Permasalahan Pendapat & Langkah KL Respon Kebijakan Target Penanggung Jawab
Permasalahan Kepabeanan PT Pantja Artha Niaga

Keberatan PT Pantja Artha Niaga terkait dengan hasil audit Kantor Wilayah DJBC Jakarta tanpa memperhatikan bukti-bukti pendukung sehingga menyebabkan perusahaan diharuskan membayar secara total Rp. 39.823.636.000 ( tiga puluh sembilan milyar delapan ratus dua puluh tiga juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

kronologis singkat:
beberapa supplier dari perusahaan meminta perusahaan untuk membayarkan terlebih dahulu keapda pihak ekspedisi/pelayaran dan kemudian melakukan penggantian atas pembayaran tersebut,
terhadap hal tersebut dianggap oleh BC sebagai komisi

Tuesday, 31 December, 2019 dyah
Permasalahan PT. Alumindo Alloy Abadi terkait Pemberlakuan Permendag No. 84 Tahun 2019

PT. Alumindo Alloy Abadi adalah PMDN berdiri tahun 1998 di bidang peleburan aluminium yang menghasilkan aluminiumk ingot untuk industri otomotif dalam negeri
Bahan bakunya primary aluminium ingot, aluminium base metal dan aluminium scrap dengan sumber dari dalam dan luar negeri, khusus aluminium scrap berasal dari luar negeri.
Permendag No. 84 Tahun 2019 diberlakukan 23 November 2019 tetapi izin diketahui tanggal 21 November 2019
Kendala yang timbul adalah impor yang tertunda di negara supplier sehingga pasokan bahan baku terganggu dan terganggunya produktivitas dan tenaga kerja. Tingkat kepercayaan penjual juga berkurang.
Belum adanya sosialisasi Pemberlakuan Permendag No. 84 Tahun 2019

Pokok Permasalahan :
Permohonan dispensasi agar dapat menggunaka Izin tanggal 21 November 2019 untuk kontrak yang telah dibuat sampai dengan pengurusan izin diselesaikan.

Tuesday, 24 December, 2019 abraham
Permasalahan PT. Alabama Energy terkait Perizinan SIPPA untuk Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro

Dalam Permen PUPR No. 50/PRT/M/2015 tentang Izin Penggunaan Sumber Daya Air mencantumkan bahwa Izin tersebut mempersyaratkan Rekomendasi Teknis dari Balai Wilayah Sungai
PT. Alabama Energy pengelola PLTM Anggoci, Desa Mungkur, Tarabintang , Humbahas Sumut melaksanakan pengurusan Rekomendasi Teknis dari Balai Wilayah Sungai Sumatera I di Banda Aceh sejak November 2018 namun belum turun
PLTM Anggoci Sumut sudah hampir selesai dan akan masuk tahap COD namun terhalang Izin SIPPA

Pokok Permasalahan :
Kepastian penerbitan rekomendasi Teknis dari Balai Wilayah Sungai Sumatera I dan Izin SIPPA dari Dirjen SDA Kementerian PUPR.

Tuesday, 24 December, 2019 ahmad_luthfie
Permasalahan Perkumpulan Kepemilikan Apartemen Puri Indah Sekupang terkait perpanjangan hak pengalokasian atas tanah dan keluhan pengelolaan

Perkumpulan Kepemilikan Apartemen Puri Indah Sekupang melakukan perjanjian dengan PT. Guthrie Jaya Indah Island Resort yang mencantumkan baha perpanjangan pengalokasian hak atas tanah adalah kewajiban PT. GJIIR dan penghuni apartemen membayar biaya yg wajar untuk hal tsb.
Pada 7 September 2018 (berakhirnya periode alokasi lahan pertama) PT. GJIIR tidak melaksanakan kewajiban kepada pemilik dan menerbitkan surat untuk pembayaran harga baru dengan tarif 12 juta/m2 yang tidak sesuai dengan perjanjian.
Terkait keluhan pengelolaan, PT. GJIIR memungut biaya maintenance sementara pemeliharaan tidak dilakukan dan kondisi bangunan mengkhawatirkan penghuni yang sebagian besar adalah investor WNA dan berimbas ke stigma negatif properti di Indonesia.
PT. GJIIR juga mengirimkas surat bahwa per tanggal 5 Desember 2019 penghuni diminta mengosongkan unit karena terlambat membayar maintenance.

Pokok Permasalahan :
Kepastian hak perpanjangan atas lahan dengan biaya yang wajar dan penghentian ultimatum pengosongan pengeluaran barang oleh PT. GJIIR.

Saturday, 21 December, 2019 abraham
Permasalahan PT. Anang Craftindo Group terkait Paket Penyediaan Kapal Perikanan Ukuran 5 GT Tipe Mina Maritim

