Displaying 101 - 180 of 180
Permasalahan Pendapat & Langkah KL Target Status Laporan Post date
Permohonan Rapat Lanjutan Pengaktifan Kembali IUP OP PT Mikgro Metal Perdana

Pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2017, PT Mikgro Metal Perdana telah mengadakan rapat dengan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, Prof. Dr Sri Adiningsih, M.Sc terkait permohonan bantuan dan arahan untuk pengaktifan kembali IUP OP PT MMP. Hasil dari Rapat tersebut adalah kami diarahkan untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan BKPM RI.

Friday, 18 August, 2017 Diterima : Sedang Ditangani 18/08/2017 - 11:37
Hambatan Pelayanan Pengecualian Bea Keluar Atas Ekspor Yang Bahan Bakunya berasal dari Barang Impor (PT Lembah Tidar Jaya)

Permasalahan yang disampaikan

  1. Mohon petunjuk agar untuk permohonan pengecualian bea keluar atas barang impor yang akan diekspor kembali, kepada instansi pemerintah yang terkait tidak terdapat hambatan secara teknis dan birokrasinya. dan adanya aturan yang baku atau Standar SOP yang jelas, sehingga pihak pemohon bisa dilayani dengan lancar dan pihak instansi yang melayani mempunyai pegangan aturan yang kuat untuk membuat keputusan.
  2. atas pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Bea Cukai atas permohonan pengecualian bea keluar. Kami mohon hasil pemeriksaanya bisa dengan cepat disampaikan kepada kami, sehingga apabila terjadi permasalahan bisa diselesaikan sebelum barang tersebut diekspor.
  3. kami mohon apabila terjadi penggantian pejabat/petugas tidak terjadi pergantian aturan yang dapat menghambat pelayanan dan bisa merugikan pihak pemohon/industry terkait.
  4. kami juga tidak keberatan apabila pemeriksaan atas permohonan pengecualian bea keluar tersebut dilakukan oleh pihak ketiga yang independent (seperti succofindo, SGS dan lainnya), dan didukung oleh payung hukum atau standar pelayanan yang baku.
Friday, 18 August, 2017 Diterima : Tuntas 18/08/2017 - 11:25
Permohonan Hilirisasi Katalog Elektronik LKPP Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan oleh Universitas Gadjah Mada

Dalam rangka percepatan kemandirian obat dan alat kesehatan di Indonesia. UGM memulai menghilirkan hasil penelitiannya menjadi produk-produk yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Katalog Elektronik LKPP merupakan sarana yang baik dan diamanahkan dalam Impres No.6/2016 butir ke 11 untuk memprioritaskan dan mempercepat proses Katalog Elektronik untuk sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.

Kendala dalam pendaftaran produk untuk distribusi kepada masyarakat Indonesia melalui Katalog Elektronik LKPP, khususnya dengan adanya peraturan yang menyebutkan bahwa setiap produk yang diajukan ke Katalog Elektronik harus mempunyai Sertifikat Merk. UGM memohon diberi dukungan penyelesaian masalah karena ditemukan berbagai fakta di lapangan:

  1. Proses pengajuan Sertifikat Merk di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual membutuhkan waktu lebih dari 18 - 24 bulan sejak tanggal pendaftaran. Hal ini menyebabkan produk hasil inovasi yang sudah diluncurkan ke pasar tidak dapat segera didaftarkan ke Katalog Elektronik LKPP. Hal ini sudah bertentangan dengan amanah Impres No. 6/2016
  2. Inisiatif untuk menerbitkan surat keterangan bahwa produk sedang dalam proses pengurusan Sertifikat Merk di Dirjen HKI yang sudah dikeluarkan tidak dapat menjadi bahan pertimbangan di LKPP
  3. Adanya ketidaksinkronan regulasi di LKPP
Monday, 25 September, 2017 Baru 16/08/2017 - 09:57
Project Loon

Project Loon adalah proyek pemanfaatan balon yang ditempatkan di zona stratosfer untuk memperluas jaringan konektivitas internet. Sebelum kedatangan Presiden Jokowi ke kantor Project Loon di California, pihak Project Loon telah menandatangani MoU dengan 3 penyelenggara telekomunikasi (Telkomsel, Indosat dan XL) untuk melakukan Operational Trial dan menilai kemampuan sambungan jaringan milik penyelenggara dengan Project Loon. Untuk dapat memulai Operational Trial, Project Loon mengajukan permohonan perizinan Overflight Permission pada bulan Maret 2016 kepada Kementerian Luar Negeri (terkait Diplomatic Clearance), TNI (terkait Security Clearance) dan Kementerian Perhubungan (terkait Flight Plan Approval). Namun hingga saat ini Project Loon belum mendapatkan jawaban definitif dari pihak-pihak terkait tersebut.

Monday, 21 August, 2017 Diterima : Sedang Ditangani 15/08/2017 - 18:41
Wacana Pemberlakuan Kembali Proses Verifikasi Teknis untuk Kosmetika dan Sertifikasi Halal Kosmetika - ICA - Kosmetik - eurocham

Kami mendapat informasi terkait wacana diberlakukannya kembali kewajiban verifikasi teknis impor di pelabuhan muat untuk kategori produk kosmetika yang mengacu pada surat dari Kementrian Perindustrian RI No. 185/M-IND/02/2016, tanggal 12 Februari 2016 sebagaimana terlampir. Saat ini, kewajiban tersebut telah dihapuskan melalui Peraturan Menteri Perdagangan No.87/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu yang dikeluarkan sebagai bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi I.
2
Pada kesempatan ini, kami bermaksud menyampaikan pandangan terhadap wacana tersebut sekaligus mengajukan permohonan agar kosmetika dapat dipertimbangkan untuk dikeluarkan dari kategori ‘Produk Tertentu’.
Kosmetika merupakan jenis produk yang regulasinya sudah diharmonisasi melalui ASEAN Harmonized Cosmetic Regulatory Scheme (AHCRS) sejak tahun 2008, dengan konsekuensi bahwa seluruh negara anggota ASEAN akan mengacu pada satu referensi standar regulasi kosmetika. Sejalan dengan harmonisasi tesebut, pada tahun 2011 Indonesia telah memberlakukan skema notifikasi kosmetika sebagai pengganti proses registrasi kosmetika sebelum produk diedarkan ke pasaran, untuk mempercepat penjualan/distribusi kosmetika di pasaran dalam memenuhi kebutuhan konsumen.
Notifikasi kosmetika dapat mempersingkat proses untuk memperoleh ijin edar karena tidak diperlukan proses evaluasi pra pemasaran. Di sisi lain, pemerintah tetap dapat melindungi konsumen melalui mekanisme pengawasan paska pemasaran.
Dengan memberlakukan kembali proses verifikasi teknis untuk kosmetika, kami memandang hal tersebut bertentangan dengan program deregulasi yang saat ini dicanangkan pemerintah. Pelaku usaha yang telah merasakan kemudahan dan kecepatan proses notifikasi akan dihadapkan dengan tambahan proses verifikasi teknis yang cukup panjang (17 hingga 26 hari kerja) serta biaya tambahan yang harus dikeluarkan sebelum produk dapat dipasarkan di Indonesia (>0.9% nilai impor).

Lebih rinci disajikan dalam lampiran.

Monday, 9 October, 2017 Diterima : Tuntas 08/08/2017 - 22:37
Pencabutan No. Registrasi PT Karuna Sumber Jaya

Sehubungan dengan adanya Surat Keputusan Kepala Badan karantina Pertanian No. 1214/KPTS/KR.020/K/07/2017 tanggal 17 Juli 2017, tentang Pencabutan No. Registrasi PT. Karuna Sumber Jaya (ID-005 ). Perlu kami sampaikan bahwa pencabutan tanpa adanya dasar yang jelas. dengan dicabutnya No. ID-005 berarti kami tidak dapat melaksanakan kegiatan perlakuan dan sertifikasi atas kemasan kayu yang kami produksi untuk ekspor sesuai dengan ketentuan ISPM#15, yang merupakan konsesus antara Badan Karantina Tumbuhan di Luar Negeri.

Perusahaan PT. Karuna Sumber Jawa berdiri sejak tahun 1996 sampai saat ini sudah 21 tahun, mempunyai 196 karyawan, dan usaha utamanya hanya memproduksi Kemasan Kayu untuk ekspor saja, bagaimana nasib karyawan kami jika No. Registrasi Kemasan Kayu berdasarkan konsesnsus antar Karantina Tumbuhan sedunia untuk Ekspor dicabut. konsensus ini dikenal dengan nama ISPM #15 (International Standard Phytosanitary Measure #15) mengenai aturan Kemasan Kayu pada perdagangan International. Pada intinya Kemasan Kayu harus bebas hama dan penyakit sesampainya di negara tujuan. 

Monday, 4 September, 2017 Diterima : Tuntas 25/07/2017 - 13:32
Kesulitan Impor Bahan Tambahan Pangan (BTP) PT Delta Raya Sejahtera

PT Delta Raya Sejahtera adalah importir Produk Bahan Tambahan Pangan Jenis Caramel Glaze Pop. BTP tersebut digunakan sebagai tambahan pangan untuk produk makanan oleh klien kami Cafe 21 selaku ikm makanan/minuman/restoran di Indonesia.

Saat ini PT terebut mengalami kesulitan melakukan impor dikarenakan penolakan surat rekomendasi impor BTP jenis tersebut dari BPOM. Kesulitan impor bahan tersebut berdampak pada kegiatan produksi dari kliennya sebagai pengguna bahan tersebut untuk kegiatan produksinya. sesuai informasi yang didapat, penolakan tersebut dikarenakan bahwa Caramel Glaze Pop ditolak impornya dikarenakan ketentuan Perka Badan POM No. 37 Tahun 2013 serta Permenkes No. 33 Tahun 2012.

Sehubungan dengan kedua peraturan tersebut di atas, PT Delta Raya Sejahtera mencoba memahami bahwa Perka BPOM No. 37 Tahun 2013 Tentang Batas maksimum Penggunaan bahan Tambahan Pangan Pewarna sebagai turunan dari Peraturan menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2012 Tentang Bahan Tambahan pangan Regulasi tersebut pada prinsipnya mengatur tentang batas maksimum penggunaan pewarna pada BTP untuk produk pangan tersbut sehingga semestinya ketentuan pengaturan tersbut diberlakukan pengguna bahan tersbut dan bukan kepada pengimpor. Sebagai informasi tambahan dari kliennya bahwa bahan tersebut digunakan sebagai campuran pada produk Popcorn dengan konsentrasi sebesar 10 % dan itu sudah dibawah dari batas max penggunaan BTP Pewarna yang diatur oleh Badan POM.

