantara

PT. Timur Nusantara ingin mengadukan PT Pelindo III (Persero) Surabaya beserta PT. Pelindo III (Persero) Cabang Tanjung Wangi tentang masalah sebagai berikut:
1. Perjanjian Kerjasama yand diadakan di Bali tanggal 18 Desember 2002
2. Hasil RUPS yang telah diadakan pada tanggal 31 Desember 2003 yang sampai saat ini kami belum mendapat jawaban secara tertulis
3. Dengan tidak adanya surat hasil RUPS, perusahaan mengalami tidak ada kepastian investasi karena telah menjaminkan uang untuk berinvestasi sebesar USD 120.000 yang disetorkan melalui Bank BRI ke rekening PT Pelindo III.
4. Dikeluarkannya Pergub No. 77 tahun 2009 tentang peralihan sebagian angkutan petikemas melalui Pelabuhan Tanjung Wangi dan Pergub tersebut telah dikuatkan oleh Kemenhub tentang pembagian zonasi
5. Tentang lapangan (container yard) yang telah di kerjasamakan dan di serahkan kepada kami selaku pengelola dengan seenaknya tanpa pemberitahuan kami telah di sewakan kepada beberapa pihak lain.

Tuesday, 17 October, 2017 Diterima : Tuntas 17/10/2017 - 11:25
Permasalahan terkait PLTA Jati Gede

1. Berakhirnya MoU antara Ditjen. SDA dan PT. PLN sejak tanggal 14 Desember 2014 mengakibatkan terhambatnya perizinan yang harus dikeluarkan Ditjen. SDA seperti Izin SIPPA, Persetujuan Desain Bendungan, Izin Konstruksi Bendungan, dan Izin SDA PLTA.

2. Sampai saat ini Ditjen SDA belum bersedia mengeluarkan izin dengan alasan kerjasama harus melalui mekanisme Kerjasama Pemanfaatan Infrastruktur (KSPI).

3. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu berpendapat tidak perlu ada MoU, mengingat pemanfaatan air untuk PLTA tidak termasuk kedalam ketegori pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN). PLN cukup membayar tarif Biaya Jasa Pemanfaatan Sumber Daya Air (BJPSDA).

Ditjen. SDA menyatakan bahwa peraturan perundangan mengenai KSPI dalam waktu dekat akan segera diterbitkan. Monday, 24 April, 2017 Diterima : Tuntas 25/10/2016 - 21:45
Adanya Gangguan Pelaksanaan Pembangunan PLTM Lintau-1 PT Ikhwan Mega Power di Kenagarian Tanjung Bonai Provinsi Sumatera Barat

PT Ikhwan Mega Power (PT IMP) adalah sebagai pengembang PLTM Lintau-1 (2x4,5 MW), dimana proyek tersebut berlokasi di Kecamatan Lintau Buo Utara yang terletak di dua Nagari yaitu Lubuk Jantan dan Nagari Tanjung Bonai Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. Status Proyek adalah PMA dengan penyandang dana/investor adalah Gadang Holding Berhad, Kuala Lumpur malaysia.

Semua mesin-mesin (turbin, generator, transformer dan electrical part) sudah berada di site, menunggu pemasangan, lahan yang dibutuhkan sudah dibebaskan dengan cara ganti rugi dan sertifikat sudah diterbitkan oaleh BPN Kabupaten Tanah Datar tanggal 14 Mei 2014. Bagi lahan yang dibutuhkan hanya buat sementara/dalam waktu pembangunan dilakukan dengan perjanjian sewa menyewa. Saat pekerjaan dimulai timbulah gangguan berupa penyetopan-penyetopan, tidak saja pada lahan yang disewa tetapi juga pada yang telah bersertifikat dilokasi Nagari Tanjung Bonai oleh yang bernama Afrizal Anwar dan Yon Putra masyarakat Nagari Tanjung Bonai.

Monday, 23 April, 2018 Diterima : Tuntas 23/04/2018 - 10:20
Gangguan terhadap kegiatan hauling PT. Anzawara Satria

Laporan Penyetopan Jalan untuk kegiatan hauling Batubara PT.Anzawara Satria di Kab.Tanah Bumbu, Kalsel. Pelapor menyampaikan, bahwa kegiatan produksi batubara terganggu oleh adanya penghentian dari sekelompok orang yang melakukan pemerasan, namun aparat keamanan tidak melakukan penindakan.

Monday, 6 June, 2016 Diterima : Tuntas 18/07/2016 - 18:15
Permasalahan Perizinan (izin lokasi pelabuhan) PT Virtue Dragon Nickel Industry

PT Virtue Dragon Nickel Industry, bergerak dibidang usaha Industri pembuatan logam dasar bukan besi, yang berlokasi di Kab. Konawe, Sulawesi Tenggara

PT. VDNI saat ini sedang melakukan proses pengalihan aset/lahan yang sudah dibebaskan oleh PT. KPP (seharusnya sertifikat HGB sudah diterima PT. VDNI sebagaimana tercantum dalam perjanjian AJB dengan PT. KPP).

Wednesday, 4 April, 2018 Diterima : Tuntas 04/04/2018 - 10:56
Permohonan Dukungan dalam Menyelesaikan Temuan Audit BPKP tahun Fiskal 2013 dan 2014

Kementerian Keuangan baru-baru ini menerbitkan tagihan kepada Chevron Geothermal Salak, Ltd. ("CGS") dan Chevron Geothermal Indonesia, Ltd. ("CGI") untuk melakukan pembayaran atas temuan audit BPKP. Sehubungan dengan hal ini, kami telah menyampaikan beberapa hal melalui surat kami kepada Direktur Jenderal Anggaran Nomor CGS/131/2016-P tanggal 29 November 2016 dan Nomor CGI/087/XI/2016-P tanggal 29 November 2016 (salinan surat terlampir sebagai referensi). Karena tidak ada pilihan lain, pada tanggal 30 november 2016, CGI dan CGS telah melakukan pembayaran. Perlu kami sampaikan bahwa kami melakukan pembayaran-pembayaran ini dengan terpaksa dan sekaligus memprotes penanganan oleh Kementerian Keuangan atas temuan audit BPKP. Lengkapnya (terlampir)

Monday, 27 February, 2017 Diterima : Tuntas 14/01/2017 - 01:30
Permohonan Atas Tarif Proyek Sulut-3 PT Minahasa Cahaya Lestari (MCL)
  • Pada tanggal 7 April 2017, MCL dan PLN telah menandatangani PPA Proyek Sulut-3 dengan beberapa syarat. Salah satu syaratnya adalah persetujuan tarif tenaga listrik untuk Proyek Sulut-3 dari Menteri ESDM
  • PT MCL mengajukan tarif $c8.22, tarif tersebut juga lebih rendah dari HPS PLN dan juga 34% lebih rendah dari BPP setempat (Sulutenggo) sebesar $c12.54. Melalui LOI Sulut-3, tarif telah disetujui oleh PLN, namun hingga saat ini belum mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM untuk tarif tersebut
  • Terbit ketentuan baru mengenai tarif listrik di Permen ESDM No.19 Tahun 2017 yang berlaku sejak 17 Febuari 2017, namun PT MCL telah menandatangai LOI sebelum berlakunya Permen ESDM No. 19 Tahun 2017
  • Harapan PT MCL agar proses pelaksanaan Proyek Sulut-3 dapat segera memperoleh kepastia dan tarif sesuai dengan jangka waktu yang di tetapkan dala PPA
Monday, 21 August, 2017 Diterima : Tuntas 18/07/2017 - 11:37
MOU PT. Binatek Energi Terbarukan dengan PT. PLN

1. PT. Binatek/UPC telah menandatangani MOU dengan PLN tentang Pengembangan proyek PLTB di Indonesia pada tanggal 26 Okt 2015 dan disaksikan oleh Presiden Joko Widodo pada saat kunjungan ke Amerika. 2. PT. Binatek saat ini telah siap untuk melaksanakan pengembangan proyek paket yang pertama sesuai MOU yaitu Sidrap Fase II (60 MW) di Sulawesi Selatan dan Lima Pulau Lainnya yaitu : Ambon, Selayar, Buton, Kupang dan Kei Kecil 3. Pada saat ini pihak PLN menunda pengembangan proyek Sidrap Fase II di Sulawesi Selatan dengan alasan : a. Stabilitas Jaringan yang tidak menentu. Sedangkan jawaban dari pihak PT. Binatek sudah menawarkan " Full Battery Storage Back Up " (pertama di Indonesia) yang mana akan menjamin kestabilan Jaringan. b. Permintaan Pasar yang masih kecil di wilayah yg menjadi tujuan pembangunan proyek tersebut. Sedangkan Jawaban dr pihak PT. Binatek bahwa Proyek Sidrap Fase II ini baru akan berjalan pada tahun 2018, Sulawesi Selatan adalah provinsi dengan pertumbuhan penduduk tertinggi di Indonesia, Proyek Sidrap fase II (60 MW) ini akan memberikan beban daya yang setara dengan 22 MW PLTU, Adanya komitmen dengan pihak PLN untuk memasukan proyek ini kedalam RUPTL sesuai MOU yang telah disepakati bersama. 4. PT. Binatek sudah menurunkan harga penawaran yang sebelumnya 10.87 US cents menjadi 9.60 US cents, sehingga dapat menghemat $ 76,200,000 untuk beban biaya pembayaran. 5. Pihak PT. Binatek berharap tindak lanjut dan komitmen PLN terhadap MOU yang sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak serta disaksikan oleh Prsiden Joko Widodo ini dapat terwujud dalam beberapa bulan kedepan terkait kesiapan groundbreaking yang rencananya akan dilaksanakan di Sidrap, Sulawesi Selatan.

Monday, 28 November, 2016 Diterima : Tuntas 23/11/2016 - 12:19
Permasalahan terkait PLTU Jawa 1 Cirebon Exp. 1x1000 MW (IPP)

1. Penyelesaian masalah pertanahan dan masalah sosial terkait ganti rugi tanah, bangunan, dan tanaman memerlukan dukungan semua pihak untuk penyelesaiannya.
2. Bank Indonesia diharapkan dapat memberi kompensasi kepada kontrak-kontrak bidang ketenagalistrikan untuk menyelesaikan Financial Close.

Tuesday, 25 October, 2016 Diterima : Tuntas 25/10/2016 - 22:06
Aduan APKI terkait Permohonan Pengecualian Pembatasan Angkutan Barang masa Lebaran 2018

Menurut Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI), kebijakan pemerintah tentang Pengaturan Lalu-lintas dan Pengaturan Pembatasan Kendaraan Angkutan Barang pada masa Lebaran tahun-tahun sebelumnya telah berkontribusi terhadap rendahnya kinerja ekspor Nasional pada periode tersebut.

APKI berharap agar pihak Pokja 4 - Satgas Percepatan Kebijakan Ekonomi dapat berkoordinasi dengan kementrian terkait lainnya serta perangkat pemerintahan lainnya untuk menerbitkan kebijakan dispensasi bagi angkutan barang untuk kegiatan ekspor/impor dapat tetap melintas meskipun terdapat pembatasan selama masa Lebaran 2018 ini.

Tuesday, 22 May, 2018 Diterima : Tuntas 22/05/2018 - 15:05
Permohonan Tax Allowance PT Rayon Utama Makmur

Adanya Permohonan usulan fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015. (Permohonan terlampir). Izin prinsip yg dicantumkan PT Rayon Utama Makmur adalah izin prinsip yang lama dan sudah saat ini sudah dirubah menjadi Izin prinsip perubahan Penanaman Modal dan Izin prinsip perubahan penanaman modal asing tanggal 20 April 2015. Hal tersebut dikarenakan PT Rayon Utama Makmur belum mendapatkan izin prinsip yang  baru. dengan demikian maka surat rekomendasi dari Kemenperin yang telah dikeluarkan pada tanggal 7 Juli 2015 dikeluarkan sebelum izin prinsip yang baru terbit. (surat pernyataan terlampir). 

Tuesday, 25 April, 2017 Diterima : Tuntas 19/04/2017 - 06:14
Permasalahan hukum antara PT. Kodeco dengan PT. Mandiri Madura Barat terhadap Ikatan Kerjasama (Partisipasi Intrest) atau pengalihan 10% biaya pengeboran minyak (West Madura Offshore) di Lepas Pantai Utara Madura.

Permasalahan adalah kepemilikan saham PT Kodeco sebesar 10% dalam konsorsium West Madura Offshore Production Sharing Contract. PT Kodeco berjanji memberikan saham 10% tersebut kepada PT Mandiri Madura Barat (MMB) dengan syarat uang muka sebesar USD 61 juta. Dari nilai USD 61 Juta tersebut, MMB telah menyetor sebesar USD 6.140.000. setelah dilakukan penyetoran dan tanda tangan kontrak antara MMB dan Kodeco, pada tanggal 28 Maret 2014, Korea National Oil Corporation (KNOC) melakukan somasi kepada MMB dan Kodeco, menerangkan bahwa Kodeco memiliki hutang kepada KNOC dan menjanjikan sharing kepemilikan atau hasil usaha dari sharing kepemilikan di konsorsium West Madura Offshore Production Sharing Contract. Dalam penandatanganan perjanjian antara Kodeco dan MMB, Kodeco tidak menerangkan kewajiban hutang mereka kepada MMB, sehingga keputusan bisnis yang dilakukan oleh MMB menjadi merugikan untuk MMB. MMB melaporkan 3 direksi Kodeco kepada Bareskrim Polri dengan tuduhan penipuan dan pencucian uang.