BPOM : Karena tidak ada di dalam Perka BPOM, maka diperlukan pengajuan khusus ke BPOM. Monday, 14 August, 2017 Diterima : Tuntas 25/07/2017 - 12:46
Permohonan Restitusi atas Kelebihan Pembayaran Bea Masuk Impor PT Gunung Raja Paksi
  • PT Gunung Raja Paksi mengimpor produk hrc dengan nomor pos tarif 72083900 dengan menggunakan Certificate of Origin (COO) dengan skema IJEPA (Perjanjian Kerjasama Indonesia - Jepang)
  • Berdasarkan peraturan menteri keuangan, No 209/PMK/.011/2012 PT GRP mendapat penurunan tarif bea masuk, semua 15% menjadi 1.9% tetapi kemudian ketika barang datang di pelabuhan, terkena peraturan menteri keuangan tanggal 27 feb 2017, no 30/PMK/.010/2017 dimana meskipun ada COO Skema IJEPA tarif bea masuk tetap 15% (peraturan ini keluar tanpa adanya sosialisasi, baik kepada produsen dalam negeri maupun maupun mitra Jepang, sehingga perusahaan ini tidak bisa mengantisipasi perubahan tarif tsb, yang menyebabkan perusahaan ini kena tambahan bayar bea masuk sebesar 9.614.045.000)
  • Karena perusahaan ini perusahaan jalur prioritas, pilihannya perusahaan ini harus membayar atau barang tertahan di pelabuhan (dengan dampak, biaya akan terus meningkat). Sehingga perusahaan ini memilih tambah bayar.
  • Lalu ada protes di dalam negeri dan Jepang, akhirnya peraturan tsb direvisi. Menjadi PMK no 63/PMK.10/2017 pada tanggal 12 mei 2017. Dimana besaran komponen bea masuk berubah kembali menjadi 1,89% dengan adanya kesalahan ukuran barang dari 1,5mm menjadi 0,17mm (ini bukan ukuran HRC tapi ukuran CRC)
  • Atas hal tersebut, perusahaan ini mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan bayar. (sudah diajukan ke Bea Cukai dan Kemenkeu namun belum ada respon).
Monday, 4 September, 2017 Diterima : Sedang Ditangani 21/07/2017 - 15:53
Permohonan Atas Tarif Proyek Sulut-3 PT Minahasa Cahaya Lestari (MCL)
  • Pada tanggal 7 April 2017, MCL dan PLN telah menandatangani PPA Proyek Sulut-3 dengan beberapa syarat. Salah satu syaratnya adalah persetujuan tarif tenaga listrik untuk Proyek Sulut-3 dari Menteri ESDM
  • PT MCL mengajukan tarif $c8.22, tarif tersebut juga lebih rendah dari HPS PLN dan juga 34% lebih rendah dari BPP setempat (Sulutenggo) sebesar $c12.54. Melalui LOI Sulut-3, tarif telah disetujui oleh PLN, namun hingga saat ini belum mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM untuk tarif tersebut
  • Terbit ketentuan baru mengenai tarif listrik di Permen ESDM No.19 Tahun 2017 yang berlaku sejak 17 Febuari 2017, namun PT MCL telah menandatangai LOI sebelum berlakunya Permen ESDM No. 19 Tahun 2017
  • Harapan PT MCL agar proses pelaksanaan Proyek Sulut-3 dapat segera memperoleh kepastia dan tarif sesuai dengan jangka waktu yang di tetapkan dala PPA
Monday, 21 August, 2017 Diterima : Tuntas 18/07/2017 - 11:37
Pemohonan Penyelesaian Masalah Unjuk Rasa FSPMI oleh Forum Komunikasi Asosiasi Pengusaha Jawa Timur
  • Terjadi demonstrasi berkepanjangan yang dilakukan oleh sebagian karyawan dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) terhadap PT. Magi karena belum ada titik temu terhadap kedua belah pihak.
  • FORKAS Jawa Timur berharap pemerintah dapat membantu menyelesaikan kasus tersebut.
Monday, 31 July, 2017 Diterima : Tuntas 20/06/2017 - 14:29
Laporan Terhambatnya Investasi Industri Gula dan Terintegrasi dengan Perkebunan Tebu oleh PT. Rejoso Manis Indo
  • Sehubungan dengan Program Pemerintah terkait Swasembada Pangan Nasional.
  • PT. Rejoso Manis Indo (PT. RMI) yang berlokasi di Desa Rejoso, Kec. Binagun, Kab. Blitar telah memiliki Persetujuan Ijin Prinsip dan Izin Lokasi dari Bupati Blitar.
  • PT. RMI telah mengajukan permohonan Ijin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri kepada BKPM pada 13 Des 2016 dan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov Jawa Timur pada tanggal 11 Januari 2017 di Surabaya.
  • Permohonan Izin Prinsip PMDN PT. RMI terkendala dengan Peraturan yang bertentangan dengan satu sama lain sehingga menimbulkan kesulitat bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu di Prov Jawa Timur untuk menerbitkan Izin Prinsip PMDN sebagai dasar PT. RMI mengajukan Izin Fasilitas Investasi ke BPKM.
Monday, 17 July, 2017 Diterima : Tuntas 20/06/2017 - 14:18
Permohonan Work Permit on Arrival (WOA) oleh PT. Robert Bosch
  • Proses perolehan perizinan visa kerja untuk tenaga kerja asing telah meningkat secara signifikan sejak peraturan baru dikeluarkan pada tahun 2015.
  • Permasalahan RPTKA dan IMTA yang dirasakan sangat lama dalam pengurusannya dan memakan biaya yang besar, dikeluhkan oleh PT. Bosch
  • PT. Bosch mengajukan permohonan agar Pemerintah Indonesia dapat mengeluarkan skema "Wosk Permit on Arrival" untuk pekerja asing yang datang ke Indonesia.
• Permohonan RPTKA dan IMTA sudah dilakukan secara online, dimana RPTKA dan IMTA akan dikeluarkan 3 hari setelah berkas dinyatakan lengkap. • Pengurusan RPTKA dan IMTA hanya dikenakan biaya kompensasi sebesar 100 USD. • Pemerintah Indonesia sedang melatih tenaga kerja Indonesia yang terampil dan tersertifikasi. Tuesday, 20 June, 2017 Diterima : Tuntas 20/06/2017 - 13:54
Keluhan terhadap Peraturan Menteri ESDM No.12 Tahun 2017
  • PT. Del Creco telah melakukan Land Clearing, Feasibility Studies dan Perizinan terkait pembangunan Pembangkit Listrik Biomassa (PLTBm) 10MW di Kapuas Kalimantan Tengah.
  • PT Del Creco juga sudah mendapatkan calon partner investasi dari Swedia (Swedish Energy) dan Fenosa (Spanyol).
  • PT Del Creco telah melakukan beragam tahap untuk merealisasikan pembangunan pembangkit EBT dengan dasar Peraturan Menteri ESDM No.21 Tahun 2016, dimana Feed-in Tariff yang diberikan sebesar $13.5 cent x 1,3 = $17.55 cent.
  • Dengan berlakunya Peraturan Menteri ESDM 12/2017, PT Del Creco hanya mendapatkan tarif sebesar $7,68 cent.
  • Selisih tarif pembelian listrik oleh PLN yang terlalu besar ini membuat PT Del Creco tidak bisa merealisasikan proyek pembangunan PLTBm di Kapuas, Kalimantan Tengah karena proyek menjadi tidak viable secara finansial.
- Pihak Dirjen EBTKE mengatakan bahwa Keputusan Menteri No. 12 tidak mematikan secara keseluruhan investasi dalam pengembangan EBT di Indonesia, dimana masih ada sekitar 13 provinsi yang mengajukan pengembangan pembangkit tenaga surya ke Dirjen EBT. - Pihak Dirjen EBTKE juga mengungkapkan pada dasarnya Permen ini juga telah mendapatkan respon negatif dari MITI, EOROCHAM, kedubes beberapa negara, dan organisasi lainnya. - Pihak Del Cereco menegaskan bahwa Permen ini seharusnya tidak berlaku untuk proyek-proyek yang sudah masuk kedalam RUPTL 2016 s.d. 2021, karena sudah dipastikan mereka sudah mengeluarkan dana untuk melakukan study kelayakan, pembuatan akses jalan, pembebasan tanah dan lain-lain yang sudah diperhitungkan pada saat PPA. Dengan adanya perubahan harga disesuaikan dengan BPP sudah dipastikan semua proyek EBT di Indonesia menjadi tidak layak. Monday, 31 July, 2017 Diterima : Tuntas 07/06/2017 - 16:00
Permasalahan PT Sumber Organik terkait Kendala Pelaksanaan Amandemen Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL) Pembangkit Listrik Energi Terbarukan Berbasis Sampah Kota (PLTSa Benowo) - Surabaya
  • PT Sumber Organik adalah Pengembang Pembangkit Listrik yang menggunakan energi terbarukan berbasis sampah kota (PLTSa) Benowo – Surabaya.
  • Dari hasil pengolahan sampah direncanakan untuk dapat menghasilkan listrik sebesar 11 MW yaitu 2 MW dari teknologi Landfill Gas Power Plant dan 9 MW dari teknologi Thermochemical.
  • Saat ini PT Sumber Organik masih menunggu pelaksanaan amandemen Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL) dengan  PT PLN (Persero) untuk Distribusi Jawa Timur (DISJATIM) mengenai:
    • Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL) dari PLTSa Benowo dengan menggunakan teknologi Sanitary Landfill kapasitas terpasang 2,126 MW / kapasitas kontrak daya 2 MW.
    • Pernjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dari PLTSa Benowo dengan menggunakan teknologi Thermochemical kapasitas terpasang 12 MW / kapasitas kontrak daya 9 MW.
  • Pada tanggal 14 Maret 2017, PT PLN (Persero) DISJATIM menyampaikan bahwa sesuai peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015 pasal 15 ayat 2 dan ayat 4, untuk melakukan amandemen PJBL, PT Sumber Organik harus menyampaikan permohonan penyesuaian harga (Tanpa permohonan penyesuaian harga maka Amandemen hanya bisa dilakukan pada penyesuaian kapasitas).
  • Penyesuaian Harga Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) yang diajukan PT Sumber Organik tidak diterima oleh PT PLN (Persero) karena berdasarkan Peraturan Bank lndonesia nomor 17l3lPBV2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia Pasal 11 tentang pencantuman harga barang dan/atau jasa hanya dalam rupiah, sedangkan amandemen PJBL PLTSa Benowo sebagaimana Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Minenal Republik lndonesia nomor 710 Kl20lDJEl2A16 dan nomor 711 Kl20lDJE/2016 tanggal 19 Desember 2016 adalah berdasarkan Peraturan Nomor 44 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015, harga pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) adalah menggunakan valuta asing dan transaksi pembayaran dilakukan dalam mata uang rupiah menggunakan nilai tukar Jakarta lnterbank Spot Dollar Rate (JISDOR).
  • PT PLN (Persero) DISJATIM meyakini bahwa terkecuali PLTSa Benowo dinyatakan sebagai Proyek lnsfrastruktur Strategis dan mendapatkan persetujuan Bank lndonesia, amandemen PJBL tidak dapat mencantumkan Harga Pembelian Listrik menggunakan valuta asing dan transaksi pembayaran dilakukan dalam mata uang rupiah menggunakan nilai tukar Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR). 
Monday, 10 July, 2017 Diterima : Sedang Ditangani 07/06/2017 - 15:19
Permohonan Arahan Teknis Peninjauan Kembali Perda Nomor 19 tahun 2013 RTRW Kabupaten Konawe Selatan
  • PT. Sungai Raya Nickel Alloy Indonesia adalah PMA di bidang industri pembuatan logam dasar bukan besi dengan kapasitas produksi Ferronikel 600.000 ton/tahun dengan pendukung PLTU 140 MW dan pelabuhan terminal khusus.
  • Izin lokasi pada lahan ±341 Ha yang dikeluarkan Bupati Konawe Selatan dinyatakan tidak sesuai arahan Tata Ruang Wilayah Perda 19/2013 sesuai Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan, karena lokasi tersebut dalam RTRW hanya disebutkan untuk pengolahan hasil pertambangan (marmer dan emas).
  • Telah dibentuk Tim Peninjauan Kembali RTRW Kab. Konawe tahun 2013-2033, terdiri dari Pemda Konawe, Akademisi UGM, Kemen ATR/BPN sejak November 2016 - Maret 2017.
  • Perlu tindak lanjut (hasil rapat di BKPM tanggal 5 Mei 2017) sbb:
    • Diperlukan rekomendasi teknis kesesuaian tata ruang dari BKPRD Prov. Sulawesi Tenggara sebelum revisi RTRW tersebut disahkan oleh Pemkab Konawe.
    • Diperlukan arahan dan petunjuk dari Kemenko Maritim kepada BKPRD Sulawesi Tenggara guna percepatan penyelesaian revisi RTRW tersebut.
Monday, 30 October, 2017 Diterima : Sedang Ditangani 07/06/2017 - 13:33
Permohonan Perlindungan Hukum dari PT. Bersama Sejahtera Sakti (BSS), bidang pengolahan kelapa sawit menjadi CPO di Kotabaru, Kalimantan Selatan
  • PT BSS merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan yang telah berinvestasi sejak tahun 1992 berdasarkan SK Kepala BKPM No. 39/I/PMDN/1992.
  • Pada tanggal 15 Desember 2016, PT BSS dilaporkan oleh PT INHUTANI II berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/623/XII/2016/KALSEL/SPKT dengan dugaan tindak pidana Koorporasi melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan, sebgaimana dimaksud dalam UU RI No. 18 tahun 2013 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang terjadi di Kecamatan Pulau Laut Timur Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan.
  • Saat ini penyidikan masih berlangsung di Direktorat Reskrimsus Polda Kalsel dan pada tanggal 23 Maret 2017 telah dilakukan penyitaan terhadap sebagian dari HGU PT BSS seluas 1.315 ha berikut dengan alat-alat operasional milik PT BSS.
  • PT BSS telah menerima hak dari negara berupa Hak Guna Usaha (HGU) pada tahun 1995, 2002 dan 2004.
  • Peta lampiran SK Menteri Kehutanan Nomor 435/Menhut-II/2009, menunjukkan sebagian areal PT BSS yang telah memiliki HGU masuk kawasan hutan.
  • PT BSS juga telah mendapatkan surat dari Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan KLH tanggal 23 Mei 2017 yang menyebutkan bahwa penyelesaian terkait penerbitan yang telah ada sebelum SK Menteri Kehutanan Nomor 435/Menhut-II/2009 dapat dilakukan melalui pengadilan Tata Usaha negara karena masing-masing memiliki kekuatan hukum tetap yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang. 
Tuesday, 13 June, 2017 Diterima : Sedang Ditangani 07/06/2017 - 12:44
Permasalahan Pelaksanaan Surat Perintah Pencabutan Sertifikat SHM-1672 dan SHM-1673 atas nama Maryadi Humaedi berdasarkan Putusan MA-RI 2015 oleh PT. BP Petrochemicals Indonesia

PT. BPPI memiliki tanah dengan Sertifikat HGB no 15 tahun 1995 yang overlapping dengan dua sertifikat SHM no 1672 dan 1673 atas nama Maryadi Humaedi, dimana hampir 80% area tanah pada dua sertifikat tersebut masuk kepada sertifikat milik BPPI. BPPI telah melakukan langkah-langkah, mulai komunikasi dengan pemilik 2 sertifikat tersebut sampai dengan penyelesaian internal di Kantor Pertanahan Cilegon, kemudian dilanjutkan sidang di PTUN Serang sampai MA, yang semuanya dimenangkan oleh BPPI dan telah berkekuatan hukum tetap. Proses penyelesaian dimulai tahun 2013 dan telah keluar putusan MA tahun 2015, namun hingga saat ini, putusan tersebut belum dilaksanakan. 

Monday, 14 August, 2017 Diterima : Tuntas 26/04/2017 - 10:48
Permohonan Tax Allowance PT Rayon Utama Makmur

Adanya Permohonan usulan fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015. (Permohonan terlampir). Izin prinsip yg dicantumkan PT Rayon Utama Makmur adalah izin prinsip yang lama dan sudah saat ini sudah dirubah menjadi Izin prinsip perubahan Penanaman Modal dan Izin prinsip perubahan penanaman modal asing tanggal 20 April 2015. Hal tersebut dikarenakan PT Rayon Utama Makmur belum mendapatkan izin prinsip yang  baru. dengan demikian maka surat rekomendasi dari Kemenperin yang telah dikeluarkan pada tanggal 7 Juli 2015 dikeluarkan sebelum izin prinsip yang baru terbit. (surat pernyataan terlampir). 

Tuesday, 25 April, 2017 Diterima : Tuntas 19/04/2017 - 06:14
Laporan Penolakan PT Enerji Baru Terbarukan terhadap PT Energi Taratak Tempatih

PT Enerji Baru Terbarukan mendapatkan penolakan dimana sebenarnya menurut Kepala Balai TNKS dalam suratnya No. S.447/IV-10/BTK/2016 tanggal 26 Mei 2016 yang menyatakakan dukungan Kepala Balai Besar TNKS terhadap permohonan IUPEA oleh PT. Enerji Baru Terbarukan dan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku dari Meneteri Kehutanan, dan kami juga telah mendapatkan izin dari BKPM, izin Pertek dari kepala Balai, telah disertakan juga oleh Kepala Bidang Teknis Konservasi yaitu Bapak Ir. Rusman dan telah memiliki SIPA, namun sampai dengan saat ini kami belum bisa melanjutkan proses izin dari BKPMD, dimana menurut pihak BKPMD mereka tidak bisa mengeluarkan ijin Pertek dari Kepala ESDM Daerah yang dikeluarkan oleh Bapak Heri Martinus dikarenakan pihak BKPMD merasa perlu dilakukannya mediasi antara kedua belah pihak.

Setelah dilakukan mediasi pada tanggal 16 Februari 2017 yang dilakukan oleh Bapak Hadiyoso selaku Direktur dari pihak PT. Enerji Baru Terbarukan beserta Kepala Bagian dari Kepala Balai TNKS, kami dimediasikan oleh BKPMD setempat dikantor Sumatra barat, dalam mediasi tersebut kami diminta untuk bergeser atau tukar tempat dari posisi kami semula. saran tersebut menrut teknis yang kami miliki tidak memungkinkan karena memasuki zona inti dan tidak efisien dan telah disepakati juga oleh seluruh instansi Kepala bagian dari Pemerintah Daerah bahwa PT. Enerji baru Terbarukan yang telah mengikuti prosedur ini, sedangkan PT Energi Taratak Tempatih tidak memiliki dasar untuk mengakui wilayah tersebut dimana PT tersebut menganggap bahwa mereka merupakan Putra Daerah dan Tokoh setempat. Hal ini telah diklarifikasi dari pejabat setempat dan mendapat dukungan dari pejabt pemerintah daerah.

Monday, 12 June, 2017 Diterima : Tuntas 07/04/2017 - 15:20
Laporan Permasalahan Reklamasi yang dilakukan PT MNA yang bermasalah dengan Outlet Jawa 7

Berdasarkan permasalahan sebelumnya terkait Jawa 7, terjadi perkembangan situasi setelah dilaksanakan peninjauan lapangan oleh tim teknis Pokja 4. Pada area pembuangan / outlet dari jawa 7, PT MNA telah melakukan reklamasi di area tersebut. Berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat pada tanggal 21 April 2016, PT MNA telah sepakat untuk tidak melakuakn rekalamasi dalam pembuatan jetty disekitar area outlet Jawa 7. Namun PT MNA menjelaskan bahwa reklamasi tersebut adalah dalam rangka pengembalian garis pantai. 

Monday, 12 June, 2017 Diterima : Sedang Ditangani 04/04/2017 - 11:46
Permohonan Peninjauan Kebijaksanaan Biaya Transportasi dan Bea Masuk Oleh PT Sumitomo Wiring System Batam Indonesia

Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah :

  1. Mengenai Biaya Export /Import dari Batam ke Singapore dan Ke Jepang
  2. Bea Masuk ke Jakarta
Monday, 10 April, 2017 Diterima : Sedang Ditangani 14/03/2017 - 16:14
Laporan Permasalahan Ketenagalistrikan di Kawasan Industri oleh Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKII)

Permasalahan yg dihadapi saat ini diantaranya :

  1. Peraturan tenaga kelistrikan yang ada saat ini dianggap mempersulit penyediaan tenaga listrik di dalam kawasan industri, karena pembatalan dua pasal UU 30 2009 seperti disebut di bawah ini oleh Keputusan MK No. 111/PUU-XIII/2015 tanggal 4 Desember 2016. Dua pasal yang dibatalkan adalah Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (1)
  • Pasal 10 ayat (2): "usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakuan secara terintegrasi"
  • Pasal 11 ayat (1): "usaha penyedia tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh BUMN, BUMD, Badan Usaha Milik Swasta, Koperasi dan Swadaya Masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik"

Meskipun menurut PP 142/2015 tentang kawasan industri, pasal 42 ayat (1) memudahkan hal ini "Perusahaan kawasan industri diberikan fasilitas kemudahan pembangunan dan pengelolaan tenaga listrik untuk kebutuhan sendiri dan industri di dalam kawasan industri"

  1. Persoalan di KI Batam Kep. riau tentang pelaksanaan penetapan tarif tenaga listrik oleh Gubernur yang harus mendapatkan persetujuan dari DPRD membutuhkan waktu yang lama dan proses yang panjang (sudah disampaikan kpd Menko Maritim pada kunjungan 2 Feb 2017)
Monday, 5 June, 2017 Diterima : Tuntas 14/03/2017 - 15:57
Permohonan Perlindungan dan Penyelesaian Masalah atas Pemanfaatan Gas Lapangan BD-Blok Madura Strait, HCML untuk pembangkit Listrik Tenaga Uap/Gas, PT Indonesia Power (PT Parna Raya)

PT Parna Raya dan K3S Husky telah membuat kesepakatan Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) yang tertuang dalam Gas Sales-Purchase Agreement (GSA) pada tanggal 1 Oktober 2007.

Pada tanggal 20 Oktober 2009, PT Parna raya membuat perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dengan PT Indonesia Power Untuk pemenuhan kebutuhan PLTGU Grati-Pasuruan. Sejalan dengan usulan HCML dengan adanya kenaikan Harga yang disetujui oleh Ditjen Migas dan BP Migas pada tahun 2011 seluruh selisih beban harga harus ditanggung sepenuhnya oleh PT Parna Raya sebesar USD350 juta.

Pada Tahun 2014 Husky kembali menaikan harga jual gas yang disampaikan melalui Surat Menteri ESDM tertanggal 4 Juli 2014. Pemberitahuan kenaikan harga ini tidak disetujui oleh PT Parna Raya karena akan berdampak terhadap harga jual gas ke PT Indonesia Power.

PT Parna Raya telah menyampaikan perihal tersebut kepada Men ESDM dan arahan Men ESDM untuk menyampaikan arahan beliau kepada pihak PT IP sebagai pengguna akhir gas untuk menuliskan usulan harga gas yang dapat diterima.

Sampai saat ini belum ada titik temu dan solusi mengenai harga jual gas di hulu dari K3S HCML dan harga beli gas dari pengguna akhir di Plant Gate PLTGU Grati. ( Surat Permohonan Terlampir).

Monday, 24 July, 2017 Diterima : Sedang Ditangani 08/03/2017 - 08:37
Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar terhadap PT SMOE

PT. SMOE Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi dan memilki sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Terintegrasi No. 01611116. Dalam Penerapannya perpajakannya perusahaan mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari Usaha JAsa Konstruksi dan Permenkeu No 187/PMK.03/2008 Tentang tata cara Pemotongan, Penyetoran, dan penataa Usahaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi Permasalahan PT SMOE :

  1. Pada Tanggal 30 September 2016, KPP PMA Enam menerbitkan STP No. 00256/140/14/059/16 dan 00320/140/15/059/16, dimana KPP PMA Enam Melakukan perhitungan ulang atas besarnya PPh Final yang harus dibayarkan sepanjang tahun 2014 dan 2015 (masa pajak Januari s.d Desember 2014 dan 2015), dengan menggunakan Kurs Menteri Keuangan yang berlaku pada tanggal 31 Desember 2015. Perhitungan ulang tersebut mengakibatkan adanya pokok pajak yang kurang dibayar dan ditambah dengan sanksi bunga keterlambatan bayar.
  2. Atas STP No. 00256/140/14/059/16 dan No. 00320/140/15/059/16 tersebut, pada tanggal 27 Oktober 2016 kami telah mengajukan permohonan pembatalan atas STP yang tidak benar tersebut kpd KPP PMA Enam, yang saat ini sedang diproses oleh kanwil DJP Jakarta Khusus. (File Laporan Terlampir)
Monday, 20 March, 2017 Diterima : Tuntas 24/02/2017 - 17:52
Hyundai Heavy Industries Co. LTD

Respon terhadap Penundaan Penawaran dari RFCC Reaktor Regenarator Procurement dari RDMP Proyek RU V di Balikpapan. ( Surat Terlampir )

Monday, 20 March, 2017 Diterima : Tuntas 22/02/2017 - 20:00
Permasalahan Sinomart KTS Development Limited tentang Investasi Terminal Penyimpanan Minyak

Pada Maret 2013. PT Sinomart dan PT. MCT membentuk JV untuk merencanakan investasi sebanyak US$841 juta di dalam pembangunan Petroleum Storage Terminal dengan kapasitas 2.6 juta m3 di Pulau Janda Berhias, Batam, Indonesia. Pembagian sahamnya adalah 95% dan 5%. Dalam perjanjian itu, telah dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Peminjaman Lahan dengan PT. Batam Sentralindo, seluas 75 ha selama 50 tahun.
Hingga saat ini, proyek tersebut masih belum ada perkembangan sama sekali

Monday, 27 February, 2017 Diterima : Sedang Ditangani 20/02/2017 - 19:41
Permasalahan Pengajuan permohonan Penetapan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Beresiko Rendah oleh PT BP Petrochemicals Indonesia

PT BP Petrochemicals Indonesia (PT BPPI) adalah perusahaan di bidang industri petrokimia yaitu memproduksi PTA (Purified Terephtalic Acid), bahan baku utama untuk memproduksi polyester dan fiber. Pengajuan permohonan Penetapan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Beresiko Rendah pada tahun 2016 dan 2017 kepada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (PMA) 1 ditolak dengan alasan kami tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2010 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2010, padahal sesuai PMK tersebut, syarat-syaratnya telah dipenuhi. Belum ada penjelasan resmi dari KPP terkait.

rapat 13 Maret 2017 - PMA 1 menjelaskan: - Penolakan terjadi karena keterangan dari internal pajak belum tuntas - Saat ini sudah selesai, sehingga dapat segera diproses - PT BP Petrochemical dapat mengajukan aplikasi kembali dan akan diterima karena persyaratan sudah terpenuhi Tuesday, 25 April, 2017 Diterima : Tuntas 20/02/2017 - 19:17
Permohonan Penyelesaian Masalah Investasi PT Parna Raya dan PT Sarinah

PT Parna Raya bersama PT Sarinah (Persero) melakukan investasi bersama berupa kepemilikan Hotel Sari Pan Pacific (PT SHI). Dalam perjalanannya mengalami masalah yaitu: (1). Permasalahan Saham Inbreng; (2). Belum terlaksananya rencana inovasi hotel sesuai perjanjian kerjasama. Detail permasalahan dapat dirunut melalui tautan terlampir.