1. Bareskrim sudah menerima surat dari MMB dan menindaklanjutinya. 2. Proses hukum sudah berjalan dan telah dilakukan pencekalan terhadap manajemen Kodeko. 3. Bareskrim juga telah menyita Asset Kodeko yang ada dalam sejumlah rekening. 4. Kedubes Korea merasa pertemuan yang difasilitasi Pokja IV cukup baik dan mendorong Kodeko untuk segera menyelesaikan kewajibannya sehingga pencekalan dapat ditarik dan dapat terus melakukan kerjasama investasi ke depan. Friday, 23 December, 2016 Diterima : Tuntas 25/10/2016 - 21:02
Permasalahan Pengajuan permohonan Penetapan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Beresiko Rendah oleh PT BP Petrochemicals Indonesia

PT BP Petrochemicals Indonesia (PT BPPI) adalah perusahaan di bidang industri petrokimia yaitu memproduksi PTA (Purified Terephtalic Acid), bahan baku utama untuk memproduksi polyester dan fiber. Pengajuan permohonan Penetapan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Beresiko Rendah pada tahun 2016 dan 2017 kepada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (PMA) 1 ditolak dengan alasan kami tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2010 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2010, padahal sesuai PMK tersebut, syarat-syaratnya telah dipenuhi. Belum ada penjelasan resmi dari KPP terkait.

rapat 13 Maret 2017 - PMA 1 menjelaskan: - Penolakan terjadi karena keterangan dari internal pajak belum tuntas - Saat ini sudah selesai, sehingga dapat segera diproses - PT BP Petrochemical dapat mengajukan aplikasi kembali dan akan diterima karena persyaratan sudah terpenuhi Tuesday, 25 April, 2017 Diterima : Tuntas 20/02/2017 - 19:17
Tingginya Bea Masuk Ikan Tuna Kaleng

Daya saing:
Salah satu negara tujuan utama dari ekspor produk ikan tuna kaleng Indonesia, adalah Jepang, tetapi bea masuk produk ikan tuna kaleng dari Indonesia ke Jepang tertinggi dibanding negara ASEAN (7,2% untuk yellow fin dan 6,4% untuk cakalang) lainnya, seperti Thailand (0%) dan Philipina (0%).

1. Perlu segera dilakukan pertemuan antara Deputi Bidkoordinator Kerjasama Internasionak Kemenko Perekomonian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan Perikanan, dan Badan Kebijakan Fiskal 1. Kemenkeu untuk melakukan kajian atas Tarif Bea Masuk Ikan Tuna ke Jepang. 2. Kemenko. Maritim akan melakukan pertemuan dengan Pemerintah Jepang. 3. Deputi Bidkoordinator Kerjasama Internasional Kemenko Perekomonian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan Perikanan, dan Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu juga harus melakukan kajian Tarif Bea Masuk ke Amerika dan jepang sebagai Perbandingan. Tuesday, 31 October, 2017 Diterima : Tuntas 30/06/2016 - 07:44
Permasalahan Ganti Rugi Lahan William Gray

Permasalahan yang disampaikan oleh William Gray terkait belum selesainya ganti rugi lahan yang digunakan untuk Bandar udara Internasional Jawa Barat (BIJB)
Bahwa dari 1.800 ha lahan BIJB, seluas 526,2622 ha diklaim sebagai milik William Gray yang sampai saat ini ahli waris belum menerima ganti rugi tanah bekas Hak Eigendom an. Williamg Gray

Tuesday, 13 February, 2018 Diterima : Tuntas 13/02/2018 - 15:37
Permasalahan PT. GSK Consumer Healthcare Indonesia mengenai Model Contract Manufacturing Operation (CMO)

PT. GSK adalah Perusahaan di Inggris yang telah memiliki 3 badan hukum yang telah beroperasi di Indonesia yaitu PT. GWI dan PT. SBP yang bergerak di bidang usaha farmasi, kemudian PT. SPI, yang bergerak di bidang usaha kesehatan konsumen. Ketiganya telah memegang ijin API-P (Angka Pengenal Importir Produsen). Namun aturan impor baru menyebutkan bahwa pemegang API-P dilarang mengimpor produk barang jadi. Oleh karena itu PT. GSK akan mendirikan PT. GSK Consumer Healthcare Indonesia (GSKCHI) sebagai pemegang ijin API-U (Angka Pengenal Importir Umum) dan direncanakan beroperasi awal tahun 2017. PT. GSK telah berkomitmen investasi dengan Presiden Joko Widodo pada tanggal 20 April 2016 di London senilai GBP 9.2 juta dan akan diperluas dengan tambahan sekitar GBP 5.2 juta melalui model kegiatan kontrak produksi/Contract Manufacturing Operation (CMO) di Indonesia. Dengan model tersebut, GSKCHI akan menandatangani perjanjian kontrak produksi (CMO) dengan produsen lokal untuk produksi pasta gigi. GSKCHI akan menjadi prinsipal dan pemegang notifikasi atas produk pasta gigi. Permenkes 1176 tahun 2010 tentang kriteria dan prosedur untuk memperoleh notifikasi menyebutkan bahwa Badan usaha yang melakukan kontrak produksi dengan industri kosmetika yang telah memiliki izin produksi dapat menjadi Pemilik Nomor Notifikasi. Pihak BKPM melalui Konsultan Front Desk, mengkonfirmasi bahwa PT. GSKCHI adalah prinsipal dan bukan distributor dan tidak perlu ada izin lebih lanjut dari BKPM. Hal yang ingin didapatkan secara tertulis dari BKPM adalah model CMO PT. GSKCHI akan dianggap sebagai prinsipal dan bukan distribusi (tidak memerlukan izin distribusi) dan apakah ada izin lain yang diperlukan dalam rangka kerjasama kontrak produksi lokal. Dari pihak BKPM, PT. GSKCHI wajib memiliki izin prinsip penanaman modal atas kegiatan usahanya.

Tuesday, 4 April, 2017 Diterima : Tuntas 07/12/2016 - 17:05
Keluhan terhadap Peraturan Menteri ESDM No.12 Tahun 2017
  • PT. Del Creco telah melakukan Land Clearing, Feasibility Studies dan Perizinan terkait pembangunan Pembangkit Listrik Biomassa (PLTBm) 10MW di Kapuas Kalimantan Tengah.
  • PT Del Creco juga sudah mendapatkan calon partner investasi dari Swedia (Swedish Energy) dan Fenosa (Spanyol).
  • PT Del Creco telah melakukan beragam tahap untuk merealisasikan pembangunan pembangkit EBT dengan dasar Peraturan Menteri ESDM No.21 Tahun 2016, dimana Feed-in Tariff yang diberikan sebesar $13.5 cent x 1,3 = $17.55 cent.
  • Dengan berlakunya Peraturan Menteri ESDM 12/2017, PT Del Creco hanya mendapatkan tarif sebesar $7,68 cent.
  • Selisih tarif pembelian listrik oleh PLN yang terlalu besar ini membuat PT Del Creco tidak bisa merealisasikan proyek pembangunan PLTBm di Kapuas, Kalimantan Tengah karena proyek menjadi tidak viable secara finansial.
- Pihak Dirjen EBTKE mengatakan bahwa Keputusan Menteri No. 12 tidak mematikan secara keseluruhan investasi dalam pengembangan EBT di Indonesia, dimana masih ada sekitar 13 provinsi yang mengajukan pengembangan pembangkit tenaga surya ke Dirjen EBT. - Pihak Dirjen EBTKE juga mengungkapkan pada dasarnya Permen ini juga telah mendapatkan respon negatif dari MITI, EOROCHAM, kedubes beberapa negara, dan organisasi lainnya. - Pihak Del Cereco menegaskan bahwa Permen ini seharusnya tidak berlaku untuk proyek-proyek yang sudah masuk kedalam RUPTL 2016 s.d. 2021, karena sudah dipastikan mereka sudah mengeluarkan dana untuk melakukan study kelayakan, pembuatan akses jalan, pembebasan tanah dan lain-lain yang sudah diperhitungkan pada saat PPA. Dengan adanya perubahan harga disesuaikan dengan BPP sudah dipastikan semua proyek EBT di Indonesia menjadi tidak layak. Monday, 31 July, 2017 Diterima : Tuntas 07/06/2017 - 16:00
Permasalahan Pembangunan PLTU Jawa 4 Tj. Jati Unit 5-6 2x1000MW

1. Financial Closing selalu mundur dari target PPA (standar 6 Bulan). 2. Pengerjaan proyek antara 50-54 bulan dalam pelaksanaannya dapat dipercepat melalui berbagai cara (penambahan jam kerja dan peralatan). 3. Indikasi penyebab lamanya waktu pengerjaan proyek, selain dari aspek teknis, juga karena proses administrasi dan perizinan yang belum selesai yang berdampak pada CoD. 4. Sinkronisasi jadwal penyelesaian proyek pembangkit dan transmisi sering tidak sejalan dengan rencana penyelesaian pembangunan.

Monday, 10 April, 2017 Diterima : Tuntas 28/10/2016 - 11:27
Permasalahan terkait belum dikeluarkannya Ijin Prinsip Perluasan PT Silva Inhutani Lampung

PT Silva Inhutani Lampung bergerak di bidang usaha industri pengasapan, remiling dan karet remah yang berlokasi di Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung sesuai Izin Usaha Industri dengan Nomor 1/18/IU/PMDN/2015 tanggal 22 Juli 2015 dari Badang Koordinasi Penanaman Modal.
Sejalan dengan rencana diatas bermaksud akan mengadakan perluasan usaha atau dalam hal ini peningkatan kapasitas produksi maka untuk itu PT SIL mengajukan permohonan Ijin Prinsip Perluasan Modal Dalam Negeri di bidang usaha yang sama per tanggal 8 Februari 2018 yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Prov. Lampung. Akan tetapi hingga saat ini permohonan yang diajukan belum diproses atau belum selesai prosesnya dengan alasan yang tidak jelas.

Monday, 25 June, 2018 Diterima : Tuntas 25/06/2018 - 13:59
Kriminalisasi dalam penyidikan permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT. Bogorindo Cemerlang pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi

Kriminalisasi dalam penyidikan permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT. Bogorindo Cemerlang pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi

Permasalahan sudah masuk ranah hukum dimana Pokja IV tidak dapat melakukan intervensi terhadap proses hukum yang sedang berlangusng di Pengadilan Tipikor Bandung. Tuesday, 25 October, 2016 Diterima : Tuntas 25/10/2016 - 21:46
Laporan Permasalahan Ketenagalistrikan di Kawasan Industri oleh Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKII)

Permasalahan yg dihadapi saat ini diantaranya :

  1. Peraturan tenaga kelistrikan yang ada saat ini dianggap mempersulit penyediaan tenaga listrik di dalam kawasan industri, karena pembatalan dua pasal UU 30 2009 seperti disebut di bawah ini oleh Keputusan MK No. 111/PUU-XIII/2015 tanggal 4 Desember 2016. Dua pasal yang dibatalkan adalah Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (1)
  • Pasal 10 ayat (2): "usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakuan secara terintegrasi"
  • Pasal 11 ayat (1): "usaha penyedia tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh BUMN, BUMD, Badan Usaha Milik Swasta, Koperasi dan Swadaya Masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik"

Meskipun menurut PP 142/2015 tentang kawasan industri, pasal 42 ayat (1) memudahkan hal ini "Perusahaan kawasan industri diberikan fasilitas kemudahan pembangunan dan pengelolaan tenaga listrik untuk kebutuhan sendiri dan industri di dalam kawasan industri"

  1. Persoalan di KI Batam Kep. riau tentang pelaksanaan penetapan tarif tenaga listrik oleh Gubernur yang harus mendapatkan persetujuan dari DPRD membutuhkan waktu yang lama dan proses yang panjang (sudah disampaikan kpd Menko Maritim pada kunjungan 2 Feb 2017)
Monday, 5 June, 2017 Diterima : Tuntas 14/03/2017 - 15:57
Penyidikan terhadap pengembang kawasan Industri Ngoro, PT.Intiland Sejahtera

Permasalahan yang melibatkan PT.Intiland Sejahtera(IS) , terkait dengan kegiatan cut and fill (pematangan tanah) namun juga dikategorikan sebagai kegiatan pertambangan (galian C) karena terjadi di wilayah yang tumpang tindih dengan wilayah IUP PT. Geolava Manunggal Teknik Utama (GMTU).

Tanggapan BARESKRIM (9 agustus 2016) Pembahasan masih dalam proses, semoga tidak melewati target waktu yang telah ditentukan. Monday, 8 August, 2016 Diterima : Tuntas 19/07/2016 - 07:03
Mekanisme Pengalihan Fungsi Hutan Lindung

Agar ada mekanisme pengalihan fungsi hutan lindung yang lebih mudah, karena pembangunan daerah terbentur kawasan hutan lindung.

Penataan kawasan telah diatur dalam RTRW, sehingga harus menyesuaikan RTRW. Wednesday, 19 October, 2016 Diterima : Tuntas 29/06/2016 - 23:19
Permasalahan Merek INDEX dan INDEXLIVINGMALL

Permasalahan ini terjadi ketika Ijek Widya Krisnadi selaku pemilik dan komisaris pada PT.Home Centre Indonesia selaku distributor di INdonesia pada saat itu melanggar perjanjian dengan mendaftarkan merek INDEX milik Index Interfum Co. Ltd. dengan itikad tidak baik pada Direktorat Jendra Hak Kekayaan Intelektual Indonesia. Putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat Kasasi dan bahkan peninjauan kembali telah menguatkan putusan Pengadilan Niaga Jakpus yang menyatakan bahwa Ijek Widya Krisnadi adalah pendaftar merek INDEX sebegai merek terkenal kami dengan itikadtidak baik. sehingga akibatnya merek INDEX tersebut telah dihapus pendaftarannya oleh Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Kemenkum dan HAM. Namun, Walaupun sudah ada putusan yg mengikat dan penghapusan merk INDEX sebagaimana dimaksud diatas, proses permintaan pendaftaran merek INDEX kami tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Indonesia selaku pihak terkait dalam putusan MA diatas, masih menerima dan bahkan mengabulkan permintaanpendaftaran turunan merek INDEX yang dimodifikasi yg diajukan oleh pihak yang samadengan itikad tidak baik secara berulang-ulang dengan tujuan untuk menghalangi investasi kami di Indonesia. Bahwasannya investasi seharusnya sudah dapat terealisasi namun ketidakpasian hukum dalam pendaftaran merek kami diatas, secara langsung mengakibatkan tertundanya rencana investasi kami di Indonesia. Meskipun kami telah memilikimitra Indonesia dalam Investasi tersebut.

Dirjen HAKI Kemenkumham bersama Bareskrim Polri dan Index Interfum akan membahas penyelesaian masalah, dan hasilnya dilaporkan pada Pokja 4 maksimal tanggal 20 Desember 2016. Tuesday, 20 December, 2016 Diterima : Tuntas 29/11/2016 - 13:03
Masukan dari Indonesia Aircraft Manintenance Services Association (IAMSA)

Menindaklanjuti hasil rapat atau undangan dari Kepala Badan pengjian dan Pengembangan Perdagangan bapak kasan dengan nomor 11/BPPP/UND/10/2017 tertanggal 16 Oktober 2017 dengan mengacu terbitnya Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) VIII tanggal 22 Desember 2015.

Adapun masukan-masukan dari IAMSA yang mewakili para anggotanya atas hasil evaluasi pelaksanaan dilapangan dan hasil diskusi selama dalam pertemuan rapat dimaksud;
1. IAMSA adalah Indonesia Aircraft Manintenance Services Association, yaitu asosiasi perusahaan-perusahaan perawatan pesawat terbang dankomponennya di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1990 dan beranggotakan 32 perusahaan perawatan pesawat udara dan komponennya yang terdaftar di Indonesia
2.Perusahaan-perusahaan anggota IAMSA merupakan tulang punggung dari Airline-airline dan operator penerbangan khususnya di Indonesia dalam melakukan perawatan armada dan dukungan penyiapan suku cadangnya sehingga tercapai tingkat efisiensi dan keselamatan penerbangan yang dipersyaratkan sehingga para airline dan operator penerbangan lainnya mampu melaksanakan misinya dengan baik yang pada akhirnya mampu memberikan dukungan yang handal dalam menggerakkan roda ekonomi.
3. Bahwa IAMSA bernama INACA Indonesia national Air Carrier Association- Asosiasi perusahaan Penerbangan di Indonesia telah cukul lama bersinergi untuk secara bersama dan konsisten mengupayakan pembicaraan, mengajukan usulan-usulan dan masukan-masukan untuk mendapatkan tingkat efisiensi operasional khususnya dalam penyelenggaraan perawatan pesawat terbang termasuk komponen dan material pendukungnya agar para airline dan para operator bisa bersaing dengan sehat saat bersanding dengan para operator dan airline diluar negeri lainnya.
4. Bahwa yang diperlukan oleh para perusahaan perawatan pesawat terbang (MRO-Maintenance Repair & Overhaul) bukan hanya sekitar tarif bea masuk spareparts dan material pendukung perawatan terbang saja namun juga kecepatan serta kemudahan arus barang keluar dan masuk secara nonstop 24 jam sehari 7 hari seminggu.
5. Bahwa lokasi layanan MRO mencakup luasnya pelayanan operasional penerbangan namun pusat perawatan pesawat dan komponennya memang ada di beberapa sentral perawatan di Indonesia.
6. Bahwa pemerintah telah memahami sepenuhnya apa yang dibutuhkan oleh para operator penerbangan tersebut termasuk dukungan yang dibutuhkan oleh para perusahaan perawatan pesawat terbang (MRO) di Indonesia tersebut dengan menerbitkan PKE VIII
7. Bahwa pemerintah melalui DIrjen Bea dan Cukai telah meluncurkan program PLB Pusat Logistik Berikat untuk mendukung efisiensi nasional dibidang perawatan pesawat terbang
8. Bahwa pemerintah melalui Dirjen Perdagangan telah meluncurkan paket online importansi barang
9. Bahwa PKE VIII yang telah diluncurkan oleh pemerintah per 22 Desember 2015 sampai saat ini belum/masih jauh dari yang diharapkan oleh para pelaku industri dilapangan.

Hasil Rapat Pokja IV 13 April 2018: (1). Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Kementerian Perindustrian melakukan pengkajian terhadap kemungkinan adanya kelompok komponen 21 komponen pesawat terbang yang diberikan bebas biaya masuk. (2). Dirjen Bea Cukai Kemenkeu melakukan evaluasi atas percepatan pengeluaran barang dari PLB MRO (3). Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan melakukan evaluasi persyaratan rekomendasi terhadap impor sparepart pesawat tidak baru. (4). Pihak Indonesia Aircraft Maintenance Services Association (IAMSA) menyampaikan data dukung terkait komponen pesawat terbang yang dimungkinkan terhadap point 1,2 dan 3. Friday, 24 November, 2017 Diterima : Tuntas 24/11/2017 - 09:42
Permasalahan ketenagakerjaan di salah satu Bisnis dari PT Maersk di Indonesia yaitu PT Damco Warehousing

Permasalahan ketenagakerjaan di salah satu Bisnis dari PT Maersk di Indonesia yaitu PT Damco Warehousing, menyebabkan aksi unjuk rasa berkepanjangan.

Terkait permasalahan Dispute PT Damco, sebagai berikut:
1. PT Damco Warehousing Indonesia (DWI), memiliki kontrak kerjasama dengan PT Tunas Baru Sejahtera (TBS), dengan Bpk H. Jahiri selaku direktur Utama. Hubungan kerjasama antara DWI dan TBS berlangsung sejak tahun 1998 hingga 2016.
2. Di bulan April 2016, Damco mengadakan tender terbuka dengan ada 3 perusahaan yang berminat untuk kerjasama (termasuk TBS). Di akhir tender, Damco memutuskan untuk menunjuk perusahaan lain untuk kerjasama kedepannya, dan kerjasama dengan TBS diakhiri sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam kontrak yang telah ditanda-tangani oleh Damco dan TBS.
3. Bpk. H. Jahiri selaku direktur TBS tidak menerima pengakhiran kerjasama tersebut dan meminta kompensasi kepada Damco atas pengabdiannya dengan total 3 milyar rupiah. Posisi dari Damco, tidak bisa mengabulkan karena angka tersebut tidak diatur didalam kontrak antara Damco dan TBS, serta mempersilakan Bpk. H. Jahiri menempuh jalur hukum apabila diperlukan.
4. Maka hingga hari ini, Bpk. H. Jahiri meminta dukungan dari sebuah serikat kerja dari luar Damco (KIKES) yang kebetulan kuat di area Cakung Cilincing, sebagai kuasanya untuk menuntut 3 milyar rupiah tersebut.
5. Dalam aksinya, KIKES melakukan hal-hal sebagai berikut:
• Demonstrasi/ unjuk rasa
• Blokade akses ke gudang
• Pembakaran ban
• Pelemparan sampah, baru dan botol ke area DWI
• Pendirian tenda perlawanan
• Pemerasan terhadap pengemudi truk pelanggan kami yang melakukan pengiriman barang
6. Sebagai tindakan sesuai koridor hukum, dari sisi DWI kami telah melakukan koordinasi ke pihak kepolisian (Polsek dan Polres), serta membuat laporan-laporan polisi resmi terkait dengan aksi-aksi diatas (kami lampirkan laporan polisi yang terakhir kami buat).
7. Koordinasi tersebut hingga saat ini telah dijalankan cukup baik, namun pendapat kami mungkin dapat lebih baik lagi mengingat aksi ini sudah berjalan selama 5 bulan (dari bulan Mei 2016) dan operasional kami masih sangat terganggu sehingga menyebabkan rasa tidak percaya akan investasi yang ada, baik dari internal Maersk Group sendiri maupun dari pelanggan-pelanggan kami yang berasal dari luar Indonesia. Informasi yang disampaikan kepada kami dari pelanggan-pelanggan kami tersebut, bahwa mereka akan mempertimbangkan secara serius akan kelangsungan investasi mereka di indonesia karena iklim usaha di Indonesia yang belum dapat memberikan kepastian.

Wednesday, 23 November, 2016 Diterima : Tuntas 25/10/2016 - 22:23
Keluhan Proses Perizinan Usaha Pertambangan PT Australasian Mineral & Trading Indonesia

PT Australasian Minerals & Trading Indonesia (AMTI) merupakan perusahaan pemrosesan pasir mineral (terutama zircon), telah bekerjasama dengan PT Global Makmur Borneo (GMB) dan berencana melakukan penambangan, pemrosesan, sekaligus penjualan pasir zircon.

PT GMB memohon izin Usaha Tambang (IUP) eksplorasi Mineral Zircon (Galian C0 yang berlokasi di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah.

Tanggal 5 Agustus 2016 memohon rekomendasi Bupati Katingan atas area izin pertambangannya
Tanggal 7 November 2017 dokumen tersebut lengkap kemudin diserahkan kepada DPMPTSP Prov Kalimantan tengah, namun sampai saat ini izin tersebut belum keluar dan tidak mendapatkan penjelasan terhadap hal tersebut.
Tanggal 11 April 2018 perusahaan tersebut mengirim surat kembali kepada DPMPTSP Prov. Kalimantan Tengah dengan hal perkembangan proses perizinan tersebut, dan sampai saat ini belum ada tanggapan lagi.

Monday, 10 September, 2018 Diterima : Tuntas 30/05/2018 - 12:37
Permasalahan Pelaksanaan Surat Perintah Pencabutan Sertifikat SHM-1672 dan SHM-1673 atas nama Maryadi Humaedi berdasarkan Putusan MA-RI 2015 oleh PT. BP Petrochemicals Indonesia

PT. BPPI memiliki tanah dengan Sertifikat HGB no 15 tahun 1995 yang overlapping dengan dua sertifikat SHM no 1672 dan 1673 atas nama Maryadi Humaedi, dimana hampir 80% area tanah pada dua sertifikat tersebut masuk kepada sertifikat milik BPPI. BPPI telah melakukan langkah-langkah, mulai komunikasi dengan pemilik 2 sertifikat tersebut sampai dengan penyelesaian internal di Kantor Pertanahan Cilegon, kemudian dilanjutkan sidang di PTUN Serang sampai MA, yang semuanya dimenangkan oleh BPPI dan telah berkekuatan hukum tetap. Proses penyelesaian dimulai tahun 2013 dan telah keluar putusan MA tahun 2015, namun hingga saat ini, putusan tersebut belum dilaksanakan. 

Monday, 14 August, 2017 Diterima : Tuntas 26/04/2017 - 10:48
PLTU IPP Batang, 2 x 1000 MW

1. Jalur evakuasi daya eksisting tidak mencukupi untuk menampung daya keluaran pembangkit.
2. Bank Indonesia diharapkan dapat memberi kompensasi kepada kontrak-kontrak bidang ketenagalistrikan untuk menyelesaikan Financial Close

Tuesday, 25 October, 2016 Diterima : Tuntas 25/10/2016 - 21:37
Aturan Produk Tuna dari Amerika Serikat

Mulai tanggal 22 Maret 2016, Pemerintah Amerika Serikat (AS) memberlakukan Interim Final Rule (IFR): Enhanced Document Requirements and Captain Training Courses to Support use of the Dolphin Safe Label on Tuna Products, yang berisi mengenai penambahan ketentuan untuk memastikan produk tuna yang diekspor ke AS harus memiliki dokumen pendukung yang memenuhi kriteria dolphin-safe.
Ketentuan aturan Dolphin Protection Consumer Information Act (DPCIA):
a. National Marine Fisheries Services (NMFS) berwenang meminta persyaratan sertifikasi dan dokumen yaitu:
b. Mewajibkan adanya pernyataan tertulis dari Kapten Kapal bahwa penangkapan produk tuna tidak menggunakan pukat cincin atau alat penangkap ikan lainnya yang secara sengaja disebar/digunakan untuk mengepung lumba-lumba selama penangkapan tuna dan tidak ada lumba- lumba terbunuh dalam proses penangkapan
c. Kapten kapal harus mengikuti pelatihan NMFS Tuna Tracking and Verification Program (TTVP)

Monday, 24 October, 2016 Diterima : Tuntas 30/06/2016 - 07:53
Mohon Petunjuk /Penegasan Percepatan Izin Lokasi Walikota Gunungsitoli

- Tahun 2016, Kota Gunungsitoli telah ada investasi melalui PT Cahaya baru Shipyard yang merupakan investor bergerak dibidang pembangunan dan perbaikan kapal motor serta sarana prasarana pendukung yang sebelumnya mendapat Rekomendasi Penetapan Lokasi Docking dari KSOP Pelabuhan Gunungsitoli.
- Tahun 2017 mengajukan permohonan Perubahan IMB karena adanya penambahan bangunan di lokasi pembangunan serta pemasangan rel di laut guna menarik kapal dari laut dengan surat No. 014/CBS-GST/VIII/2017.
- Tanggal 31 Agustus 2017 Walikota Gunungsitoli membuat surat No. 503/1355/DPMPTSP/2017 dengan perihal Mohon Petunjuk dan Saran terkait Penerbitan Izin dan Pemanfaatan Ruang Laut di bawah 12 Mil kepada Pemprov Sumatera Utara. Kemudian mendapat surat balasan dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara No. 523-4/1540/XI/2017 tanggal 1 November 2017 dengan perihal tentang Pemberitahuan Lokasi Pemanfaatan Laut di Bawah 12 Mil. Yang isinya bahwa rencana pembangunan galangan dan perbaikan kapal serta pemasangan rel di laut telah dimasukkan ke dalam Peta Alokasi Ruang renana Zonasi WP3K provinsi Sumatera Utara, sehingga Pekerjaan pemasangan rel di laut karena terkendala belum adanya izin lokasi dan Perda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- Kemudian Pemkot Gunungsitoli membuat surat ditujukan kepada Menteri KKP c.q. Dirjen PRL dengan No. 503/10226/DPMPTSP/2017 tanggal 13 Desember 2017 dengan perihal sama