Monday, 28 August, 2017 Diterima : Tuntas 06/02/2017 - 23:43
permohonan ijin impor kaca kendaraan bermotor untuk keperluan purna jual oleh PT Mercedez Benz

sehubungan dengan diberlakukannya Permenperin RI No 80/M-IND/PER/9/2015 tentang Pemberlakukan Standar Nasional Indonesia Kaca secara wajib, kami sebagai pemegang APIU tidak dimungkinkan lagi mendapatkan pengecualian atas impor kaca pengaman non SNI. Detail permasalahan dapat dibuka dalam tautan terlampir.

Monday, 21 August, 2017 Diterima : Sedang Ditangani 06/02/2017 - 15:39
Permohonan Penambahan Hamparan Kawasan Berikat-Mess Tenaga Ahli sebagai Objek Vital Infrastruktur Pabrik, PT Excellence Qualities Yarn

Pada penerbitan permohonan SKEP Kawasan Berikat, PT EQY tidak diijinkan memasukkan mess sebagai objek vital infrastruktur pabrik di dalam hamparan Kawasan Berikat. PT EQY menganggap bahwa mess tenaga ahli merupakan objek vital infrastruktur perusahaan. Sebagai bahan pertimbangan bahwa di dalam kawasan berikat, terdapat perusahaan-perusahaan lain yang memiliki mess di dalam kawasan berikat. Mohon agar pengajuan permohonan izin pembangunan mess dapat disetujui.

PT. Excellence Qualities Yarn membuat surat permohonan tertulis kepada Bea Cukai Jatim I tentang akses langsung dari Mess Tenaga Ahli ke area pabrik. Monday, 6 March, 2017 Diterima : Tuntas 30/01/2017 - 18:14
Permohonan Dukungan atas Perlindungn dan Pengamanan Jaringan SIstem Komunikasi Kabel Laut (SKKL)

ASKALSI (Asosiasi Sistem Komunikasi Kabel laut Seluruh Indonesia) yang beranggotakan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk., PT Indosat Tbk., PT XL Axiata, Tbk., PT Mora Telematika Indonesia, PT NAP Info Lintas Nusa, dan PT Pgascom. Dalam beberapa tahun belakangan ini, proyek reklamasi terjadi cukup masif di beberapa wilayah Indonesia. Diantaranya proyek reklamasi tersebut, terdapat proyek reklamasi yang bersinggungan dengan lokasi tergelarnya SKKL yang telah ada sebelumnya, yaitu proyek reklamasi di wilayah Tanjung Bemban, Batan dan reklamasi di wilayah Pantai Utara Jakarta. Situasi persinggungan antara proyek reklamasi dengan lokasi tergelarnya SKKL tersebut di atas berpotensi menimbulkan gangguan dan kerusakan SKKL, yang mana hal tersebut sangat membahayakan bukan hanya bagi kepentingan penyelenggara SKKL namun juga bagi kepentingan nasional serta tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktek umum secara global yang selama ini terjadi. Dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya reklamasi diantaranya: Kerusakan atau putusnya kabel bawah laut, sehingga jalur komunikasi terganggu; menjadi ancaman bagi pertahanan dan keamanan nasional, khususnya dalam hal ketahanan informasi; untuk jangka panjangnya akan menurunkan minat investasi industri dan akan mengurangi tingkat daya saing ekonomi Indonesia dalam kancah ekonomi dunia karena sering terjadinya gangguan kabel laut.

Monday, 27 February, 2017 Diterima : Sedang Ditangani 25/01/2017 - 18:59
Permohonan Dukungan dalam Menyelesaikan Temuan Audit BPKP tahun Fiskal 2013 dan 2014

Kementerian Keuangan baru-baru ini menerbitkan tagihan kepada Chevron Geothermal Salak, Ltd. ("CGS") dan Chevron Geothermal Indonesia, Ltd. ("CGI") untuk melakukan pembayaran atas temuan audit BPKP. Sehubungan dengan hal ini, kami telah menyampaikan beberapa hal melalui surat kami kepada Direktur Jenderal Anggaran Nomor CGS/131/2016-P tanggal 29 November 2016 dan Nomor CGI/087/XI/2016-P tanggal 29 November 2016 (salinan surat terlampir sebagai referensi). Karena tidak ada pilihan lain, pada tanggal 30 november 2016, CGI dan CGS telah melakukan pembayaran. Perlu kami sampaikan bahwa kami melakukan pembayaran-pembayaran ini dengan terpaksa dan sekaligus memprotes penanganan oleh Kementerian Keuangan atas temuan audit BPKP. Lengkapnya (terlampir)

Monday, 27 February, 2017 Diterima : Tuntas 14/01/2017 - 01:30
Permasalahan Penetapan Biaya Rekomendasi Perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Permasalahan Lainnya di Kawasan Industri Pulogadung

Adanya Surat Keputusan Direksi PT. JIEP Nomor:020 Tahun 2015 tanggal 3 Februari 2015, yang isinya sangat memberatkan investor, baik mengenai perjanjian maupun untuk biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan Surat Rekomendasi Perpanjangan SHGB dengan komponen biaya sebagai berikut: a). Biaya rekomendasi perpanjangan SHGB sebesar 1.5 % x NJOP Tahun Berjalan x Luas Tanah b). Biaya pemanfaatan Lahan Tanah Kawasan Industri (TKI), berdasarkan nilai yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Properti (KJPP) Independen yang ditetapkan oleh PT JIEP Apabila pihak investor tidak melakukan pembayaran atas jumlah sesuai dengan perhitungan diatas, maka dari pihak PT JIEP tidak akan memberikan Surat Rekomendasi perpanjangan SHGB. Dengan adanya biaya tersebut pihak investor merasa terbebani, apalagi setelah mendapatkan surat rekomendasi dari PT JIEP dengan melakukan pembayaran sejumlah uang tersebut, dari investor juga harus membayar pajak kepada Negara serta biaya lainnya kepada Kantor Pertanahan atas permohonan perpanjangan/pembaharuan SHGB. Kemudian pihak investor mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta terhadap SK Direksi PT JIEP nomor: 20 tahun 2015 tersebut yang dalam peradilan tingkat pertama dan banding Pengadilan memenangkan gugatan investor. Dalam proses hukum yang tengah berlangsung dan belum mempunyai kekuatan yang bersifat tetap, dalam praktek ternyata PT JIEP juga telah mengubah beberapa kali SK DIreksi yang menjadi obyek sengketa, yaitu dengan meneluarkan SK DIrektsi No 95 tanggal 14 September 2015 dan SK Direksi No 110 tahun 2015 tanggal 9 Desember 2015. Dan dalam penerbitan SK-SK tersebut piha PT JIEP tidak pernah melakukan sosialisasi kepada para investor. PT JIEP secara sepihak menerapkan denda keterlambatan atas perpanjangan SHGB, menharuskan pembaharuan penandatanganan SPPT terhadap investor yang memerlukan surat rekomendasi, meskipun SHGB dan SPPT Industri masih berlaku dan belum jatuh tempo, PT JIEP juga mengenakantarif parkir E-Gate atas kendaraan yang diparkir di dalam halaman tanah milik investor.

Monday, 31 July, 2017 Diterima : Sedang Ditangani 28/12/2016 - 15:45
Permohonan Kajian Ulang Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER 32/PJ/2012 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Asosiasi Ekportir Timah Indonesia (AETI)

Terdapat pengenaan dua penerimaan negara terhadap satu objek yang sama yaitu didasarkan pada galian bersih tambang bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU No 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Permasalahan lebih lanjut dapat dibaca dan diperiksa dalam tautan terlampir.

Monday, 10 April, 2017 Diterima : Sedang Ditangani 20/12/2016 - 08:07
PT Batamas Jala Nusantara (BJN)

Mohon petunjuk dan pengarahan untuk menguasai kembali aset dan operasional galangan kapal PT BJN yang berlokasi di Pulau Batam.

Monday, 6 March, 2017 Ditolak 16/12/2016 - 10:58
Permasalahan PT. GSK Consumer Healthcare Indonesia mengenai Model Contract Manufacturing Operation (CMO)

PT. GSK adalah Perusahaan di Inggris yang telah memiliki 3 badan hukum yang telah beroperasi di Indonesia yaitu PT. GWI dan PT. SBP yang bergerak di bidang usaha farmasi, kemudian PT. SPI, yang bergerak di bidang usaha kesehatan konsumen. Ketiganya telah memegang ijin API-P (Angka Pengenal Importir Produsen). Namun aturan impor baru menyebutkan bahwa pemegang API-P dilarang mengimpor produk barang jadi. Oleh karena itu PT. GSK akan mendirikan PT. GSK Consumer Healthcare Indonesia (GSKCHI) sebagai pemegang ijin API-U (Angka Pengenal Importir Umum) dan direncanakan beroperasi awal tahun 2017. PT. GSK telah berkomitmen investasi dengan Presiden Joko Widodo pada tanggal 20 April 2016 di London senilai GBP 9.2 juta dan akan diperluas dengan tambahan sekitar GBP 5.2 juta melalui model kegiatan kontrak produksi/Contract Manufacturing Operation (CMO) di Indonesia. Dengan model tersebut, GSKCHI akan menandatangani perjanjian kontrak produksi (CMO) dengan produsen lokal untuk produksi pasta gigi. GSKCHI akan menjadi prinsipal dan pemegang notifikasi atas produk pasta gigi. Permenkes 1176 tahun 2010 tentang kriteria dan prosedur untuk memperoleh notifikasi menyebutkan bahwa Badan usaha yang melakukan kontrak produksi dengan industri kosmetika yang telah memiliki izin produksi dapat menjadi Pemilik Nomor Notifikasi. Pihak BKPM melalui Konsultan Front Desk, mengkonfirmasi bahwa PT. GSKCHI adalah prinsipal dan bukan distributor dan tidak perlu ada izin lebih lanjut dari BKPM. Hal yang ingin didapatkan secara tertulis dari BKPM adalah model CMO PT. GSKCHI akan dianggap sebagai prinsipal dan bukan distribusi (tidak memerlukan izin distribusi) dan apakah ada izin lain yang diperlukan dalam rangka kerjasama kontrak produksi lokal. Dari pihak BKPM, PT. GSKCHI wajib memiliki izin prinsip penanaman modal atas kegiatan usahanya.

Tuesday, 4 April, 2017 Diterima : Tuntas 07/12/2016 - 17:05
Permasalahan Proyek Gas Pipeline Development untuk CCPP Tanjung Batu, kalimantan Timur di Lingkungan PT. PLN (Persero)

Terkait proyek tersebut terdapat persyaratan TKDN hanya 25%, artinya terbuka kesempatan peserta lelang untuk membeli Pipa+coating dari luar negeri/import, padahal pipa tersebut dapat dipasok dari dalam negeri. saat ini sudah ada 3 perusahan dalam negeri yang sudah sesuai aturan yaitu TKDN-nya antara 35-40 %.

Monday, 10 April, 2017 Diterima : Tuntas 01/12/2016 - 11:00
Permasalahan PT Portal Bursa DIgital

PT Portal Bursa Digital adalah suatu perusahaan penanaman modal asing yang saat ini bermaksud menyampaikan permohonan kebijakan sehubungan dengan permohonan izin usaha yang telah diajukan oleh PT Portal Bursa Digital yang saat ini statusnya ditolak untuk diperbaiki oleh karena perusahaan tersbut belum menyampaikan tanda daftar penyelenggara sistem elektronik (PSE) sampai dengan batas waktu terakhir pengajuan permohonan izin usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM No. 15 tahun 2015 mengenai Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (Perka BKPM 15/2015.

Tuesday, 29 November, 2016 Diterima : Tuntas 29/11/2016 - 14:30
Permasalahan PT Tawon Energi Abadi dalam Pembangunan PLTMN CPO Terapung 5 MW (EBT) di Pulau Simeulue Aceh

Berdasarkan surat PT. PLN (persero) wilayah Aceh No.00049/REN.06.01/W.Aceh/2016, tanggal 04 Mei 2016 perihal harga beli energy (terlampir), dan surat PT Tawon Energy Abadi No.B.002/GM.PT.PLN wilayah Aceh/TEA/V/2016, tanggal 12 Mei 2016 (terlampir): Persetujuan untuk penandatanganan PPA pada minggu III bulan Mei 2016 (terlampir), maka dari PT TEA memohon penjelasan yang lebih rinci dari pihak PLN wilayah Aceh terutama GM PT PLN (Persero) wilayah Aceh terhadap surat PT PLN (Persero) wilayah Aceh No.0113/REN.06.01/W.Aceh/2016, tanggal 22 September 2016 (terlampir) perihal ditolaknya rencana pembangunan pembangkit listrik CPO terapung sebesar 5 MW yang merupakan pembangkit energi terbarukan terapung pertama di Indonesia bahkan dunia yang seharusnya bisa menjadi kebanggaan masyarakat Aceh pada umumnya, dan kabupaten Simeuleu pada khususnya.