Thursday, 26 July, 2018 Diterima : Tuntas 26/07/2018 - 20:48
Permohonan Work Permit on Arrival (WOA) oleh PT. Robert Bosch
  • Proses perolehan perizinan visa kerja untuk tenaga kerja asing telah meningkat secara signifikan sejak peraturan baru dikeluarkan pada tahun 2015.
  • Permasalahan RPTKA dan IMTA yang dirasakan sangat lama dalam pengurusannya dan memakan biaya yang besar, dikeluhkan oleh PT. Bosch
  • PT. Bosch mengajukan permohonan agar Pemerintah Indonesia dapat mengeluarkan skema "Wosk Permit on Arrival" untuk pekerja asing yang datang ke Indonesia.
• Permohonan RPTKA dan IMTA sudah dilakukan secara online, dimana RPTKA dan IMTA akan dikeluarkan 3 hari setelah berkas dinyatakan lengkap. • Pengurusan RPTKA dan IMTA hanya dikenakan biaya kompensasi sebesar 100 USD. • Pemerintah Indonesia sedang melatih tenaga kerja Indonesia yang terampil dan tersertifikasi. Tuesday, 20 June, 2017 Diterima : Tuntas 20/06/2017 - 13:54
Pengingkaran Pembayaran Proyek Kerjasama PT Satrans Logistics Services

PT Satrans Logistics Services bergerak dibidang jasa pengurusan transportasi, kasus kami terkait pembayaran biaya angkutan material dengan PT Pembangunan Perumahan (PP) dengan kronologis sebagai berikut:
1. Kesepakatan kerjasama antara PT Satrans Logistcs Services dan PT Pembangunan Perumahan (PP) Persero Tbk dilakukan melalui Surat Perjanjian Kerjasama No 001/SPAB/121504/PP/VI/2015 pada tanggal 19 Juni tahun 2015.
2. Bentuk kerjasama dilakukan adalah pengangkutan besi beton ulir dan konstruksi baja.
3. Mekanisme pembayaran atas jasa secara bertahap dengan transfer melalui rekening Bank BNI milik PT SLS.
4. PT PP Persero Tbk telah menyampaikan surat konfirmasi pembayaran kepada kami dengan nomor sbb:
a. Nomor: 530/Ext/PP/DH/VII/16, tanggal 29 Juli 2016 perihal konfirmasi pembayaran, angsuran sebesar Rp 1.500.000.000 akan dibayar pada tanggal 28 Agustus 2016 dan Rp 1.500.000.000 akan dibayar pada tanggal 28 September 2016
b. Nomor: 587/Ext/PP/DH/X/16, tanggal 21 Oktober 2016 perihal konfirmasi pembayaran angsuran sebesar Rp 1.500.000.000 akan dibayar pada tanggal 7-12 November 2016
c. Nomor: 591/Ext/PP/DH/X/16, tanggal 24 Oktober 2016 perihal konfirmasi pembayaran, angsuran sebesar Rp 3.000.000.000 akan dibayar pada tanggal 14-19 November 2016
d. Nomor: 653/Ext/PP/DH/X/16, tanggal 5 Desember 2016 perihal konfirmasi pembayaran angsuran sebesar Rp 3.000.000.000 akan dibayar pada tanggal 8 Desember 2016-22 Maret 2017
5. Kamipun telah menyampaikan surat kepada Direktur PT Pembangunan Perumahan (PP) perihal surat Penagihan Pembayaran Angkutan namun surat tersebut tidak mendapatkan tanggapan

Hasil Rapat Pokja IV 13 April 2018: (1). Agar PT Satrans Logistics Services melakukan upaya hukum terkait tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran proyek kerjasama oleh PT Pembangunan Perumahan (PP) Persero, Tbk. (2). Inspektur Kementerian BUMN melakukan audit terhadap pelaksanaan proyek kerjasam PT Pembangunan Perumahan (PP) Persero, Tbk denga PT Satrans Logistics Services sesuai dengan kontrak 001/SPAB/121504/PP/VII/2015 tanggal 28 Agustus 2015, dan dilaporkan hasilnya kepada Pokja IV pada tanggal 28 April 2018 Monday, 15 January, 2018 Diterima : Tuntas 15/01/2018 - 14:05
Permasalahan PT Bali Seafood International (BSI) berfokus pada penyempitan/perampingan rantai pasokan bagi nelayan

investasi telah dilakukan sebesar USD 1,5 juta. Saat ini pembangunan terhenti dan investasi tertahan karena : (1) Kekurangan pasokan air (2) Kekurangan pasokan listrik (3) Kurangnya dukungan sekitar untuk ikut mengembangkan proyek perikanan berkelanjutan.

Pokok-pokok hasil monitoring Tim Pengembangan Investasi Kemenko Ekon pada tanggal 22 Nov 2016: a. Terkait permasalahan pasokan air, DKP berkomitmen untuk membebaskan lahan dan membangun sumur pompa dan instalasi pipa dengan biaya tahun anggaran 2017; b. Terkait permasalahan listrik, PT BSI berencana untuk memasang daya 550 kv. PLN bertanggung jawab untuk pembangunan instalasi sampai gardu listrik sementara biaya penyambungan ke gardu, pembelian dan pemasangan trafo, Sertifikat Laik Operasi (SLO), dan Serah Terima Operasi (STO) merupakan tanggung jawab calon pelanggan. Sesuai informasi dari PLN, besar biaya yang dikenakan untuk PT BSI sama dengan biaya untuk calon pelanggan lain. Untuk daya 550 kv, Biaya Pemasangan (BP) sebesar Rp 350.205.000, -, Uang Jaminan Langganan sebesar Rp 111.000.000,- dan materai Rp 6.000,-, sehingga total biaya menjadi Rp 461.000.000,-. c. Terkait infrastruktur dan fasilitas di PPI, Pemprov NTB telah memperbaiki fasilitas dan membangun infrastruktur seperti jalan. d. Terkait pabrik es, DKP tetap berkomitmen sesuai kesepakatan awal untuk merenovasi bangunan sementara PT BSI menyediakan mesin es. Monday, 27 February, 2017 Diterima : Tuntas 02/11/2016 - 14:47
Permasalahan PT. Berkah Mitra Kumala tentang Pemalsuan SKGR lahan di Kelurahan Lembah Sari

PT. Berkah Mitra Kumala melalui pegawainya Poniman telah membeli sebidang tanah di Kelurahan Lembah Sari, Kota Pekanbaru dari Sdr. Idris seluas 10.040 m2. Pada Bulan Juli 2015 Sdr. Boy Desvinal Salam membeli sebidang tanah dari Hj. J. Rifai Tanjung seluas 6.632 m2 dengan lokasi di dalam tanah milik PT. Berkah Mitra Kumala. Sehingga terdapat 2 Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan objek tanah yang sama. Terdapat keterangan bahwa SKGR yang diperoleh Sdr. Poniman merupakan SKGR palsu diterbitkan oleh Lurah Lembah Sari.

Tuesday, 8 January, 2019 Diterima : Tuntas 11/12/2018 - 11:11
Permasalahan Tukar Menukar lahan dan Perpanjangan Izin Lokasi PT Young Tree Industries

Menindaklanjuti surat dari PT Young Tree Industries (PT YTI) Nomor 245/Not-AK/IX/2017 dan laporan kuasa hukum PT Young Tree Industries ke Kantor Kemenko Bidang Perekonomian tanggal 5 Oktober 2017 berkenaan dengan hal tersebut diatas, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. PT YTI merupakan perusahaan PMA asal British Virgin Island yang bergerak di sektor industri alas kaki dan komponennya yang berencana untuk tnendirikan pabrik di Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur dengan rencana investasi Rp 60,6 milyar, kapasitas produksi 3,3 [uta pasang sepatu/tahun, serta serapan 6.000-8.000 tenaga kerja.
2. Berdasarkan informasi dari perusahaan, permasalahan yang dihadapi PT YTI yaitu:
a. PT YTI membutuhkan lahan sebesar 78.592 m2 dan saat ini telah terealisasi sebesar 62.882 m2, namun dalam pembebasan sisa tanah sebesar 15.710 rn- terdapat permasalahan yaitu:
1). Tanah seluas 13.410 m2 merupakan tanah aset pernerintah Provinsi Jawa Timur, dimana perusahaan telah mengirimkan surat nornor 90/Not-AK/X1I1/2013 tanggal 3 Desember 2013 kepada Gubernur Jawa Timur perihal permohonan untuk dapat menggunakan lahan tanah terse but untuk digunakan sebagai lahan pabrik sepatu dengan disiapkan lahan pengganti.
2). Tanah seluas 2.300 m2 merupakan tanah kas Desa Lengkong, Kecamatan Lengkong, dimana perusahaan telah mengirimkan surat nomor 77/Not-AkN1/2013 tanggal 12 Juni 2013 kepada Supati Nganjuk peri hal permohonan untuk dapat menggunakan lahan tanah tersebut untuk digunakan sebagai lahan pabrik sepatu dengan disiapkan lahan pengganti.
b. Hingga saat ini tukar menukar kedua lahan tersebut belum dapat diselesaikan karena masih dalam proses di tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
c. Perpanjangan Izin Lokasi untuk lahan tersebut hingga saat ini belum diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

Thursday, 19 October, 2017 Diterima : Tuntas 19/10/2017 - 10:36
Permasalahan terkait PLTA Upper Cisokan Pump Storage

1. Masalah timbul ketika ada pengajuan izin penambangan dari Pemda kepada 11 perusahaan di lahan HGB PLN (an. Indonesia Power) yang diperkirakan akan mengganggu pasokan bahan bangunan dalam pengerjaan proyek PLTU Upper Cisokan. 2. PLN sudah mendapatkan lahan pengganti dan pengukuran tanah pengganti telah selesai sejak Oktober 2015. 3. Hingga saat ini BPN Kantor Pertanahan Bandung Selatan belum mengeluarkan sertifikaat HGB-nya. 4. Sebagai perbandingan pada saat pembebasan lahan di Batang, setelah proses pengukuran tanah selesai, dalam jangka 1 minggu PLN sudah menerima sertifikat HGB.

1. Pada rapat awal BPN tidak hadir. 2. Menunggu tanggapan Kepala Kantor Pertanahan Bandung Barat atas tidak dikeluarkannya HGB atas nama Indonesia Power. Tuesday, 2 May, 2017 Diterima : Tuntas 25/10/2016 - 21:57
Pengenaan Jaminan Pelaksanaan 10% dari Nilai Investasi pada PLTM

Pengembang PLTM berharap Pemerintah dapat mengembalikan jaminan menjadi seperti semula ya itu 5% dari nilai revenue tahunan, sesuai Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No 305 Tahun 2010, daripada peraturan yang baru yaitu sebesar 10% dari revenue tahunan.

Laporan lebih lanjut dapat dibaca dalam lampiran.

Wednesday, 23 August, 2017 Diterima : Tuntas 23/08/2017 - 13:37
Lambatnya penerbitan HGU yang diajukan oleh PT.Mina Seram Lestari di Maluku.

PT. Mina Seram Lestari, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perikanan (budidaya tambak udang) di Seram, Maluku. Tambak udang PT.Mina Seram Lestari telah mendapat pengakuan sebagai sentra budidaya udang dengan baik melalui sertifikat penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dengan predikat sangat baik (excellent). Untuk mendukung perkembangan usaha yang padat modal dan padat karya, PT. Mina Seram Lestari merencanakan untuk memperluas lahan usaha tambak dengan target 1000Ha sampai dengan 2020. Sejak februari 2015, PT.Mina Seram Lestari telah mengajukan kembali permohonan HGU (proses sebelumnya dilakukan pada tahun 1996) seluas 679 Ha, di atas areal seluas 7000 Ha yang telah dilepaskan dari masyarakat adat. Hingga saat ini, belum ada kejelasan dari Badan Pertanahan Nasional tentang kemajuan dari proses pengajuan HGU tersebut.