Tuesday, 25 April, 2017 Diterima : Sedang Ditangani 29/11/2016 - 13:24
Permasalahan Merek INDEX dan INDEXLIVINGMALL

Permasalahan ini terjadi ketika Ijek Widya Krisnadi selaku pemilik dan komisaris pada PT.Home Centre Indonesia selaku distributor di INdonesia pada saat itu melanggar perjanjian dengan mendaftarkan merek INDEX milik Index Interfum Co. Ltd. dengan itikad tidak baik pada Direktorat Jendra Hak Kekayaan Intelektual Indonesia. Putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat Kasasi dan bahkan peninjauan kembali telah menguatkan putusan Pengadilan Niaga Jakpus yang menyatakan bahwa Ijek Widya Krisnadi adalah pendaftar merek INDEX sebegai merek terkenal kami dengan itikadtidak baik. sehingga akibatnya merek INDEX tersebut telah dihapus pendaftarannya oleh Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Kemenkum dan HAM. Namun, Walaupun sudah ada putusan yg mengikat dan penghapusan merk INDEX sebagaimana dimaksud diatas, proses permintaan pendaftaran merek INDEX kami tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Indonesia selaku pihak terkait dalam putusan MA diatas, masih menerima dan bahkan mengabulkan permintaanpendaftaran turunan merek INDEX yang dimodifikasi yg diajukan oleh pihak yang samadengan itikad tidak baik secara berulang-ulang dengan tujuan untuk menghalangi investasi kami di Indonesia. Bahwasannya investasi seharusnya sudah dapat terealisasi namun ketidakpasian hukum dalam pendaftaran merek kami diatas, secara langsung mengakibatkan tertundanya rencana investasi kami di Indonesia. Meskipun kami telah memilikimitra Indonesia dalam Investasi tersebut.

Dirjen HAKI Kemenkumham bersama Bareskrim Polri dan Index Interfum akan membahas penyelesaian masalah, dan hasilnya dilaporkan pada Pokja 4 maksimal tanggal 20 Desember 2016. Tuesday, 20 December, 2016 Diterima : Tuntas 29/11/2016 - 13:03
MOU PT. Binatek Energi Terbarukan dengan PT. PLN

1. PT. Binatek/UPC telah menandatangani MOU dengan PLN tentang Pengembangan proyek PLTB di Indonesia pada tanggal 26 Okt 2015 dan disaksikan oleh Presiden Joko Widodo pada saat kunjungan ke Amerika. 2. PT. Binatek saat ini telah siap untuk melaksanakan pengembangan proyek paket yang pertama sesuai MOU yaitu Sidrap Fase II (60 MW) di Sulawesi Selatan dan Lima Pulau Lainnya yaitu : Ambon, Selayar, Buton, Kupang dan Kei Kecil 3. Pada saat ini pihak PLN menunda pengembangan proyek Sidrap Fase II di Sulawesi Selatan dengan alasan : a. Stabilitas Jaringan yang tidak menentu. Sedangkan jawaban dari pihak PT. Binatek sudah menawarkan " Full Battery Storage Back Up " (pertama di Indonesia) yang mana akan menjamin kestabilan Jaringan. b. Permintaan Pasar yang masih kecil di wilayah yg menjadi tujuan pembangunan proyek tersebut. Sedangkan Jawaban dr pihak PT. Binatek bahwa Proyek Sidrap Fase II ini baru akan berjalan pada tahun 2018, Sulawesi Selatan adalah provinsi dengan pertumbuhan penduduk tertinggi di Indonesia, Proyek Sidrap fase II (60 MW) ini akan memberikan beban daya yang setara dengan 22 MW PLTU, Adanya komitmen dengan pihak PLN untuk memasukan proyek ini kedalam RUPTL sesuai MOU yang telah disepakati bersama. 4. PT. Binatek sudah menurunkan harga penawaran yang sebelumnya 10.87 US cents menjadi 9.60 US cents, sehingga dapat menghemat $ 76,200,000 untuk beban biaya pembayaran. 5. Pihak PT. Binatek berharap tindak lanjut dan komitmen PLN terhadap MOU yang sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak serta disaksikan oleh Prsiden Joko Widodo ini dapat terwujud dalam beberapa bulan kedepan terkait kesiapan groundbreaking yang rencananya akan dilaksanakan di Sidrap, Sulawesi Selatan.

Monday, 28 November, 2016 Diterima : Tuntas 23/11/2016 - 12:19
Permohonan Izin untuk Bongkar Muat dan Penumpukan Sementara PT Bintang Sembilan Sembilan Persada

PT Bintang Sembilan Sembilan Persada (Swasta Nasional) merupakan badan usaha Pelabuhan yang telah mendapat izin usaha dari Bapak Menteri Perhubungan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 401 tahun 2010 tentang Pemberian Izin Usaha kepada kami sebagi BUP dan ingin berpartisipasi dalam rangka pembangunan Terminal Umum berstandar Internasional di Batu Ampar Batam. Kemudian telah mendapat izin reklamasi pantai atas milik PT BSSP dengan Keputusan Menhub Nomor : KP.995 tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 tentang Pemberian Izin Reklamasi di Perairan pelabuhan Batu Ampar, dan telah selesai dilaksanakan reklamasi. Tanggal 25 Juni 2014 PT BSSP mendapat surat dari Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Nomor : PP-00/13/13/DP-14 perihal izin pembangunan, seluruh persyaratan telah kami penuhi. Surat dari Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Nomor : PP.40/30/9/DP-16 tertanggal 14 November 2016 perihal pengembangan Pelabuhan. Kemudian Surat dari Kepala Kantor Pelabuhan Batam kepada perusahaan kami dengan Nomor; PP-404/46/II/Kpl.Btm-16 tertanggal 25 Oktober 2016 perihal perpanjangan penggunaan lokasi untuk kegiatan bongkar muat dan penumpukan sementara, akan tetapi pihak BP Batam tidak mengeluarkan izin tersebut.

Monday, 11 September, 2017 Diterima : Tuntas 22/11/2016 - 16:34
Permasalahan kepastian investasi Kebun Tebu di Kabupaten Tulang Bawang

PT bangun Nusa Indah Lampung (BNIL) tidak mendapatkan izin untuk melanjutkan kegiatan usaha budidaya tanaman tebu dan memanen tebu yang dihasilkan

Monday, 19 March, 2018 Diterima : Sedang Ditangani 10/11/2016 - 17:11
Permasalahan PT Bali Seafood International (BSI) berfokus pada penyempitan/perampingan rantai pasokan bagi nelayan

investasi telah dilakukan sebesar USD 1,5 juta. Saat ini pembangunan terhenti dan investasi tertahan karena : (1) Kekurangan pasokan air (2) Kekurangan pasokan listrik (3) Kurangnya dukungan sekitar untuk ikut mengembangkan proyek perikanan berkelanjutan.

Pokok-pokok hasil monitoring Tim Pengembangan Investasi Kemenko Ekon pada tanggal 22 Nov 2016: a. Terkait permasalahan pasokan air, DKP berkomitmen untuk membebaskan lahan dan membangun sumur pompa dan instalasi pipa dengan biaya tahun anggaran 2017; b. Terkait permasalahan listrik, PT BSI berencana untuk memasang daya 550 kv. PLN bertanggung jawab untuk pembangunan instalasi sampai gardu listrik sementara biaya penyambungan ke gardu, pembelian dan pemasangan trafo, Sertifikat Laik Operasi (SLO), dan Serah Terima Operasi (STO) merupakan tanggung jawab calon pelanggan. Sesuai informasi dari PLN, besar biaya yang dikenakan untuk PT BSI sama dengan biaya untuk calon pelanggan lain. Untuk daya 550 kv, Biaya Pemasangan (BP) sebesar Rp 350.205.000, -, Uang Jaminan Langganan sebesar Rp 111.000.000,- dan materai Rp 6.000,-, sehingga total biaya menjadi Rp 461.000.000,-. c. Terkait infrastruktur dan fasilitas di PPI, Pemprov NTB telah memperbaiki fasilitas dan membangun infrastruktur seperti jalan. d. Terkait pabrik es, DKP tetap berkomitmen sesuai kesepakatan awal untuk merenovasi bangunan sementara PT BSI menyediakan mesin es. Monday, 27 February, 2017 Diterima : Tuntas 02/11/2016 - 14:47
Permasalahan Pembangunan PLTU Jawa 4 Tj. Jati Unit 5-6 2x1000MW

1. Financial Closing selalu mundur dari target PPA (standar 6 Bulan). 2. Pengerjaan proyek antara 50-54 bulan dalam pelaksanaannya dapat dipercepat melalui berbagai cara (penambahan jam kerja dan peralatan). 3. Indikasi penyebab lamanya waktu pengerjaan proyek, selain dari aspek teknis, juga karena proses administrasi dan perizinan yang belum selesai yang berdampak pada CoD. 4. Sinkronisasi jadwal penyelesaian proyek pembangkit dan transmisi sering tidak sejalan dengan rencana penyelesaian pembangunan.

Monday, 10 April, 2017 Diterima : Tuntas 28/10/2016 - 11:27
Permasalahan Pembangunan PLTU Jawa 3 Eks Tj Jati A 2 x 660 MW

Bank Indonesia diharapkan dapat memberi kompensasi kepada kontrak-kontrak bidang ketenagalistrikan untuk menyelesaikan Financial Close.

Wednesday, 26 October, 2016 Diterima : Tuntas 26/10/2016 - 14:29
Permasalahan Pembangunan PLTU Jawa 7 2 x 1000 MW
  1. Izin khusus Desain Konstruksi Pelabuhan Jetty PLTU Jawa 7 belum mendapat rekomendasi oleh KSOP Kelas I Banten mengingat belum adanya kesepakatan dari PT Multimas Nabati Asahan (MNA) yang akan membuat Jetty di yang bersebelahan. PT MNA hanya ingin membangun jetty dengan konsep reklamasi masif. Bukan dengan konsep tiang pancang sesuai yang dipersyaratkan oleh Kementerian KKP.
  2. Kesepakatan diperlukan mengingat Jetty PT MNA dapat mengakibatkan sirkulasi air pendingin mengancam keandalan dan efisiensi PLTU Jawa 7 dan meningkatnya biaya operasi karena melakukan continuosly dredging.
  3. Izin Khusus Desain konstruksi harus segera diterbitkan mengingat izin tersebut merupakan dasar pembuatan AMDAL PLTU Jawa 7 yang harus keluar sebelum Juni 2016, sehingga pembangunan Jetty sesuai dengan target operasinya pada bulan Juni 2019, pada saat PLTU memasuki operasi.
Wednesday, 15 February, 2017 Diterima : Tuntas 26/10/2016 - 14:24
Permasalahan Peraturan Walikota Denpasar yang Bertentangan Dengan Perpres Nomor 44 tahun 2016 tentang DNI Dalam Hal Pendirian Bioskop

Adanya Perda di Kotamadya Denpasar bertentangan dengan Perpres Nomor 44 tahun 2016 tentang DNI. Dalam hal pendirian Bioskop muncul Perda yang mengganjal karena terbit setelah semua izin terpenuhi

Kementerian Dalam negeri membenarkan bahwa masih terjadi beda penafsiran tentang gelanggang seni dengan bioskop, dengan keluarnya Peraturan Walikota nomor 31 tahun 2016 tentang pengatuan pendirian bioskop Monday, 24 October, 2016 Diterima : Tuntas 25/10/2016 - 22:35
Permasalahan ketenagakerjaan di salah satu Bisnis dari PT Maersk di Indonesia yaitu PT Damco Warehousing

Permasalahan ketenagakerjaan di salah satu Bisnis dari PT Maersk di Indonesia yaitu PT Damco Warehousing, menyebabkan aksi unjuk rasa berkepanjangan.