PT. MSL - Pengulangan penjelasan sesuai surat yang telah dikirimkan ke Pokja IV melalui Menko Kemaritiman. - Fasilitas kegiatan industri tambak udang PT.MSL telah terbangun sejak tahun 1996. - Dalam perjalanan usahanya, mengalami berbagai hambatan, baik krisis moneter, maupun konflik horisontal/ konflik sosial di maluku pada akhir 90an hingga awal 2000an. - PT.MSL telah menyiapkan tanah yang telah dilepaskan dari masyarakat pada tahun 1995. Pengajuan HGU pernah diajukan pada tahun 1996, namun tidak selesai karena ada konflik horisontal saat itu. Sejak awal 2015, diajukan kembali, namun tak kunjung selesai. - Proses saat ini terbentur dengan peraturan menteri ATR/Ka BPN yang baru (tahun 2015), yang membatasi luasan untuk tambak hanya sebesar 200 Ha, sementara yang diajukan adalah 679 Ha. - Selama ini koordinasi antara BPN Pusat dan Kanwil BPN provinsi, belum melibatkan perusahaan. - Dalam pengembangan usahanya, selama ini telah berkoordinasi dengan KADIN. - Pemutaran video tentang keadaan di PT.MSL Seram saat ini. BPN - Permasalahan yang terjadi memang terkait dengan regulasi yang ada saat ini, yaitu Peraturan Menteri tahun 2015 tentang Ijin Lokasi. - Sejarahnya, dulu ada paket oktober 1993, terkait dengan ijin lokasi, dimana pengajuan ijin lokasi, tdk ada pembatasan. Kebijakan tersebut dulu dikeluarkan untuk menarik investor. Fakta yang terjadi saat itu, banyak pemilik ijin lokasi yang tidak melakukan perolehan tanah, sehingga sejak tahun 1999 mulai dibatasi. - Pada tahun 2015, kembali dikelurkan Peraturan Menteri terkait dengan ijin lokasi yang membatasi untuk usaha tambah, hanya sebesar 200 Ha. - Perolehan tanah memang telah dilaksanakan sejak tahun 1994, namun pengajuan HGU baru diajukan kembali pada tahun 2015 - Terkait hal ini ,sudah dipanelkan oleh tim dari BPN, dengan kesimpulannya, “akan dikecualikan”. Namun demikian, terlebih dahulu akan dilakukan pengkajian terhadap dampak bagi masyarakat, yang meliputi dampak sosial, ekonomi, dll. Hasil panel telah diputuskan mei tahun 2016. - Saat ini perlu dilakukan oleh kantor wilayah, dan BPN pusat masih melakukan koordinasi dengan Kanwil BPN Prov. Maluku Wakil Ketua Pokja IV - Berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh BPN untuk menindak lanjuti permasalahan ini? - Diharapkan kepada PT.MSL agar berkomunikasi aktif dengan BPN pusat dan Kanwil BPN Provinsi untuk memonitor progress dari pengajuan HGU. - Masalah ini akan dibahas kembali pada bulan depan. Thursday, 20 July, 2017 Diterima : Tuntas 17/08/2016 - 17:53
Permasalahan yang disampaikan oleh PT Sebuku Iron Lateritic Ores

Permasalahan yang disampaikan tekait penyelesaian perizinan bidang pertambangan bijib besi di Pulau Sebuku.

Permasalahan yang disampaikan oleh PT SILO dan PT Banjar Asri:
a. Terkait dengan permasalahan PT Banjar Asri dimana Kepala dinas Kehutanan Prov. Kalsel tidak bersedia untuk menandatangani persetujuan lokasi DAS yang telah diusulkan oleh TIm Verivikasi karena Calon Lokasi Penanaman DAS oleh Badan Pengelolaan DAS
b. Tidak terpenuhinya persyaratan karena harus menyiapkan uang jaminan Penanaman Daerah Aliran Sungai (DAS) sebesar Rp 30.000.000 per hektar yang tidak ada dasar hukumnya sehingga PT SILO dan PT Banjar Asri terhambat dalam melaksanakan kegiatan.

Friday, 13 April, 2018 Diterima : Tuntas 13/04/2018 - 10:54
Permohonan Penambahan Hamparan Kawasan Berikat-Mess Tenaga Ahli sebagai Objek Vital Infrastruktur Pabrik, PT Excellence Qualities Yarn

Pada penerbitan permohonan SKEP Kawasan Berikat, PT EQY tidak diijinkan memasukkan mess sebagai objek vital infrastruktur pabrik di dalam hamparan Kawasan Berikat. PT EQY menganggap bahwa mess tenaga ahli merupakan objek vital infrastruktur perusahaan. Sebagai bahan pertimbangan bahwa di dalam kawasan berikat, terdapat perusahaan-perusahaan lain yang memiliki mess di dalam kawasan berikat. Mohon agar pengajuan permohonan izin pembangunan mess dapat disetujui.

PT. Excellence Qualities Yarn membuat surat permohonan tertulis kepada Bea Cukai Jatim I tentang akses langsung dari Mess Tenaga Ahli ke area pabrik. Monday, 6 March, 2017 Diterima : Tuntas 30/01/2017 - 18:14
Kesulitan Impor Bahan Tambahan Pangan (BTP) PT Delta Raya Sejahtera

PT Delta Raya Sejahtera adalah importir Produk Bahan Tambahan Pangan Jenis Caramel Glaze Pop. BTP tersebut digunakan sebagai tambahan pangan untuk produk makanan oleh klien kami Cafe 21 selaku ikm makanan/minuman/restoran di Indonesia.

Saat ini PT terebut mengalami kesulitan melakukan impor dikarenakan penolakan surat rekomendasi impor BTP jenis tersebut dari BPOM. Kesulitan impor bahan tersebut berdampak pada kegiatan produksi dari kliennya sebagai pengguna bahan tersebut untuk kegiatan produksinya. sesuai informasi yang didapat, penolakan tersebut dikarenakan bahwa Caramel Glaze Pop ditolak impornya dikarenakan ketentuan Perka Badan POM No. 37 Tahun 2013 serta Permenkes No. 33 Tahun 2012.

Sehubungan dengan kedua peraturan tersebut di atas, PT Delta Raya Sejahtera mencoba memahami bahwa Perka BPOM No. 37 Tahun 2013 Tentang Batas maksimum Penggunaan bahan Tambahan Pangan Pewarna sebagai turunan dari Peraturan menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2012 Tentang Bahan Tambahan pangan Regulasi tersebut pada prinsipnya mengatur tentang batas maksimum penggunaan pewarna pada BTP untuk produk pangan tersbut sehingga semestinya ketentuan pengaturan tersbut diberlakukan pengguna bahan tersbut dan bukan kepada pengimpor. Sebagai informasi tambahan dari kliennya bahwa bahan tersebut digunakan sebagai campuran pada produk Popcorn dengan konsentrasi sebesar 10 % dan itu sudah dibawah dari batas max penggunaan BTP Pewarna yang diatur oleh Badan POM.

BPOM : Karena tidak ada di dalam Perka BPOM, maka diperlukan pengajuan khusus ke BPOM. Monday, 14 August, 2017 Diterima : Tuntas 25/07/2017 - 12:46
Data Base Lahan Tidak Sinkron

Permasalahan data base lahan yang tidak sinkron antar K/L dan SKPD yang menyebabkan kesulitan dalam perizinan perkebunan kelapa sawit.

Pemerintah melalui Paket Kebijakan VIII telah mengeluarkan kebijakan One Map Policy yang dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial, dengan skala 1:50.000, yang mengintegrasikan semua peta-peta yg dikeluarkan sektor. Friday, 28 October, 2016 Diterima : Tuntas 29/06/2016 - 23:21
Masalah kemudahan usaha di Karimun

Persoalan kemudahan berusaha di wilayah Karimun misalnya wewenang izin ketenagalistrikan yang ditarik kembali ke Provinsi sehingga menambah biaya bagi pelaku usaha.

Tanggapan Kementerian ESDM : Software masih dalam proses pengerjaan diharapkan pada akhir bulan Agustus 2016 sudah selesai dan dapat diterapkan Saturday, 10 September, 2016 Diterima : Tuntas 29/06/2016 - 15:09
Permasalahan Peraturan Walikota Denpasar yang Bertentangan Dengan Perpres Nomor 44 tahun 2016 tentang DNI Dalam Hal Pendirian Bioskop

Adanya Perda di Kotamadya Denpasar bertentangan dengan Perpres Nomor 44 tahun 2016 tentang DNI. Dalam hal pendirian Bioskop muncul Perda yang mengganjal karena terbit setelah semua izin terpenuhi

Kementerian Dalam negeri membenarkan bahwa masih terjadi beda penafsiran tentang gelanggang seni dengan bioskop, dengan keluarnya Peraturan Walikota nomor 31 tahun 2016 tentang pengatuan pendirian bioskop Monday, 24 October, 2016 Diterima : Tuntas 25/10/2016 - 22:35
Permasalahan yang disampaikan PT Graha Sukses Pratama

PT Graha Sukses Pratama berencana untuk mengembangkan proyek wisata dan ramah lingkungan di Sumba. Mulai bulan Mei 2014 banyak terdapat tindakan obstruktif dan kegagalan birokrasi, sehingga menghambant kemajuan pengembangan proyek tersebut. Sampai sekarang kami harus menghentikan konstruksi tanpa tahu kapan pembangunan dapat dilanjutkan.

###Hasil FGD 21 Agustus 2018### 1. Pihak PT. Graha Sukses Pratama menyampaikan kronologis permasalahan secara tertulis kepada Pokja IV dengan dilengkapi dengan dokumen pendukung. 2. Kepala BKPM memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh PT. Graha Sukses Pratama. Wednesday, 30 May, 2018 Diterima : Tuntas 30/05/2018 - 14:15
Permasalahan PT Yee Sang Mining terkait Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)

1. PT Yee Sang Mining melalui beberapa suratnya kepada Bapak Wakil Presiden RI berkeinginan untuk membangun kawasan industri yang terintegrasi yaitu dengan membangun produksi tungku dan peleburan (Blast Furnace dan Smelter) serta pembangunan pembangkit tenaga listrik untuk operasionalnya. 2. Untuk memberikan pasokan bahan baku perusahaan mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin berinvestasi di 4 Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di Kalimantan Tengah seluas 400 ribu ha. 3. Perusahaan menginginkan agar mendapat prioritas utama dalam lelang WIUP mengingat perannya sebagai inisiator di blok tersebut. 4. Saat ini perizinan untuk pembangunan smelter telah dikeluarkan BKPM, dan untuk izin WIUP masih harus menunggu proses lelang yang pelaksanaannya masih menunggu dikeluarkannya Permen ESDM. 5. Penciutan wilayah yang diajukan izin eksplorasi

Menteri ESDM mengimplementasikan Permen ESDM No. 25 tahun 2016 khususnya berkaitan dengan penetapan WIUP. Menteri ESDM mempercepat penerbitan Permen ESDM tentang nilai kompensasi untuk penentuan harga dasar lelang wilayah Monday, 27 February, 2017 Diterima : Tuntas 25/10/2016 - 21:40
Hyundai Heavy Industries Co. LTD

Respon terhadap Penundaan Penawaran dari RFCC Reaktor Regenarator Procurement dari RDMP Proyek RU V di Balikpapan. ( Surat Terlampir )

Monday, 20 March, 2017 Diterima : Tuntas 22/02/2017 - 20:00
Hambatan Pelayanan Pengecualian Bea Keluar Atas Ekspor Yang Bahan Bakunya berasal dari Barang Impor (PT Lembah Tidar Jaya)

Permasalahan yang disampaikan

  1. Mohon petunjuk agar untuk permohonan pengecualian bea keluar atas barang impor yang akan diekspor kembali, kepada instansi pemerintah yang terkait tidak terdapat hambatan secara teknis dan birokrasinya. dan adanya aturan yang baku atau Standar SOP yang jelas, sehingga pihak pemohon bisa dilayani dengan lancar dan pihak instansi yang melayani mempunyai pegangan aturan yang kuat untuk membuat keputusan.
  2. atas pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Bea Cukai atas permohonan pengecualian bea keluar. Kami mohon hasil pemeriksaanya bisa dengan cepat disampaikan kepada kami, sehingga apabila terjadi permasalahan bisa diselesaikan sebelum barang tersebut diekspor.
  3. kami mohon apabila terjadi penggantian pejabat/petugas tidak terjadi pergantian aturan yang dapat menghambat pelayanan dan bisa merugikan pihak pemohon/industry terkait.
  4. kami juga tidak keberatan apabila pemeriksaan atas permohonan pengecualian bea keluar tersebut dilakukan oleh pihak ketiga yang independent (seperti succofindo, SGS dan lainnya), dan didukung oleh payung hukum atau standar pelayanan yang baku.
Friday, 18 August, 2017 Diterima : Tuntas 18/08/2017 - 11:25
Aturan Label Nutrisi Baru dari Amerika Serikat

Pemerintah Amerika Serikat (AS) menerbitkan Final Rule mengenai New Nutrition Label Regulations untuk produk makanan dan minuman (mamin) yang beredar di AS. Efektif berlaku 26 Juli 2016. Compliance Date untuk peraturan ini terbagi 2 (dua) yaitu: a. 26 Juli 2018 untuk perusahaan dengan penjualan tahunan bernilai US$ 10 juta atau lebih; b. 26 Juli 2019 untuk perusahaan dengan penjualan tahunan di bawah US$ 10 juta

Kemenperin berpendapat: 1. Perlu kajian terhadap dampaknya dalam industri makan minum dan terhadap biaya produksi 2. Mensosialisasikan aturan yang diberlakukan Pemerintah AS kepada pelaku usaha terkait Friday, 15 July, 2016 Diterima : Tuntas 30/06/2016 - 07:54
Laporan Terhambatnya Investasi Industri Gula dan Terintegrasi dengan Perkebunan Tebu oleh PT. Rejoso Manis Indo
  • Sehubungan dengan Program Pemerintah terkait Swasembada Pangan Nasional.
  • PT. Rejoso Manis Indo (PT. RMI) yang berlokasi di Desa Rejoso, Kec. Binagun, Kab. Blitar telah memiliki Persetujuan Ijin Prinsip dan Izin Lokasi dari Bupati Blitar.
  • PT. RMI telah mengajukan permohonan Ijin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri kepada BKPM pada 13 Des 2016 dan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov Jawa Timur pada tanggal 11 Januari 2017 di Surabaya.
  • Permohonan Izin Prinsip PMDN PT. RMI terkendala dengan Peraturan yang bertentangan dengan satu sama lain sehingga menimbulkan kesulitat bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu di Prov Jawa Timur untuk menerbitkan Izin Prinsip PMDN sebagai dasar PT. RMI mengajukan Izin Fasilitas Investasi ke BPKM.
Monday, 17 July, 2017 Diterima : Tuntas 20/06/2017 - 14:18
Beban Administrasi Beratkan Pengusaha

Beban Birokrasi :
PMK No. 141/2015 telah meningkatkan beban administrasi yang besar dalam bukti potong, mengingat transaksi dari perusahaan jasa pengurusan transportasi biasanya bernilai kecil sedangkan transaksinya bisa mencapai ribuan. Dengan adanya PMK dimaksud, seluruh operator terminal mengharuskan perusahaan terlebih dahulu membayarkan seluruh jumlah tagihan, kemudian perusahaan harus membayarkan PPh Pasal 23 ke kantor pajak dengan dananya sendiri kemudian baru dimintakan kembali (refund) kepada operator terminal.

Tanggapan Ditjen Pajak, Kemenkeu: Sudah dilakukan pertemuan dengan semua pihak terkait untuk dilakukan pembahasan dan penjelasan latar belakang permasalahan. Ditjen Pajak akan mengundang kembali semua pihak untuk meminta penjelasan kembali apa sebenarnya permasalahannya dan akan dicarikan solusi secepatnya. Tanggapan Ketua Pokja IV: Diberikan target waktu sampai dengan 19 Agutstus 2016 dan semua permasalahan harus sudah tuntas dan tidak boleh ada keluhan lagi. Laporkan semua hasil kepada Pokja IV. Friday, 19 August, 2016 Diterima : Tuntas 29/06/2016 - 22:56
Permasalahan Keberatan Jaminan Bank Garansi dari PT Dizamatra Powerindo

Permasalahan:
1. Berdasarkan draft kontrak Kerjasama Pengangkutan Batu Bara antara PT. Dizamatra dengan PT. KAI pada pasal 9, ada Klausula Jaminan Pelaksanaan dimana PT. Dizamatra diminta untuk memberikan Jaminan Pelaksanaan untuk pembangunan sarana dan prasarana bongkar muat di Stasiun Serdang dan Sukacinta, berupa Bank Garansi kepada PT. KAI sebesar Rp 125.000.000 (seratus Dua Puluh Lima miliar Rupiah)

2. Sesuai pasal 1 angka (1) Perpres 16/2018, Pengadaan Barang dan Jasa yang diatur dalam aturan tersebut adalah kontrak pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang dibiayai oleh APBN/APBD

3. PT. Dizamatra Powerindo beranggapan bahwa proyek tersebut dibiayai oleh PT. Dizamatra, bukan APBN, maka permintaan PT KAI untuk Jaminan Pelaksanaan belum bisa dipenuhi

4. Apabila PT KAI tetap menghendaki bank garansi maka PT Dizamatra menghendaki juga adanya jaminan pelaksanaan dari PT KAI

Rapat Pokja IV 10 Juli 2018 Dirut PT. Kereta Api Indonesia (Persero) melaksanakan pertemuan dengan PT Dizamatra Powerindo untuk membahas besaran nilai Jaminan Pelaksanaan oleh PT. Dizamatra Powerindo kepada PT. KAI. Dengan mempertimbangkan pembangunan didanai oleh PT. Dizamatra Powerindo Thursday, 28 June, 2018 Diterima : Tuntas 28/06/2018 - 10:54
PT. Gulf Mangan di Kupang

Pemda di Kota Kupang tidak memberikan ijin lokasi kepada PT Gulf Mangan Group

Monday, 21 November, 2016 Diterima : Tuntas 25/10/2016 - 21:59
Permasalahan Tanah Terendam Aliran Sungai Akibat Pembangunan PLTA Jatigede

BPN sebagai pihak yang berwenang untuk melakukan pengukuran masih belum bersedia melakukan pengukuran terhadap tanah tersebut.

Monday, 25 September, 2017 Diterima : Tuntas 06/09/2017 - 08:13
Permasalahan yang disampaikan oleh PT South Pacific Viscose

Permasalahan yang dilaporkan terkait permohonan status izin pembakaran sludge

Friday, 13 April, 2018 Diterima : Tuntas 13/04/2018 - 10:56
Pencabutan No. Registrasi PT Karuna Sumber Jaya

Sehubungan dengan adanya Surat Keputusan Kepala Badan karantina Pertanian No. 1214/KPTS/KR.020/K/07/2017 tanggal 17 Juli 2017, tentang Pencabutan No. Registrasi PT. Karuna Sumber Jaya (ID-005 ). Perlu kami sampaikan bahwa pencabutan tanpa adanya dasar yang jelas. dengan dicabutnya No. ID-005 berarti kami tidak dapat melaksanakan kegiatan perlakuan dan sertifikasi atas kemasan kayu yang kami produksi untuk ekspor sesuai dengan ketentuan ISPM#15, yang merupakan konsesus antara Badan Karantina Tumbuhan di Luar Negeri.

Perusahaan PT. Karuna Sumber Jawa berdiri sejak tahun 1996 sampai saat ini sudah 21 tahun, mempunyai 196 karyawan, dan usaha utamanya hanya memproduksi Kemasan Kayu untuk ekspor saja, bagaimana nasib karyawan kami jika No. Registrasi Kemasan Kayu berdasarkan konsesnsus antar Karantina Tumbuhan sedunia untuk Ekspor dicabut. konsensus ini dikenal dengan nama ISPM #15 (International Standard Phytosanitary Measure #15) mengenai aturan Kemasan Kayu pada perdagangan International. Pada intinya Kemasan Kayu harus bebas hama dan penyakit sesampainya di negara tujuan. 

Monday, 4 September, 2017 Diterima : Tuntas 25/07/2017 - 13:32
Peran Ganda Pelindo III Tanjung Mas

Adanya peran ganda yang dilakukan oleh PT. Pelindo III Cabang Tanjung Mas, Semarang selaku OP dan juga pelaku usaha bongkar muat, sehingga menimbulkan persaingan yang tidak sehat yang berdampak pada perusahaan bongkar muat lokal/swasta mengalami penurunan daya saing.

Wednesday, 19 October, 2016 Diterima : Tuntas 30/06/2016 - 06:47
Permasalahan PT Portal Bursa DIgital

PT Portal Bursa Digital adalah suatu perusahaan penanaman modal asing yang saat ini bermaksud menyampaikan permohonan kebijakan sehubungan dengan permohonan izin usaha yang telah diajukan oleh PT Portal Bursa Digital yang saat ini statusnya ditolak untuk diperbaiki oleh karena perusahaan tersbut belum menyampaikan tanda daftar penyelenggara sistem elektronik (PSE) sampai dengan batas waktu terakhir pengajuan permohonan izin usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM No. 15 tahun 2015 mengenai Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (Perka BKPM 15/2015.

Tuesday, 29 November, 2016 Diterima : Tuntas 29/11/2016 - 14:30
Permasalahan Pembangunan PLTU Jawa 7 2 x 1000 MW
  1. Izin khusus Desain Konstruksi Pelabuhan Jetty PLTU Jawa 7 belum mendapat rekomendasi oleh KSOP Kelas I Banten mengingat belum adanya kesepakatan dari PT Multimas Nabati Asahan (MNA) yang akan membuat Jetty di yang bersebelahan. PT MNA hanya ingin membangun jetty dengan konsep reklamasi masif. Bukan dengan konsep tiang pancang sesuai yang dipersyaratkan oleh Kementerian KKP.
  2. Kesepakatan diperlukan mengingat Jetty PT MNA dapat mengakibatkan sirkulasi air pendingin mengancam keandalan dan efisiensi PLTU Jawa 7 dan meningkatnya biaya operasi karena melakukan continuosly dredging.
  3. Izin Khusus Desain konstruksi harus segera diterbitkan mengingat izin tersebut merupakan dasar pembuatan AMDAL PLTU Jawa 7 yang harus keluar sebelum Juni 2016, sehingga pembangunan Jetty sesuai dengan target operasinya pada bulan Juni 2019, pada saat PLTU memasuki operasi.
Wednesday, 15 February, 2017 Diterima : Tuntas 26/10/2016 - 14:24
Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar terhadap PT SMOE

PT. SMOE Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi dan memilki sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Terintegrasi No. 01611116. Dalam Penerapannya perpajakannya perusahaan mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari Usaha JAsa Konstruksi dan Permenkeu No 187/PMK.03/2008 Tentang tata cara Pemotongan, Penyetoran, dan penataa Usahaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi Permasalahan PT SMOE :

  1. Pada Tanggal 30 September 2016, KPP PMA Enam menerbitkan STP No. 00256/140/14/059/16 dan 00320/140/15/059/16, dimana KPP PMA Enam Melakukan perhitungan ulang atas besarnya PPh Final yang harus dibayarkan sepanjang tahun 2014 dan 2015 (masa pajak Januari s.d Desember 2014 dan 2015), dengan menggunakan Kurs Menteri Keuangan yang berlaku pada tanggal 31 Desember 2015. Perhitungan ulang tersebut mengakibatkan adanya pokok pajak yang kurang dibayar dan ditambah dengan sanksi bunga keterlambatan bayar.
  2. Atas STP No. 00256/140/14/059/16 dan No. 00320/140/15/059/16 tersebut, pada tanggal 27 Oktober 2016 kami telah mengajukan permohonan pembatalan atas STP yang tidak benar tersebut kpd KPP PMA Enam, yang saat ini sedang diproses oleh kanwil DJP Jakarta Khusus. (File Laporan Terlampir)
Monday, 20 March, 2017 Diterima : Tuntas 24/02/2017 - 17:52
Permohonan Rapat Lanjutan Pengaktifan Kembali IUP OP PT Mikgro Metal Perdana

Pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2017, PT Mikgro Metal Perdana telah mengadakan rapat dengan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, Prof. Dr Sri Adiningsih, M.Sc terkait permohonan bantuan dan arahan untuk pengaktifan kembali IUP OP PT MMP. Hasil dari Rapat tersebut adalah kami diarahkan untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan BKPM RI.

Friday, 18 August, 2017 Diterima : Sedang Ditangani 18/08/2017 - 11:37
Permohonan Izin Lokasi Kebun PT Agro Permata Muratara

PT Agro Permata Muratara merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Kabupaten Musirawas Utara Prov. Sumatera Selatan, pada tanggal 8 November 2018 perusahaan sudah mendaftarkan perizinannya melalui OSS, diantaranya NIB, Izin Usaha Perkebunan, Izin Lokasi dan Izin Lingkungan.
Pada tanggal 13 November 2018 PT APM mengajukan permohonan pertimbangan teknis kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas dan telah melakukan penyetoran PNBP sebesar 7.505.302. Namun hingga saat ini Kantor Pertanahan Kab. Musi Rawa belum menerbitkan pertimbangan teknis tersebut.

Wednesday, 24 April, 2019 Diterima : Sedang Ditangani 27/03/2019 - 15:53
Surat Keberlanjutan Investasi PT Temada Pumas Abadi

Telah terjadinya pengrusakan lahan dan beberapa bangunan yang merupakan milik PT Temada Pumas Abadi di Dusun Tampak Bolek Desa Sriwe Kecamatan Jero Waru Kabupaten Lombok Timur
1. DPMPTSP Prov NTB prihatin atas kejadian tersebut dan perlu segera mencari solusi agar permasalahan tidak terulang kembali

2. DPMTPSP Prov NTB mengharapkan kepada PT Temada Pumas Abadi untuk tetap:
a. Pro Aktif mengikuti proses penegakan hukum yang dilakukan aparat
b. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur beserta jajarannya sebagaimana hasil pembahasan pada rapat-rapat yang telah di fasilitasi oleh DPMPTSP Prov NTB
c. Segera merealisasikan investasinya sesuai dengan yang direncanakan

3. DPMPTSP Prov NTB akan melakukan koordinasi bersama DInas/Instansi terkait agar iklim investasi tetap terbina dengan baik di Daerah

Tuesday, 3 April, 2018 Diterima : Sedang Ditangani 03/04/2018 - 11:41
Permasalahan Penetapan Biaya Rekomendasi Perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Permasalahan Lainnya di Kawasan Industri Pulogadung

Adanya Surat Keputusan Direksi PT. JIEP Nomor:020 Tahun 2015 tanggal 3 Februari 2015, yang isinya sangat memberatkan investor, baik mengenai perjanjian maupun untuk biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan Surat Rekomendasi Perpanjangan SHGB dengan komponen biaya sebagai berikut: a). Biaya rekomendasi perpanjangan SHGB sebesar 1.5 % x NJOP Tahun Berjalan x Luas Tanah b). Biaya pemanfaatan Lahan Tanah Kawasan Industri (TKI), berdasarkan nilai yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Properti (KJPP) Independen yang ditetapkan oleh PT JIEP Apabila pihak investor tidak melakukan pembayaran atas jumlah sesuai dengan perhitungan diatas, maka dari pihak PT JIEP tidak akan memberikan Surat Rekomendasi perpanjangan SHGB. Dengan adanya biaya tersebut pihak investor merasa terbebani, apalagi setelah mendapatkan surat rekomendasi dari PT JIEP dengan melakukan pembayaran sejumlah uang tersebut, dari investor juga harus membayar pajak kepada Negara serta biaya lainnya kepada Kantor Pertanahan atas permohonan perpanjangan/pembaharuan SHGB. Kemudian pihak investor mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta terhadap SK Direksi PT JIEP nomor: 20 tahun 2015 tersebut yang dalam peradilan tingkat pertama dan banding Pengadilan memenangkan gugatan investor. Dalam proses hukum yang tengah berlangsung dan belum mempunyai kekuatan yang bersifat tetap, dalam praktek ternyata PT JIEP juga telah mengubah beberapa kali SK DIreksi yang menjadi obyek sengketa, yaitu dengan meneluarkan SK DIrektsi No 95 tanggal 14 September 2015 dan SK Direksi No 110 tahun 2015 tanggal 9 Desember 2015. Dan dalam penerbitan SK-SK tersebut piha PT JIEP tidak pernah melakukan sosialisasi kepada para investor. PT JIEP secara sepihak menerapkan denda keterlambatan atas perpanjangan SHGB, menharuskan pembaharuan penandatanganan SPPT terhadap investor yang memerlukan surat rekomendasi, meskipun SHGB dan SPPT Industri masih berlaku dan belum jatuh tempo, PT JIEP juga mengenakantarif parkir E-Gate atas kendaraan yang diparkir di dalam halaman tanah milik investor.