Terkait permasalahan Dispute PT Damco, sebagai berikut:
1. PT Damco Warehousing Indonesia (DWI), memiliki kontrak kerjasama dengan PT Tunas Baru Sejahtera (TBS), dengan Bpk H. Jahiri selaku direktur Utama. Hubungan kerjasama antara DWI dan TBS berlangsung sejak tahun 1998 hingga 2016.
2. Di bulan April 2016, Damco mengadakan tender terbuka dengan ada 3 perusahaan yang berminat untuk kerjasama (termasuk TBS). Di akhir tender, Damco memutuskan untuk menunjuk perusahaan lain untuk kerjasama kedepannya, dan kerjasama dengan TBS diakhiri sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam kontrak yang telah ditanda-tangani oleh Damco dan TBS.
3. Bpk. H. Jahiri selaku direktur TBS tidak menerima pengakhiran kerjasama tersebut dan meminta kompensasi kepada Damco atas pengabdiannya dengan total 3 milyar rupiah. Posisi dari Damco, tidak bisa mengabulkan karena angka tersebut tidak diatur didalam kontrak antara Damco dan TBS, serta mempersilakan Bpk. H. Jahiri menempuh jalur hukum apabila diperlukan.
4. Maka hingga hari ini, Bpk. H. Jahiri meminta dukungan dari sebuah serikat kerja dari luar Damco (KIKES) yang kebetulan kuat di area Cakung Cilincing, sebagai kuasanya untuk menuntut 3 milyar rupiah tersebut.
5. Dalam aksinya, KIKES melakukan hal-hal sebagai berikut:
• Demonstrasi/ unjuk rasa
• Blokade akses ke gudang
• Pembakaran ban
• Pelemparan sampah, baru dan botol ke area DWI
• Pendirian tenda perlawanan
• Pemerasan terhadap pengemudi truk pelanggan kami yang melakukan pengiriman barang
6. Sebagai tindakan sesuai koridor hukum, dari sisi DWI kami telah melakukan koordinasi ke pihak kepolisian (Polsek dan Polres), serta membuat laporan-laporan polisi resmi terkait dengan aksi-aksi diatas (kami lampirkan laporan polisi yang terakhir kami buat).
7. Koordinasi tersebut hingga saat ini telah dijalankan cukup baik, namun pendapat kami mungkin dapat lebih baik lagi mengingat aksi ini sudah berjalan selama 5 bulan (dari bulan Mei 2016) dan operasional kami masih sangat terganggu sehingga menyebabkan rasa tidak percaya akan investasi yang ada, baik dari internal Maersk Group sendiri maupun dari pelanggan-pelanggan kami yang berasal dari luar Indonesia. Informasi yang disampaikan kepada kami dari pelanggan-pelanggan kami tersebut, bahwa mereka akan mempertimbangkan secara serius akan kelangsungan investasi mereka di indonesia karena iklim usaha di Indonesia yang belum dapat memberikan kepastian.

Wednesday, 23 November, 2016 Diterima : Tuntas 25/10/2016 - 22:23
Permasalahan terkait PLTU Jawa 1 Cirebon Exp. 1x1000 MW (IPP)

1. Penyelesaian masalah pertanahan dan masalah sosial terkait ganti rugi tanah, bangunan, dan tanaman memerlukan dukungan semua pihak untuk penyelesaiannya.
2. Bank Indonesia diharapkan dapat memberi kompensasi kepada kontrak-kontrak bidang ketenagalistrikan untuk menyelesaikan Financial Close.

Tuesday, 25 October, 2016 Diterima : Tuntas 25/10/2016 - 22:06
Lambannya pelayanan perijinan perusahaan paving (CV.Intikom) di Kabupaten Mojokerto

- Lambannya pelayanan perijinan perusahaan paving (CV.Intikom) di Kabupaten Mojokerto, yang di urus mulai tahun 2014 hingga sekarang belum kunjung selesai, apalagi dalam pengurusan ijin tersebut ada informasi pungutan liar dalam pengurusan keterangan penggunaan pemanfaatan tata ruang harus membayar 150 juta, tanpa ada bukti penerimaan tersebut masuk ke kas negara dan dalam pengurusan ijin prinsip pihak pejabat meminta lebih dari 1 milyar supaya IMB keluar.

- Menteri Dalam Negeri c.q Dirjen Administrasi Kewilayahan Kemdagri meningkatkan pembinaan terhadap pemerintah daerah dalam hal pemberian ijin. Tuesday, 25 October, 2016 Diterima : Tuntas 25/10/2016 - 22:00
PT. Gulf Mangan di Kupang

Pemda di Kota Kupang tidak memberikan ijin lokasi kepada PT Gulf Mangan Group

Monday, 21 November, 2016 Diterima : Tuntas 25/10/2016 - 21:59
Permasalahan terkait PLTA Upper Cisokan Pump Storage

1. Masalah timbul ketika ada pengajuan izin penambangan dari Pemda kepada 11 perusahaan di lahan HGB PLN (an. Indonesia Power) yang diperkirakan akan mengganggu pasokan bahan bangunan dalam pengerjaan proyek PLTU Upper Cisokan. 2. PLN sudah mendapatkan lahan pengganti dan pengukuran tanah pengganti telah selesai sejak Oktober 2015. 3. Hingga saat ini BPN Kantor Pertanahan Bandung Selatan belum mengeluarkan sertifikaat HGB-nya. 4. Sebagai perbandingan pada saat pembebasan lahan di Batang, setelah proses pengukuran tanah selesai, dalam jangka 1 minggu PLN sudah menerima sertifikat HGB.

1. Pada rapat awal BPN tidak hadir. 2. Menunggu tanggapan Kepala Kantor Pertanahan Bandung Barat atas tidak dikeluarkannya HGB atas nama Indonesia Power. Tuesday, 2 May, 2017 Diterima : Tuntas 25/10/2016 - 21:57
Kriminalisasi dalam penyidikan permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT. Bogorindo Cemerlang pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi

Kriminalisasi dalam penyidikan permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT. Bogorindo Cemerlang pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi

Permasalahan sudah masuk ranah hukum dimana Pokja IV tidak dapat melakukan intervensi terhadap proses hukum yang sedang berlangusng di Pengadilan Tipikor Bandung. Tuesday, 25 October, 2016 Diterima : Tuntas 25/10/2016 - 21:46
Permasalahan terkait PLTA Jati Gede

1. Berakhirnya MoU antara Ditjen. SDA dan PT. PLN sejak tanggal 14 Desember 2014 mengakibatkan terhambatnya perizinan yang harus dikeluarkan Ditjen. SDA seperti Izin SIPPA, Persetujuan Desain Bendungan, Izin Konstruksi Bendungan, dan Izin SDA PLTA.

2. Sampai saat ini Ditjen SDA belum bersedia mengeluarkan izin dengan alasan kerjasama harus melalui mekanisme Kerjasama Pemanfaatan Infrastruktur (KSPI).

3. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu berpendapat tidak perlu ada MoU, mengingat pemanfaatan air untuk PLTA tidak termasuk kedalam ketegori pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN). PLN cukup membayar tarif Biaya Jasa Pemanfaatan Sumber Daya Air (BJPSDA).

Ditjen. SDA menyatakan bahwa peraturan perundangan mengenai KSPI dalam waktu dekat akan segera diterbitkan. Monday, 24 April, 2017 Diterima : Tuntas 25/10/2016 - 21:45
SUTET 500 kV Pantai Utara Jawa dan SUTET 150 kV Tanjung Jati-Sayung (Total Tower 341)

1. Dalam RTRW beberapa Kabupaten/Kota belum mengakomodir rencana pembangunan SUTET 500 kV Pantai Utara
2. Warga yang sengaja menanam tanaman baru di bawah rencana transmisi SUTET 500 kV Tanjung Jati-Tx. Sudah keluar legal opinion dari kejaksaan tinggi Jawa Tengah yang intinya bahwa tanaman yang diganti hanya yang ditanam sebelum Penetapan Lokasi muncul.
3. Panjangnya proses administrasi dan negosiasi di lapangan atas pemanfaatan tanah instansi/kementerian yang mekanismenya diatur dalam perpres 27/2014 memerlukan adanya JUKLAK dan JUKNIS yang jelas.
4. Perlu adanya JUKLAK dan JUKNIS yang jelas terkait Perpres 4 Tahun 2016 Pasal 22 khususnya terkait pembuatan pertimbangan teknis (pentek) sebagai syarat terbitnya penetapan lokasi. Kondisi di lapangan penyelesaian penlok untuk 5-10 tower mencapai 2-3 bulan.
5. Banyak proyek transmisi dan gardu induk dihambat oleh oknum TNI/Polri yang melindungi pihak yang bersengketa dengan PLN dan ikut mengancam karyawan PLN.
6. Pelaksanaa pembebasan tanah Kas Desa oleh Gubernur masih memerlukan waktu yang cukup lama. UU No 2 Tahun 2012, sebagai dasar proses pelepasan hak tanah kas desa belum dipatuhi oleh Gubernur.
7. Apabila penyelesaian transmisi tidak berbarengan dengan penyelesaian pembangkit listrik maka PLN akan dikenakan denda sesuai kontrak dengan IPP yaitu sebesar Rp 27 triliun/tahun.

Monday, 10 April, 2017 Diterima : Sedang Ditangani 25/10/2016 - 21:44
Permasalahan PT Yee Sang Mining terkait Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)

1. PT Yee Sang Mining melalui beberapa suratnya kepada Bapak Wakil Presiden RI berkeinginan untuk membangun kawasan industri yang terintegrasi yaitu dengan membangun produksi tungku dan peleburan (Blast Furnace dan Smelter) serta pembangunan pembangkit tenaga listrik untuk operasionalnya. 2. Untuk memberikan pasokan bahan baku perusahaan mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin berinvestasi di 4 Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di Kalimantan Tengah seluas 400 ribu ha. 3. Perusahaan menginginkan agar mendapat prioritas utama dalam lelang WIUP mengingat perannya sebagai inisiator di blok tersebut. 4. Saat ini perizinan untuk pembangunan smelter telah dikeluarkan BKPM, dan untuk izin WIUP masih harus menunggu proses lelang yang pelaksanaannya masih menunggu dikeluarkannya Permen ESDM. 5. Penciutan wilayah yang diajukan izin eksplorasi

Menteri ESDM mengimplementasikan Permen ESDM No. 25 tahun 2016 khususnya berkaitan dengan penetapan WIUP. Menteri ESDM mempercepat penerbitan Permen ESDM tentang nilai kompensasi untuk penentuan harga dasar lelang wilayah Monday, 27 February, 2017 Diterima : Tuntas 25/10/2016 - 21:40
PLTU IPP Batang, 2 x 1000 MW

1. Jalur evakuasi daya eksisting tidak mencukupi untuk menampung daya keluaran pembangkit.
2. Bank Indonesia diharapkan dapat memberi kompensasi kepada kontrak-kontrak bidang ketenagalistrikan untuk menyelesaikan Financial Close

Tuesday, 25 October, 2016 Diterima : Tuntas 25/10/2016 - 21:37
Permasalahan hukum antara PT. Kodeco dengan PT. Mandiri Madura Barat terhadap Ikatan Kerjasama (Partisipasi Intrest) atau pengalihan 10% biaya pengeboran minyak (West Madura Offshore) di Lepas Pantai Utara Madura.

Permasalahan adalah kepemilikan saham PT Kodeco sebesar 10% dalam konsorsium West Madura Offshore Production Sharing Contract. PT Kodeco berjanji memberikan saham 10% tersebut kepada PT Mandiri Madura Barat (MMB) dengan syarat uang muka sebesar USD 61 juta. Dari nilai USD 61 Juta tersebut, MMB telah menyetor sebesar USD 6.140.000. setelah dilakukan penyetoran dan tanda tangan kontrak antara MMB dan Kodeco, pada tanggal 28 Maret 2014, Korea National Oil Corporation (KNOC) melakukan somasi kepada MMB dan Kodeco, menerangkan bahwa Kodeco memiliki hutang kepada KNOC dan menjanjikan sharing kepemilikan atau hasil usaha dari sharing kepemilikan di konsorsium West Madura Offshore Production Sharing Contract. Dalam penandatanganan perjanjian antara Kodeco dan MMB, Kodeco tidak menerangkan kewajiban hutang mereka kepada MMB, sehingga keputusan bisnis yang dilakukan oleh MMB menjadi merugikan untuk MMB. MMB melaporkan 3 direksi Kodeco kepada Bareskrim Polri dengan tuduhan penipuan dan pencucian uang.

1. Bareskrim sudah menerima surat dari MMB dan menindaklanjutinya. 2. Proses hukum sudah berjalan dan telah dilakukan pencekalan terhadap manajemen Kodeko. 3. Bareskrim juga telah menyita Asset Kodeko yang ada dalam sejumlah rekening. 4. Kedubes Korea merasa pertemuan yang difasilitasi Pokja IV cukup baik dan mendorong Kodeko untuk segera menyelesaikan kewajibannya sehingga pencekalan dapat ditarik dan dapat terus melakukan kerjasama investasi ke depan. Friday, 23 December, 2016 Diterima : Tuntas 25/10/2016 - 21:02
Pengenaan BPT kepada Chevron terkait transaksi Pengalihan PI yang dilakukan tahun 2011

Chevron melakukan pengalihan Participating Interest kepada Sinopec pada tahun 2011. Ketentuan mengenai perpajakan yang berlaku saat itu adalah mengacu pada PP No.79 tahun 2010, dimana di dalamnya tidak mengatur tentang BPT terkait dengan pengalihan Participating Interest. Pada akhir tahun 2011, dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan / PMK No.257 tahun 2011 yang di dalamnya mengatur tentang BPT bagi penghasilan lain di luar kontrak kerjasama Migas. Pada tahun 2012, Chevron telah menanyakan persoalan ini ke KPP Migas, dan telah dijawab melalui surat bahwa, Chevron tidak terhutang terhadap pajak dari penghasilan yang didapatkan dari transaksi pengalihan Participating Interest tahun 2011, karena aturan tersebut juga mengatur bahwa diberlakukan terhadap transaksi yang dimulai sejak 1 januari 2012 (sejak PMK tersebut berlaku). Namun pada oktober 2015, KPP Migas mengeluarkan SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) terkait BPT penghasilan dari transaksi tersebut. Hal ini menunjukkan ketidakpastian dalam berinvestasi di Indonesia.