Monday, 31 July, 2017 Diterima : Sedang Ditangani 28/12/2016 - 15:45
Pelaporan e-faktur Akibatkan Beban Administrasi

Birokrasi :
Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-16/PJ/2014 tentang Tata cara Pembuatan dan pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik mewajibkan perusahaan mengeluarkan commercial invoice dan e- faktur untuk melakukan penagihan. Hal ini menimbulkan beban administrasi sedangkan di negara lain hanya menggunakan invoice saja.

Tanggapan Ditjen Pajak, Kemenkeu: Sudah dilakukan pertemuan dengan semua pihak terkait untuk dilakukan pembahasan dan penjelasan latar belakang permasalahan. Ditjen Pajak akan mengundang kembali semua pihak untuk meminta penjelasan kembali apa sebenarnya permasalahannya dan akan dicarikan solusi secepatnya. Tanggapan Ketua Pokja IV: Diberikan target waktu sampai dengan 19 Agutstus 2016 dan semua permasalahan harus sudah tuntas dan tidak boleh ada keluhan lagi. Laporkan semua hasil kepada Pokja IV. Friday, 19 August, 2016 Diterima : Sedang Ditangani 29/06/2016 - 23:05
Permohonan Bantuan Penyelesaian Perijinan Lookman Djaja Logistic Center

PT Lookman Djaja adalah perusahaan transportasi lintas pulau Jawa Sumatera Bali sejak tahun 1985. Dan sekarang kami akan mengembangkan usaha kami di bidang multimoda, kami mendirikan PT Lookman Djaja Land untuk mendirikan kawasan logistik berbasis kereta api.
Permohonan bantuan untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait terutama dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi untuk perealisasian Lookman Djaja Intermodal Hub yang berbasis kereta api di pulau Jawa yang akan dikembangkan di lahan yang dimiliki di Desa Bojong Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi, guna mensukseskan program SISLOGNAS dan BUAM dimana berfungsi sebagai penunjang logistik untuk kawasan industri Bekasi Kerawang Purwakarta (BEKAPUR) dan alternatif pengalihan beban jalan yang dapat bersanding dengan kapal roro

Friday, 26 January, 2018 Diterima : Sedang Ditangani 16/01/2018 - 11:15
Penyelesaian Sisa Pembayaran Lahan Masyarakat Kab. Tabalong yang belum dibayarkan oleh PT Adaro Indonesia

Tuntutan sebagian warga masyarakat di Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan kepada PT Adaro Indonesia agar membayar sisa pembayaran lahan sebesar 350 H yang sampai saat ini belum dilunasi, dengan alasan sisa lahan masyarakat masuk dalam HGU PT. Adaro Indonesia.

Pada tahun 1992, PT Cakung Permata Nusa diberikan ijin oleh Gubernur Kalsel untuk menggunakan lahan peternakan eks ADB Kabupaten Tabalong, untuk dimanfaatkan sebagai perkebunan kelapa sawit.
Permasalahn timbul setelah PT CPN di take over oleh PT Alam Tri Abadi, anak perusahaan PT Adaro Indonesia, yang kemudian mengklaim bahwa sebagian tanah masyarakat Tabalong seluas 450 Ha masuk dalam HGU perusahaan dan telah dilakukan ganti rugi/pembebasan

Beberapa Masyarakat keberatan dengan klaim perusahaan karena pada saat PT CPN beroperasi, lahan tersebut tidak dimasukkan dalam HGU PT CPN dan masyarakat tidak pernah menguasakan tanah/lahan tersebut kepada Tim 7/Tim Wasdal yang menangani tali asih dari perusahaan.

Thursday, 28 June, 2018 Diterima : Sedang Ditangani 28/06/2018 - 11:19
Laporan Permasalahan Ekonomi dan Hukum PT Tiga Pilar Sejahtera

PT.Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) merupakan perusahaan terbuka di industri pengolahan makanan dan beras dengan 5.000 karyawan dan 16.000 pemegang saham. AISA memiliki prospek usaha yang baik sepanjang transparan, profesional, tidak terlibat dalam transaksi conflict of interest yang merugikan finansial, operasional, reputasi AISA. Hutang-hutang dimiliki AISA dapat direstrukturasi dengan baik jika semua tagihan dapat dibayar.
RUPS Tahunan tanggal 27 Juli 2018 telah memberhentikan Direksi Joko Mogoginta (Dirut), Budhi Istanto dan Hendra Adisubrata. Tetapi meski secara de jure Dewan Komisaris yang berwenang beertindak untuk dan atas nama perseroan namun secara de facto Dewan Komisaris tidak memiliki dan tidak diberikan akses dokumen, data dan password akun perseroan.
Dewan Komisaris telah menunjuk Komisaris Hengky Koestanto selaku caretaker sekaligus bertugas menyelenggarakan RUPSLB dengan salah satu agenda untuk mengangkat Direksi baru pada 22 Oktober 2018 dan telah diinformasikan kepada OJK, IDX, dan publik melalui pengumuman media massa.
Secara yuridis, legalitas Dewan Komisaris telah diakui berdasarkan pertimbangan hakim dalam PKPU AISA.
Permasalahan AISA terbagi 2 kluster :
Kluster Ekonomi jumlah hutang AISA telah mencapai Rp. 4.651.000.000.000,-
Kluster Hukum
a. AISA dan anak perusahaan tengah menjalani 4 proses PKPU tersebar baik di Pengadilan Niaga Jakpus dan Pengadilan Niaga Semarang
b. Indikasi transaksi mencurigakan :
- transaksi afiliasi AISA dengan perusahaan terafiliasi Joko Mogoginta dengan total
kerugian Rp. 2.483.000.000.000,-
- persediaan tercatat laporan keuangan AISA 2017 sebesar Rp. 1.401.390.000.000,-
namun tidak digunakan memperkuat likuiditas AISA
- menurunnya signifikan jumlah saham Joko Mogoginta cs semula >50% menjadi

Tuesday, 6 November, 2018 Diterima : Sedang Ditangani 09/10/2018 - 12:19
Permasalahan antara PT Sadikun Niagamas Raya dengan PT Bumi Anugerah Makmur (Artha Industrial Hill)

1. PT Sadikun Niagamas Raya mermiliki perjanjian dengan PT Trans Heksa Karawang untuk pemasangan pipa gas di wilayah PT Trans Heksa Karawang
2. Bahwa saat ini Artha Industrial Hill (dikelola PT Bumi Anugerah makmur)berdasarkan Surat pernyataan PT Sadikun tanggal 14 Desember 2018 ingin mengambil pipa gas yang telah dipasang PT Sadikun Niagamas Raya di Trans Heksa Karawang dengan harga 1 Milyar Rupiah
3. Terkait poin 2 maka PT Bumi Anugerah Makmur tidak memiliki legal standing untuk mengambil pipa milik PT Sadikun Niagamas Raya dikarenakan PT SNR hanya memiliki hubungan hukum dengan PT Trans Heksa Karawang

Monday, 15 April, 2019 Diterima : Sedang Ditangani 18/03/2019 - 17:52
Permasalahan PT Idros Services

PT Idros merupakan 1 dari 4 Perusahaan yang mengikuti tender Design & Build Pengerukan kolam dan alur pelabuhan cabang Benoa.
PT Idros mengirimkan dokumen penawaran pertama pada tanggal 16 November 2017 dengan harga penawaran sebesar Rp 470.692.042.950. Menurut PT Idros terdapat perbedaan volume pengerukan, maka PT Idros mengirimkan surat permohonan perpanjangan kepada Pelindo III pada tanggal 24 November 2017, kemudian pada tanggal 22 Desember 2017 PT Idros mengirimkan kembali penawaran dengan mengubah nilai penawaran menjadi sebesar Rp 495.337.440.440.
Pada tanggal 27 Desember 2017, Pelindo menyatakan PT Idros didiskualifikasi karena tindakan post bidding (menambah, mengurangi dan atau mengubah penawaran setelah batas akhir pemasukan penawaran).
Tindakan PT Pelindo III seudah sesuai persyaratan umum kontrak, namun menurut PT Idros tindakan mereka adalah bukan menaikkan harga penawaran, melainkan harga penawaran tersebut berubah karena perhitungan volume yang berbeda.
Klarifikasi sudah dilakukan oleh PT Idros namun Pelindo III tidak menanggapi klarifikasi tersebut.
Menurut PT Idros bahwa Pelindo seharusnya melakukan penawaran ulang terhadap PT Idros dikarenakan harga penawaran mereka masih berada di bawah harga estimasi pemilik kontrak (24%) dan masih berada di bawah para kompetitor lainnya (20%)
Pada tanggal 15 Januari 2018 diumumkan pengumuman hasil lelang dimana PT Van Oord memenangkan lelang

Monday, 12 February, 2018 Diterima : Sedang Ditangani 12/02/2018 - 13:08
Permasalahan PT Sumber Organik terkait Kendala Pelaksanaan Amandemen Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL) Pembangkit Listrik Energi Terbarukan Berbasis Sampah Kota (PLTSa Benowo) - Surabaya
  • PT Sumber Organik adalah Pengembang Pembangkit Listrik yang menggunakan energi terbarukan berbasis sampah kota (PLTSa) Benowo – Surabaya.
  • Dari hasil pengolahan sampah direncanakan untuk dapat menghasilkan listrik sebesar 11 MW yaitu 2 MW dari teknologi Landfill Gas Power Plant dan 9 MW dari teknologi Thermochemical.
  • Saat ini PT Sumber Organik masih menunggu pelaksanaan amandemen Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL) dengan  PT PLN (Persero) untuk Distribusi Jawa Timur (DISJATIM) mengenai:
    • Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL) dari PLTSa Benowo dengan menggunakan teknologi Sanitary Landfill kapasitas terpasang 2,126 MW / kapasitas kontrak daya 2 MW.
    • Pernjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dari PLTSa Benowo dengan menggunakan teknologi Thermochemical kapasitas terpasang 12 MW / kapasitas kontrak daya 9 MW.
  • Pada tanggal 14 Maret 2017, PT PLN (Persero) DISJATIM menyampaikan bahwa sesuai peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015 pasal 15 ayat 2 dan ayat 4, untuk melakukan amandemen PJBL, PT Sumber Organik harus menyampaikan permohonan penyesuaian harga (Tanpa permohonan penyesuaian harga maka Amandemen hanya bisa dilakukan pada penyesuaian kapasitas).
  • Penyesuaian Harga Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) yang diajukan PT Sumber Organik tidak diterima oleh PT PLN (Persero) karena berdasarkan Peraturan Bank lndonesia nomor 17l3lPBV2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia Pasal 11 tentang pencantuman harga barang dan/atau jasa hanya dalam rupiah, sedangkan amandemen PJBL PLTSa Benowo sebagaimana Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Minenal Republik lndonesia nomor 710 Kl20lDJEl2A16 dan nomor 711 Kl20lDJE/2016 tanggal 19 Desember 2016 adalah berdasarkan Peraturan Nomor 44 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015, harga pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) adalah menggunakan valuta asing dan transaksi pembayaran dilakukan dalam mata uang rupiah menggunakan nilai tukar Jakarta lnterbank Spot Dollar Rate (JISDOR).
  • PT PLN (Persero) DISJATIM meyakini bahwa terkecuali PLTSa Benowo dinyatakan sebagai Proyek lnsfrastruktur Strategis dan mendapatkan persetujuan Bank lndonesia, amandemen PJBL tidak dapat mencantumkan Harga Pembelian Listrik menggunakan valuta asing dan transaksi pembayaran dilakukan dalam mata uang rupiah menggunakan nilai tukar Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR). 
Monday, 10 July, 2017 Diterima : Sedang Ditangani 07/06/2017 - 15:19
Permasalahan Asosiasi Mebel, Kerajinan dan Rotan Indonesia terkait Inkonsistensi Syarat Ekspor Furniture.

Permendag No. 89/2015 tidak mewajibkan ekspor furniture dan barang jadi kayu tertentu (golongan B dan C) dilengkapi dengan V-LK selama terdapat bukti kayu yang digunakan sudah mendapat SVLK. Tetapi kemudian Permendag No. 25/2016 mewajibkan kembali ekspor golongan B dan C tersebut disertai V-LK. Selain itu tidak semua ekspor furniture ditujukan ke Uni Eropa dan tidak semata- mata SVLK/V-LK sebagai alat untuk memenuhi kesepakatan pengelolaan hutan yang baik, karena selain duplikasi SVLK/V-LK pada ekspor furniture juga biaya memperoleh sertifikasi dan dokumen tersebut cukup besar, yaitu Rp 20-40 juta per jenis produk dan biaya V-LK sekitar Rp 6,5 juta per kontainer/PEB.

1. Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan, Kementerian Perdagangan akan berkoordinasi dengan Kementerian Lingkugan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk melakukan sosialisasi yang akan dilaksanakan pada minggu pertama setelah libur hari raya Lebaran. 2. KLHK mencari jalan keluar terhadap biaya yang dikeluarkan terhadap penerbitanSVLK. 3. Akan dilakukan sosialisasi terhadap Permendag No. 89/2015 sebagaimana dirubah dengan Permendag No. 25/2016 pada minggu pertama setelah libur hari raya Lebaran. Friday, 22 July, 2016 Diterima : Sedang Ditangani 29/06/2016 - 16:02
Permasalahan keberatan tagihan PBB PT. Titanium Property

PT. Titanium Property sedang membangun Titanium Property yang direncanakan terdiri dari 3 tower dan saat ini baru 1 tower yang sudah beroperasi dan 2 lagi masih tahap pembangunan.
Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Pasar Rebo (UPPRD Pasar Rebo) telah menerbitkan tagihan PBB untuk ketiga tower tersebut, dengan besaran Rp. 1,228,854,600 (untuk thn 2016, 2017, 2018).
Terhadap hal tsb, PT. Titanium Property sudah beberapa kali mengirimkan surat kepad Gub. DKI Jakarta agar dilakukan perhitungan ulang agar tagihan didasarkan pada fakta dilapangan bukan pada rencana pembangunan, yaitu surat :
No. 043/GA/PTTP/IX/2016 tertanggal 30 September 2016
No. 018/GA/PTTP/VI/2017 tertanggal 8 Juni 2017
No. 026/GA/PTTP/IX/2018 tertanggal 23 September 2018.