1. Chevron menganggap semua beban untang terhadap pajak dari penghasilan yang didapatkan dari transaksi pengalihan Participating Interest tahun 2011 sesuai dengan informasi KPP Migas. 2. Pada oktober 2015, KPP Migas mengeluarkan SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) terkait BPT penghasilan dari transaksi tersebut. 3. Dalam penyelesaian kasus ini Chevron tidak ingin penyelesaian kasus melalui Pengadilan Pajak, karena akan merugikan perusahaan baik itu menang atau kalah. Wednesday, 9 November, 2016 Diterima : Tuntas 25/10/2016 - 13:20
Permasalahan Tata Cara Pembatasan Pemberian Izin Usaha Industri oleh Pemda Jawa Timur

Konsistensi :
Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41 tentang Ketentuan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri yang menetapkan izin industri seumur hidup, namun peraturan daerah Provinsi Jawa Timur membatasi izin usaha selama 5 tahun.

Friday, 26 August, 2016 Diterima : Sedang Ditangani 05/09/2016 - 07:49
Lambatnya penerbitan HGU yang diajukan oleh PT.Mina Seram Lestari di Maluku.

PT. Mina Seram Lestari, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perikanan (budidaya tambak udang) di Seram, Maluku. Tambak udang PT.Mina Seram Lestari telah mendapat pengakuan sebagai sentra budidaya udang dengan baik melalui sertifikat penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dengan predikat sangat baik (excellent). Untuk mendukung perkembangan usaha yang padat modal dan padat karya, PT. Mina Seram Lestari merencanakan untuk memperluas lahan usaha tambak dengan target 1000Ha sampai dengan 2020. Sejak februari 2015, PT.Mina Seram Lestari telah mengajukan kembali permohonan HGU (proses sebelumnya dilakukan pada tahun 1996) seluas 679 Ha, di atas areal seluas 7000 Ha yang telah dilepaskan dari masyarakat adat. Hingga saat ini, belum ada kejelasan dari Badan Pertanahan Nasional tentang kemajuan dari proses pengajuan HGU tersebut.

PT. MSL - Pengulangan penjelasan sesuai surat yang telah dikirimkan ke Pokja IV melalui Menko Kemaritiman. - Fasilitas kegiatan industri tambak udang PT.MSL telah terbangun sejak tahun 1996. - Dalam perjalanan usahanya, mengalami berbagai hambatan, baik krisis moneter, maupun konflik horisontal/ konflik sosial di maluku pada akhir 90an hingga awal 2000an. - PT.MSL telah menyiapkan tanah yang telah dilepaskan dari masyarakat pada tahun 1995. Pengajuan HGU pernah diajukan pada tahun 1996, namun tidak selesai karena ada konflik horisontal saat itu. Sejak awal 2015, diajukan kembali, namun tak kunjung selesai. - Proses saat ini terbentur dengan peraturan menteri ATR/Ka BPN yang baru (tahun 2015), yang membatasi luasan untuk tambak hanya sebesar 200 Ha, sementara yang diajukan adalah 679 Ha. - Selama ini koordinasi antara BPN Pusat dan Kanwil BPN provinsi, belum melibatkan perusahaan. - Dalam pengembangan usahanya, selama ini telah berkoordinasi dengan KADIN. - Pemutaran video tentang keadaan di PT.MSL Seram saat ini. BPN - Permasalahan yang terjadi memang terkait dengan regulasi yang ada saat ini, yaitu Peraturan Menteri tahun 2015 tentang Ijin Lokasi. - Sejarahnya, dulu ada paket oktober 1993, terkait dengan ijin lokasi, dimana pengajuan ijin lokasi, tdk ada pembatasan. Kebijakan tersebut dulu dikeluarkan untuk menarik investor. Fakta yang terjadi saat itu, banyak pemilik ijin lokasi yang tidak melakukan perolehan tanah, sehingga sejak tahun 1999 mulai dibatasi. - Pada tahun 2015, kembali dikelurkan Peraturan Menteri terkait dengan ijin lokasi yang membatasi untuk usaha tambah, hanya sebesar 200 Ha. - Perolehan tanah memang telah dilaksanakan sejak tahun 1994, namun pengajuan HGU baru diajukan kembali pada tahun 2015 - Terkait hal ini ,sudah dipanelkan oleh tim dari BPN, dengan kesimpulannya, “akan dikecualikan”. Namun demikian, terlebih dahulu akan dilakukan pengkajian terhadap dampak bagi masyarakat, yang meliputi dampak sosial, ekonomi, dll. Hasil panel telah diputuskan mei tahun 2016. - Saat ini perlu dilakukan oleh kantor wilayah, dan BPN pusat masih melakukan koordinasi dengan Kanwil BPN Prov. Maluku Wakil Ketua Pokja IV - Berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh BPN untuk menindak lanjuti permasalahan ini? - Diharapkan kepada PT.MSL agar berkomunikasi aktif dengan BPN pusat dan Kanwil BPN Provinsi untuk memonitor progress dari pengajuan HGU. - Masalah ini akan dibahas kembali pada bulan depan. Thursday, 20 July, 2017 Diterima : Tuntas 17/08/2016 - 17:53
Penyidikan terhadap pengembang kawasan Industri Ngoro, PT.Intiland Sejahtera

Permasalahan yang melibatkan PT.Intiland Sejahtera(IS) , terkait dengan kegiatan cut and fill (pematangan tanah) namun juga dikategorikan sebagai kegiatan pertambangan (galian C) karena terjadi di wilayah yang tumpang tindih dengan wilayah IUP PT. Geolava Manunggal Teknik Utama (GMTU).

Tanggapan BARESKRIM (9 agustus 2016) Pembahasan masih dalam proses, semoga tidak melewati target waktu yang telah ditentukan. Monday, 8 August, 2016 Diterima : Tuntas 19/07/2016 - 07:03
Gangguan terhadap kegiatan hauling PT. Anzawara Satria

Laporan Penyetopan Jalan untuk kegiatan hauling Batubara PT.Anzawara Satria di Kab.Tanah Bumbu, Kalsel. Pelapor menyampaikan, bahwa kegiatan produksi batubara terganggu oleh adanya penghentian dari sekelompok orang yang melakukan pemerasan, namun aparat keamanan tidak melakukan penindakan.

Monday, 6 June, 2016 Diterima : Tuntas 18/07/2016 - 18:15
Sengketa PT.BHP dan PT.Adaro Energy

Sengketa antara BHP Billiton dengan PT.Adaro Indonesia, terkait dengan permasalahan Laporan tentang Pemalsuan dan Pencucian Uang. Dalam hal ini melibatkan kerjasama kedua pihak dalam kegiatan pertambangan di Julai Coal , Kalimantan Tengah.

Monday, 6 June, 2016 Diterima : Tuntas 18/07/2016 - 17:54
Aturan Label Nutrisi Baru dari Amerika Serikat

Pemerintah Amerika Serikat (AS) menerbitkan Final Rule mengenai New Nutrition Label Regulations untuk produk makanan dan minuman (mamin) yang beredar di AS. Efektif berlaku 26 Juli 2016. Compliance Date untuk peraturan ini terbagi 2 (dua) yaitu: a. 26 Juli 2018 untuk perusahaan dengan penjualan tahunan bernilai US$ 10 juta atau lebih; b. 26 Juli 2019 untuk perusahaan dengan penjualan tahunan di bawah US$ 10 juta

Kemenperin berpendapat: 1. Perlu kajian terhadap dampaknya dalam industri makan minum dan terhadap biaya produksi 2. Mensosialisasikan aturan yang diberlakukan Pemerintah AS kepada pelaku usaha terkait Friday, 15 July, 2016 Diterima : Tuntas 30/06/2016 - 07:54
Aturan Produk Tuna dari Amerika Serikat

Mulai tanggal 22 Maret 2016, Pemerintah Amerika Serikat (AS) memberlakukan Interim Final Rule (IFR): Enhanced Document Requirements and Captain Training Courses to Support use of the Dolphin Safe Label on Tuna Products, yang berisi mengenai penambahan ketentuan untuk memastikan produk tuna yang diekspor ke AS harus memiliki dokumen pendukung yang memenuhi kriteria dolphin-safe.
Ketentuan aturan Dolphin Protection Consumer Information Act (DPCIA):
a. National Marine Fisheries Services (NMFS) berwenang meminta persyaratan sertifikasi dan dokumen yaitu:
b. Mewajibkan adanya pernyataan tertulis dari Kapten Kapal bahwa penangkapan produk tuna tidak menggunakan pukat cincin atau alat penangkap ikan lainnya yang secara sengaja disebar/digunakan untuk mengepung lumba-lumba selama penangkapan tuna dan tidak ada lumba- lumba terbunuh dalam proses penangkapan
c. Kapten kapal harus mengikuti pelatihan NMFS Tuna Tracking and Verification Program (TTVP)

Monday, 24 October, 2016 Diterima : Tuntas 30/06/2016 - 07:53
Tingginya Bea Masuk Ikan Tuna Kaleng

Daya saing:
Salah satu negara tujuan utama dari ekspor produk ikan tuna kaleng Indonesia, adalah Jepang, tetapi bea masuk produk ikan tuna kaleng dari Indonesia ke Jepang tertinggi dibanding negara ASEAN (7,2% untuk yellow fin dan 6,4% untuk cakalang) lainnya, seperti Thailand (0%) dan Philipina (0%).

1. Perlu segera dilakukan pertemuan antara Deputi Bidkoordinator Kerjasama Internasionak Kemenko Perekomonian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan Perikanan, dan Badan Kebijakan Fiskal 1. Kemenkeu untuk melakukan kajian atas Tarif Bea Masuk Ikan Tuna ke Jepang. 2. Kemenko. Maritim akan melakukan pertemuan dengan Pemerintah Jepang. 3. Deputi Bidkoordinator Kerjasama Internasional Kemenko Perekomonian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan Perikanan, dan Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu juga harus melakukan kajian Tarif Bea Masuk ke Amerika dan jepang sebagai Perbandingan. Tuesday, 31 October, 2017 Diterima : Tuntas 30/06/2016 - 07:44
Isu perusakan lingkungan yang disebabkan oleh limbah industri PT. Kahatex dan perusahaan lainnya di wilayah Prov. Jabar

Putusan penundaan ijin Surat Ijin Pembuangan Limbah Cair (SIPLC) atas nama PT Kahatex, PT Insan Sandang, dan PT Five Star Textile yang dikeluarkan Bupati Sumedang oleh PTUN Bandung.
Akibatnya dari sengketa tersebut mengancam keberlangsungan
puluhan ribu pekerja yang bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut.

Benar bahwa aktifitas perusahaan telah menimbulkan limbah industri yang merugikan lingkungan masyarakat. Tanggapan BLHD Prov. Jawa Barat : Sudah dilakukan rapat koordinasi sebanyak 5 (lima) kali. Namun memang kasus ini sudah lama tidak terselesaikan. Perencanaan selanjutnya adalah membuat perjanjian dengan semua perusahaan dan juga akan dilengkapi dengan rencana kerja agar segala kerugian yang timbul dapat diselesaikan dengan baik. Kunci penyelesaian ini sebenarnya ada pada perusahaan, oleh karenanya nanti akan diundang kembali perusahan-perusahaan tersebut untuk pembahasan lebih lanjut. Perusahaan mengatakan bahwa mereka telah siap untuk mengelola limbah secara transparan, namun data-data yang diterima oleh BLHD mengatakan sebaliknya. Dari sisi penegakan hukum sudah dibantu oleh Polda Jawa Barat dan Tim Satgas untuk menyelesaikan permasalahan ini Tanggapan Ketua Pokja IV: Permasalahan ini bisa dikoordinasikan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Laporkan update dari penyelesaian kasus ini. Cari solusi yang dapat menyelesaikan seluruh masalah dan jangan menimbulkan masalah lain. Tanggapan Sekretaris Pokja IV: Bila membutuhkan bantuan hukum silahkan koordinasikan dengan BARESKRIM. Agar ada monitoring dalam penyelesaian ini, maka ditetapkan target waktu yaitu 19 Agustus 2016 sudah harus ada laporan hasil rapat dari BLHD Prov. Jawa Barat. Monday, 31 October, 2016 Diterima : Tuntas 30/06/2016 - 07:26
Peran Ganda Pelindo III Tanjung Mas

Adanya peran ganda yang dilakukan oleh PT. Pelindo III Cabang Tanjung Mas, Semarang selaku OP dan juga pelaku usaha bongkar muat, sehingga menimbulkan persaingan yang tidak sehat yang berdampak pada perusahaan bongkar muat lokal/swasta mengalami penurunan daya saing.