Tuesday, 19 February, 2019 Diterima : Sedang Ditangani 22/01/2019 - 14:26
Permasalahan Asosiasi Pertekstilan Indonesia tentang Permohonan Kebijakan Upah Minimum bagi Industri Tekstil di Jawa Timur

Kondisi Industri Tekstil (Pemintalan Benang-Garment) d Jawa Timur, yang mana daya saingnya sangat jauh dibawah Jateng maupun Jabar. Penyebab utama dari permasalahan ini adalah penetapan UMK di masa lalu tahun 2013-2016, sehingga dampak ini dirasakan semakin berat dari tahun ke tahun (hingga saat ini tahun 2017).
UMK di Jateng hanya sebesar 46 % dari UMK di Jatim, bahkan di Jabar, yang mempunyai industri tekstil terpadu dari Hulu hingga Hilir, UMK nya hanya sebesar 63,85 % dari Jatim.
Disparitas UMK yang sangat besar antara Jatim dan Jateng (yang merupakan provinsi yang bersebelahan secara langsung), menyebabkan Industri Tekstil di Jatim sangat sulit bersaing di pasar lokal maupun Internasional.

Monday, 15 January, 2018 Diterima : Sedang Ditangani 15/01/2018 - 13:19
Permintaan Audiensi Permasalahan Untuk Melanjutkan Disposisi Kemensesneg atas Permohonan Groundbreaking PT Karya Citra Nusantara

Dasar:
1. Berita Acara Rapat Koordinasi di Kementerian Perhubungan perihal Klarifikasi PT Karya Citra Nusantara (PT KCN) Atas Surat Menteri BUMN tanggal No. S-36/MBU/02/2017 tanggl 23 Februari 2017
2. Rekomendasi Kemenkopolhukam kepada Menteri BUMN dan Pemprov DKI Jakarta No.B.202/Menko/Polhukam/HK.04.04.1/11/2017 tanggal 3 November 2017 tentang permasalahan Hukum atas kelanjutan usaha BUP PT Karya Citra Nusantara di Marunda Jakarta
3. Surat Disposisi Kementerian Sekretariat Negara No. B.4608/Kemensetneg/D-2/SR.02/09/2017 tanggal 19 September 2017 perkembangan tindaklanjut atas Surat PT KTU No. 001/S-PIMP/KTU-RI.1/III/2017 Mengenai klarifikasi Surat Menteri BUMN No. S-136/MBU/02/2017 tanggal 23 Februari 2017 kepada Presiden RI, atas permohonan dari Direktur Utama PT KTU untuk melakukan groundbreaking Dermaga PIER II dan III PT KCN di Kawasan Marunda Jakarta, untuk kiranya mendapat penanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Persidangan Perbuatan melawan hukum yang saat ini sedang berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan penggugat PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN), tergugat 1 PT Karya Citra Nusantara (KCN) dan Kementerian Perhubungan Cq KSOP kelas V Marunda sebagai Tergugat II dan PT karya Tekhnik Utama (KTU) sebaga turut Tergugat

Saat ini PT KBN selaku pemegang saham minoritas di PT KCN telah melayangkan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Utara kepada Kementerian Perhubungan dalam hal ini KSOP V Marunda sebagai Tergugat II dan PT KCN sebagai Tergugat I atas gugatan didasari perjanjian konsesi yang kami jalankan sesuai undang-undang sesuai Undang-Undang sebagai konsekuensi izin BUP yang kami dapat dari Kementerian Perhubungan

##Hasi Rapat 17 Juli 2018## 1. Permasalahan hukum yang terjadi di antara PT. KBN dan PT. KCN tidak boleh menghambat Pembangunan Proyek Strategi Nasional (Pier 2 dan Pier 3) 2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit kemungkinan terjadinya kerugian negara dengan adanya perjanjian pembentukan perusahaan patungan (joint venture company) antara PT KBN dan PT Karya Tekhnik Utama (KTU) yang membentuk badan usaha PT KCN dalam pembangunan pelabuhan umum di Tanjung Priok 3. Gubernur DKI Jakarta melaksanakan rekomendasi Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Umum Tanjung Priok sesuai No. Al.001/24/0/OP.TPK.18 tgl 26 Juni 2018 4. Dirjen Pengadaan Tanah Kementerian ATR/BPN memberikan penjelasan terkait batas wilayah Kawasan berikat Nusantara sebagaimana yang diatur dalam Kepres No. 11 tahun 1992 kepada para pihak, dan melaporkan proses pengajuan HPL oleh KSOP kepada pokja IV 5. Kabareskrim/Kapolda Metro Jaya: a). Segera menntaskan penanganan kasus nomor: LP/251/II/2018/Bareskrim, tanggal 19 Februari, dan LP/2410/PMJ/Dit.Reskrimum tanggal 2 Mei 2018; b). Memberikan jaminan keamanan kelanjutan pembangunan Pier 2 dan Pier 3 terminal umum PT KCN 6. Dirut PT KCN dan Dirut PT KBN masing-masing membuat proposal penyelesaian permasalahan sehingga tidak menghambat pembangunan Pier 2 dan Pier 3 terminal umum PT KCN 7. Sekretaris Pokja IV memfasilitasi pertemuan antara PT KBN dan PT KCN untuk menyelesaiakan permasalahan agar Proyek Strategi Nasional bisa berlanjut dengan prinsip saling menguntungkan Monday, 25 June, 2018 Diterima : Sedang Ditangani 25/06/2018 - 13:48
Permasalahan yang disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru perihal penagihan pajak air tanah PT. Chevron Pacific Indonesia

Menindaklanjuti surat Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI nomor S-2476/AG/2018 perihal pengembalian dokumen permintaan pembayaran pajak air tanah kota Pekanbaru, maka:

1. Berdasarkan Permen ESDM nomor 20 tahu 2017 tentang penetapan nilai perolehan air tanah pasal 3 ayat (5) maka Pemprov Riau mengeluarkan Pergub nomor 14 tahun 2018 tentang nulai perolehan air tanah guna menyesuaikan terhadap kondisi daerah atas penggunaan air tanah pada asilo industri yang berada di daerahnya.

2. menindaklanjuti PP nomor 55 tahu 2016 tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah pasal 31 ayat (1) huur b dan ayat (6) huruf b, dengan mempedomani Pergub Riau nomos 14 tahun 2018 tentang perolehan pajak air tanah, maka Pemerintah Pekanbaru mengeluarkan peraturan walikota Pekanbaru notor 78 tabun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak air tanah guna menyesuaikan atuar tersebut.

3. secara regulasi maka pemungutan pajak oleh Pemkot Pekanbaru terhadap PT Chevron Pacific Indonesia telah sesuai aturan, yaitu PP nomos 55 tahin 20116 tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah nomor 31 ayat (4) yang menyebutkan "Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat )3) dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan sesuai dasar pengenaan pajak yang ditetapkan oleh Kepala Daerah".

Thursday, 3 January, 2019 Diterima : Sedang Ditangani 06/12/2018 - 14:22
Permohonan Perlindungan dan Penyelesaian Masalah atas Pemanfaatan Gas Lapangan BD-Blok Madura Strait, HCML untuk pembangkit Listrik Tenaga Uap/Gas, PT Indonesia Power (PT Parna Raya)

PT Parna Raya dan K3S Husky telah membuat kesepakatan Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) yang tertuang dalam Gas Sales-Purchase Agreement (GSA) pada tanggal 1 Oktober 2007.

Pada tanggal 20 Oktober 2009, PT Parna raya membuat perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dengan PT Indonesia Power Untuk pemenuhan kebutuhan PLTGU Grati-Pasuruan. Sejalan dengan usulan HCML dengan adanya kenaikan Harga yang disetujui oleh Ditjen Migas dan BP Migas pada tahun 2011 seluruh selisih beban harga harus ditanggung sepenuhnya oleh PT Parna Raya sebesar USD350 juta.

Pada Tahun 2014 Husky kembali menaikan harga jual gas yang disampaikan melalui Surat Menteri ESDM tertanggal 4 Juli 2014. Pemberitahuan kenaikan harga ini tidak disetujui oleh PT Parna Raya karena akan berdampak terhadap harga jual gas ke PT Indonesia Power.

PT Parna Raya telah menyampaikan perihal tersebut kepada Men ESDM dan arahan Men ESDM untuk menyampaikan arahan beliau kepada pihak PT IP sebagai pengguna akhir gas untuk menuliskan usulan harga gas yang dapat diterima.

Sampai saat ini belum ada titik temu dan solusi mengenai harga jual gas di hulu dari K3S HCML dan harga beli gas dari pengguna akhir di Plant Gate PLTGU Grati. ( Surat Permohonan Terlampir).

Monday, 24 July, 2017 Diterima : Sedang Ditangani 08/03/2017 - 08:37
Permohonan Perlindungan Hukum atas PT Pasir Prima Coal Indonesia
  • PT Pasir Prisma Coal Indonesia (PT PPCI) berlokasi di Balikpapan, Kalimantan Timur.
  • PT PPCI selaku Pemegang Hak atas konsesi lahan tambang dan batubara di Kab Penajam Paser Utara sesuai SK Bukati Penajam Paser Utara No 545/01-PS/IUP-OP/DISTAM/I/2014 tentang persetujuan penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada PT PPCI pada tanggal 3 Januari 2014 .
  • Dilain pihak, Bupati Penajam Paser Utara pada saat itu memberikan izin KP kepada PT Mandiri Sejahtera Energindo (PT MSE) diatas lahan PT PPCI, padahal izin PT PPCI masih berlaku.
  • Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum dan KP Eksploitasi PT MSE terbukti palsu sesuai dengan Putusan Pengadilan Tanah Grogot.
  • Bupati Penajam Paser saat itu tetap menerbitkan IUP OP PT MSE
Monday, 25 September, 2017 Diterima : Sedang Ditangani 22/08/2017 - 10:37
Permasalahan PT. Minahasa Cahaya Lestari dan PT. Gorontalo Listrik Perdana terkait Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22 Impor

PLN telah menandatangani PJBL untuk Proyek Sulut 3 2x50 MW (PT. Minahasa Cahaya Lestari ) dan Proyek ulbagut-1 2 x 50 MW (PT. Gorontalo Listrik Perdana).
Sesuai Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 3 Perdirjen Pajak 1/2011 sebagaimana diubah dengan Perdirjen Pajak 21/2014, MC: dan GLP telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan SKB PPh 22 Impor, yaitu :
1. PT.MCL dan PT. GLP dalam keadaan rugi fiskal, berhak melakukan kompensasi rugi fiskal tersebut.
2. PT.MCL dan PT. GLP belum mencapai tahap produksi komersial
Untuk PT. MCL selama masa konstruksi Estimasi PPh 22 (USD 1,6 juta) dan PPN (USD 6,5 juta)
Untuk PT. GLP selama masa konstruksi Estimasi PPh 22 (USD 1.529.760) dan PPN (USD 6.119.041)

Pokok Permasalahan :
1. PT. MCL dan PT. GLP telah mengajukan surat permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh 22 Impor ke Kantor KPP Jakarta Kebayoran Baru I, namun permohonan tsb ditolak dengan alasan menjaga penerimaan pajak dalam tahun berjalan dan agar PPh 22 yang telah dan akan dibayar agar direstitusi pada akhir tahun pajak melalui penyampaian SPT PPh Badan Tahun Pajak 2019. (Dasar Perdirjen Pajak 1/2011 dan Perdirjen Pajak 21/2014)
2. PT. MCL dan PT. GLP juga sedang proses mengajukan permohonan pembebasan PPN ke Kantor KPP Jakarta Kebayoran Baru I. (Dasar PP RI Nomor 81/2015)

Friday, 7 June, 2019 Diterima : Sedang Ditangani 10/05/2019 - 16:02
Pengawasan Keamanan Pangan Impor Kompleks Akibatkan Beban Biaya Tinggi

Beban Birokrasi :
Permentan No. 04/Permentan/PP.340/2/2015 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT): Beberapa laboratorium terutama di negara Afrika (Pantai Gading, Ghana, Kamerun, Kongo) belum mendapatkan pengakuan dari Pemerintah Indonesia (baru satu laboratorium di China yang sudah mendapat pengakuan) dan juga belum teregistrasi di Barantan. Hal ini berpotensi terhambatnya ketersediaan barang di pasar (terutama industri makanan dan minuman) dan menyebabkan beban biaya yang tinggi. Di lain pihak, perusahaan yang mengimpor PSAT harus disertai dengan prior notice dari negara yang telah diakui, dan sertifikat hasil uji (COA) dari laboratorium yang telah teregistrasi, sementara itu dirasakan kurangnya sosialisasi terhadap ketentuan tersebut.

Atas usulan GAPMI, Kementan mengusulkan: 1. Pengecualian dan kemudahan terhadap shipment yang telah dan akan tiba di pelabuhan dengan mekanisme tes di Indonesia. 2. Menerapkan periode transisi tambahan selama 6 bulan, untuk memberikan kesempatan kepada perusahaan makanan dan minuman melakukan penyesuaian terhadap ketentuan tersebut. Wednesday, 5 October, 2016 Diterima : Sedang Ditangani 29/06/2016 - 23:15

Pages

Subscribe to Front page feed