Wednesday, 19 October, 2016 Diterima : Tuntas 30/06/2016 - 06:47
Data Base Lahan Tidak Sinkron

Permasalahan data base lahan yang tidak sinkron antar K/L dan SKPD yang menyebabkan kesulitan dalam perizinan perkebunan kelapa sawit.

Pemerintah melalui Paket Kebijakan VIII telah mengeluarkan kebijakan One Map Policy yang dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial, dengan skala 1:50.000, yang mengintegrasikan semua peta-peta yg dikeluarkan sektor. Friday, 28 October, 2016 Diterima : Tuntas 29/06/2016 - 23:21
Mekanisme Pengalihan Fungsi Hutan Lindung

Agar ada mekanisme pengalihan fungsi hutan lindung yang lebih mudah, karena pembangunan daerah terbentur kawasan hutan lindung.

Penataan kawasan telah diatur dalam RTRW, sehingga harus menyesuaikan RTRW. Wednesday, 19 October, 2016 Diterima : Tuntas 29/06/2016 - 23:19
Pengawasan Keamanan Pangan Impor Kompleks Akibatkan Beban Biaya Tinggi

Beban Birokrasi :
Permentan No. 04/Permentan/PP.340/2/2015 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT): Beberapa laboratorium terutama di negara Afrika (Pantai Gading, Ghana, Kamerun, Kongo) belum mendapatkan pengakuan dari Pemerintah Indonesia (baru satu laboratorium di China yang sudah mendapat pengakuan) dan juga belum teregistrasi di Barantan. Hal ini berpotensi terhambatnya ketersediaan barang di pasar (terutama industri makanan dan minuman) dan menyebabkan beban biaya yang tinggi. Di lain pihak, perusahaan yang mengimpor PSAT harus disertai dengan prior notice dari negara yang telah diakui, dan sertifikat hasil uji (COA) dari laboratorium yang telah teregistrasi, sementara itu dirasakan kurangnya sosialisasi terhadap ketentuan tersebut.

Atas usulan GAPMI, Kementan mengusulkan: 1. Pengecualian dan kemudahan terhadap shipment yang telah dan akan tiba di pelabuhan dengan mekanisme tes di Indonesia. 2. Menerapkan periode transisi tambahan selama 6 bulan, untuk memberikan kesempatan kepada perusahaan makanan dan minuman melakukan penyesuaian terhadap ketentuan tersebut. Wednesday, 5 October, 2016 Diterima : Sedang Ditangani 29/06/2016 - 23:15
Pelaporan e-faktur Akibatkan Beban Administrasi

Birokrasi :
Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-16/PJ/2014 tentang Tata cara Pembuatan dan pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik mewajibkan perusahaan mengeluarkan commercial invoice dan e- faktur untuk melakukan penagihan. Hal ini menimbulkan beban administrasi sedangkan di negara lain hanya menggunakan invoice saja.

Tanggapan Ditjen Pajak, Kemenkeu: Sudah dilakukan pertemuan dengan semua pihak terkait untuk dilakukan pembahasan dan penjelasan latar belakang permasalahan. Ditjen Pajak akan mengundang kembali semua pihak untuk meminta penjelasan kembali apa sebenarnya permasalahannya dan akan dicarikan solusi secepatnya. Tanggapan Ketua Pokja IV: Diberikan target waktu sampai dengan 19 Agutstus 2016 dan semua permasalahan harus sudah tuntas dan tidak boleh ada keluhan lagi. Laporkan semua hasil kepada Pokja IV. Friday, 19 August, 2016 Diterima : Sedang Ditangani 29/06/2016 - 23:05
Beban Administrasi Beratkan Pengusaha

Beban Birokrasi :
PMK No. 141/2015 telah meningkatkan beban administrasi yang besar dalam bukti potong, mengingat transaksi dari perusahaan jasa pengurusan transportasi biasanya bernilai kecil sedangkan transaksinya bisa mencapai ribuan. Dengan adanya PMK dimaksud, seluruh operator terminal mengharuskan perusahaan terlebih dahulu membayarkan seluruh jumlah tagihan, kemudian perusahaan harus membayarkan PPh Pasal 23 ke kantor pajak dengan dananya sendiri kemudian baru dimintakan kembali (refund) kepada operator terminal.

Tanggapan Ditjen Pajak, Kemenkeu: Sudah dilakukan pertemuan dengan semua pihak terkait untuk dilakukan pembahasan dan penjelasan latar belakang permasalahan. Ditjen Pajak akan mengundang kembali semua pihak untuk meminta penjelasan kembali apa sebenarnya permasalahannya dan akan dicarikan solusi secepatnya. Tanggapan Ketua Pokja IV: Diberikan target waktu sampai dengan 19 Agutstus 2016 dan semua permasalahan harus sudah tuntas dan tidak boleh ada keluhan lagi. Laporkan semua hasil kepada Pokja IV. Friday, 19 August, 2016 Diterima : Tuntas 29/06/2016 - 22:56
Pengurusan Surat Bebas PPN Tidak Efektif

Beban Birokrasi :
Berdasarkan PP No. 69/2015 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut PPN dan PMK No. 193/PMK.03/2015:
Proses pengurusan Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD) PPN dan Rencana Kegiatan Impor dan Perolehan (RKIP) sangat membebani dari segi waktu, dan birokrasi pelaporan triwulanan serta tata cara permohonan dan pelaporan kepada KPP dimana perusahaan terdaftar.

Meninjau kembali PMK No. 193/PMK.03/2016 Wednesday, 7 September, 2016 Diterima : Sedang Ditangani 29/06/2016 - 22:53
Permasalahan penetapan UMR Sektoral Plastik sebesar 7-9% oleh Pemda Jawa Timur

Konsistensi:
Pemda Jawa Timur menetapkan UMR sektoral (plastik) 7-9% di atas UMK, yang menjadi beban tambahan pengusaha. Disamping itu penetapan upah tersebut tidak dikonsultasikan dengan pelaku usaha.

Kemenaker: Agar dikaji mengenai penetapan UMR tersebut apa sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku Dilakukan standardisasi cara penghitungan UMR Friday, 30 September, 2016 Diterima : Sedang Ditangani 29/06/2016 - 16:19
Permasalahan Asosiasi Mebel, Kerajinan dan Rotan Indonesia terkait Inkonsistensi Syarat Ekspor Furniture.

Permendag No. 89/2015 tidak mewajibkan ekspor furniture dan barang jadi kayu tertentu (golongan B dan C) dilengkapi dengan V-LK selama terdapat bukti kayu yang digunakan sudah mendapat SVLK. Tetapi kemudian Permendag No. 25/2016 mewajibkan kembali ekspor golongan B dan C tersebut disertai V-LK. Selain itu tidak semua ekspor furniture ditujukan ke Uni Eropa dan tidak semata- mata SVLK/V-LK sebagai alat untuk memenuhi kesepakatan pengelolaan hutan yang baik, karena selain duplikasi SVLK/V-LK pada ekspor furniture juga biaya memperoleh sertifikasi dan dokumen tersebut cukup besar, yaitu Rp 20-40 juta per jenis produk dan biaya V-LK sekitar Rp 6,5 juta per kontainer/PEB.

1. Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan, Kementerian Perdagangan akan berkoordinasi dengan Kementerian Lingkugan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk melakukan sosialisasi yang akan dilaksanakan pada minggu pertama setelah libur hari raya Lebaran. 2. KLHK mencari jalan keluar terhadap biaya yang dikeluarkan terhadap penerbitanSVLK. 3. Akan dilakukan sosialisasi terhadap Permendag No. 89/2015 sebagaimana dirubah dengan Permendag No. 25/2016 pada minggu pertama setelah libur hari raya Lebaran. Friday, 22 July, 2016 Diterima : Sedang Ditangani 29/06/2016 - 16:02
UMK Tinggi Gerus Daya Saing Industri di Jawa Timur

Adanya ketentuan penggunaan tenaga kerja lokal, maka dampaknya Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Timur jauh lebih tinggi dari Jawa Barat dan Jawa Tengah, sehingga daya saing pengusaha di Jawa Timur tergerus. Selain itu UMK di Kabupaten yang merupakan sentra industri seperti Kabupaten Sidoarjo jauh lebih tinggi dari Kabupaten lainnya.

Asosiasi Tenun Plastik - Permasalahan yang disampaikan sebenarnya adalah adanya penambahan upah yang terjadi di Jawa Timur, untuk 4 kabupaten dan satu kotamadya (Pasuruan, Gresik, Sidoarjo, Surabaya dan Mojokerto) - Penambahan diberikan kepada PMA sebesar 9 %, perusahaan yang sudag Tbk/go public sebesar 7 %, dan PMDN biasa sebesar 5% - Pergub yang dikeluarkan dianggap bermasalah, karena ditetapkan berdasarkan sektor permodalan, bukan per sektor usaha - Dampak kenaikan tersebut, sangat menyulitkan pengusaha. Kemen Perindustrian - Memang selama ini, seringkali tdk terjadi kesepakatan antara pengupah dengan pekerja. Masing-masing akan bertahan dengan pandangan masing-masing. Pekerja tentu menginginkan upah setinggi mungkin, di sisi lain, pengusaha menyesuaikan dengan kemampuan perusahaan. - Terkait hal ini, memang seringkali disikapi dengan kesewenang-wenangan oleh pemerintah daerah dalam menetapkan upah. Wakil Ketua Pojka IV - Apakah selama ini asosiasi dilibatkan dalam diskusi sebelum penentuan upah minimum? - Adakah mekanisme koreksi yang bisa dikenakan jika dianggap bahwa pemda menyalah gunakan wewenang? Kemenaker - Sesuai aturan perundangan yang berlaku, mengenai pengupahan, memang boleh diatur oleh daerah. Seandainya ada daerah yg lbh “kaya” diperbolehkan untuk menaikkan upah di daerahnya - Jika ada usaha yg dianggap lebih unggul, bisa menentukan upah minimum sektor. - Sebelum dilakukan, akan dilakukan pengkajian oleh dewan pakar, yang terdiri dari asosiasi pengusaha, pakar ekonomi dan pakar hukum. - Yang menentukan kenaikan upahnya kemudian adalah dari asosiasi pengusaha dan serikat pekerja yang ada. (setelah dilakukan kajian jika ada usaha yang “unggul”) Hal ini, masuk ke dalam kebijakna nasional, dan kewenangan seorang Gubernur, hanya meng-skk kan semata (bukan menetukan sendiri angka/besaran upah minimum) - mekanisme yang ada/tersedia untuk menyikapi jika ketentuan dilanggar berada dalam domain Kementerian Dalam Negeri. - Diperlukan segera, penetapan UMP, yang dapat dijadikan sebagai baseline dalam pengupahan di Provinsi Jawa Timur. - Kewenangan dan mekanisme berada di Kemendagri untuk memberikan sanksi. - Jawa timur sd saat ini belum menetapkan UM provinsi. Yang sudah ditetapkan adalah UM kabupaten/kota. Hal ini, sepengetahuan perwakilan Kemendagri, disebabkan adanya disparitas antara daerah usaha yang satu dengan usaha yang lainnya. - Yang perlu dilakukan adalah agar Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera tentukan UMP - Sebelum menetapkan harus ada masukan dari serikat pekerja dan asosiasi pengusaha. - Daerah lain yang belum menetapkan UMP adalah Jawa Tengah dan DIY Monday, 12 September, 2016 Diterima : Sedang Ditangani 29/06/2016 - 15:18
Masalah kemudahan usaha di Karimun

Persoalan kemudahan berusaha di wilayah Karimun misalnya wewenang izin ketenagalistrikan yang ditarik kembali ke Provinsi sehingga menambah biaya bagi pelaku usaha.

Tanggapan Kementerian ESDM : Software masih dalam proses pengerjaan diharapkan pada akhir bulan Agustus 2016 sudah selesai dan dapat diterapkan Saturday, 10 September, 2016 Diterima : Tuntas 29/06/2016 - 15:09

Pages

Subscribe to Front page feed