1. PT. Anang Craftindo Group dan. Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan KKP bersama-sama telah menandatangani :
- Tanggal 20 Juni 2017 : Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Penyediaan Kapal Perikanan Uk 5 GT tipe Mina Maritim 5U dan 5V No. 2806/PL.110/D2.PPK/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 untuk pengadaan 27 Unit Kapal senilai 5,502 Milyar
- Tanggal 22 Juni 2017 : Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Penyediaan Kapal Perikanan Uk 5 GT tipe Mina Maritim 5U dan 5V No. 3205/PL.110/D2.PPK/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017 untuk pengadaan 25 Unit Kapal senilai 5,509 Milyar
Total sebesar 10.597 Milyar
2. PT. Anang Craftindo Group telah menyelesaikan kewajiban penyerahan 52 unit kapal. Namun, Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan KKP masih memiliki sisa kewajiban pembayaran 36 kapal sebesar 7,336 Milyar3. Tanggal 29 Juni 2019 Bapak Anang N selaku Dirut PT. ACG menghadiri undangan Rapat Penyelesaian Pembangunan Kapal Perikanan Tahun 2017 di Dit KPAPI KKP dalam keadaan tidak sehat dan mendapatkan intimidasi untuk menandatangani Surat Pernyataan yg pada pokoknya menghibahkan 36 unit kapal kepada KKP.4. Sesuai Pasal 1682 dan Pasal 1683 KUHPerdata bahwa hibah harus dilakukan di depan notaris dan sebelum diterima dengan kata-kata tegas oleh orang yang diberi hibah.
5. Terbit Surat Peringatan Pertama tanggal 5 Oktober 2018 dan Surat Peringatan kedua tanggal 22 Oktober 2018 agar PT. ACG membayar denda keterlambatan 588 juta. Pokok Permasalahan :Kepastian hukum atas proses penyimpangan (fraud) prosedur Paket Penyediaan Kapal Perikanan Ukuran 5 GT Tipe Mina Maritim yang tidak sesuai dengan Surat Perjanjian tanggal 20 dan 22 Oktober 2018

Sunday, 1 December, 2019 abraham
Permasalahan PT. South Pacific Viscose terkait Pengelolaan Limbah B3

1. PT. South Pacific Viscose yang terletak di Kab. Purwakarta sangat mendukung Program pemerintah Citarum Harum.
2. Pada tanggal 8 Mei 2019 pukul 14.45 WIB dilakukan inspeksi mendadak kepada perusahaan dengan personil 10 orang. Fokus pemeriksaan pada pengelolaan limbah padat dan air limbah. Sampel diambil dari area IPAL 1 dan 2. Pemeriksaan juga dilakukan di daerah luar TPS LB3 dengan ditemukan 9 jumbo bag berisi material campuran tanpa identitas (sampel diambil dari 3 bag)
3. Polda Jabar memanggil 10 karyawan SPV (operator sampai Presdir) dan 2 orang pihak contractor cleaning service dimulai 18 Juni – 31 Juli 2019 dengan status pemanggilan untuk klarifikasi.
4. Pada awal Oktober 2019 Polda Jabar kembali memanggil 8 orang dari 12 orang dan dinaikkan dari penyidikan menjadi penyelidikan. Berdasarkan hasil analisa sample dinyatakan bahwa material yang disimpan masuk kategor B3. Namun, hasil analisa sample tidak pernah diperlihatkan kepada SPV dengan alasan sudah dianalisa ahli lingkungan namun tidak pernah diketahui identitas, kompetensi dan metode analisa yang dilakukan.

Pokok Permasalahan :
Transparansi dan Kepastian Proses Hukum dalam Pengelolaan Limbah B3 PT. South Pacific Viscose.

Sunday, 1 December, 2019 abraham
Permasalahan PT. Kieber Propertindo (Nutriland) terkait Percepatan Perijinan Berusaha di Kota Bandung

1. PT. Kieber Propertindo (Nutriland) adalah anak usaha Nabati Group sebuah perusahaan industri makanan ringan dengan 20.000 pekerja.
2. Perusahaan sejak 2016 berencana membangun gedung kantor seluas 6.426 m2 di Jl. Dr Djundjunan 588 Kota Bandung sebagai kantor pusat dan riset PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia. Kendala yang dihadapi adalah belum diterbitkannya IMB yang memersyaratkan Ijin Lingkungan dengan OSS.
3. Ijin Lingkungan OSS PT. KP telah terbit pada 26 September 2018 yang saat ini masih dalam tahap pemenuhan komitmen. PT. KP telah membuat :
Surat Pernyataan kesediaan mematuhi dan menyelesaikan perizinan prasarana usaha.
Saat ini tahap penyusunan Dokumen Lingkungan (sejak Desember 2018) dan sudah mencapai 77%.
Berita Acara Persetujuan Formulir Kerangka Acuan Rencana Kegiatan Pembangunan Gedung WU Tower sbg produk Dokumen Lingkungan Hidup Kota Bandung No. 660/KA.ANDAL/I/2019 tanggal 16 Januari 2019 yang menegaskan bahwa Berita Acara tersebut merupakan pemenuhan komitmen pemrakarsa terhadap penyusunan Kerangka Acuan Amdal untuk penyusunan dokumen AMDAL, RKL, RPL.
4. Perusahaan mengakui adanya kelalaian dalam proses penerbitan IMB dengan telah melaksanakan kegiatan pembangunan, pematangan lahan, pondasi dan struktur akan tetapi sudah dilaksanakan pensegelan oleh Dinas Penataan Ruang dan pembangunan telah berhenti.
Pokok Permasalahan :
Percepatan Ijin Lingkungan OSS sebagai persyaratan Ijin Mendirikan Bangunan dengan pertimbangan telah melaksanakan pengurusan dokumen.

Sunday, 1 December, 2019 abraham
Permasalahan Kepastian Hukum PT. Tegalmas Thomas

Pada Bulan Maret 2018, Ir. Slamet Widodo melaksanakan pembangunan Pulau Tegal Mas, dan pada tahun tersebut juga dilaksanakan reklamasi pantai oleh Manajemen Pantai Marita Sari.
Pada pertengahan tahun 2018 pemilik pantai Marita Sari meminta dibantu pembangunan Dermaga Apung kepada Ir. Slamet Widodo termasuk permintaan serupa datang dari pemilik perahu tujuan Tegal mas untuk kemudian disetujui Ir. Slamet Widodo.
Ir. Slamet Widodo juga melaksanakan penimbuna laut seluas 0,5 Hektar denghan maksud perlindungan dinding tebing agar tidak terjadi abrasi air laut.
Pada tanggal 6 Agustus 2019 terjadi pemasangan segel di lokasi reklamasi Pantai Marita Sari dan Pulau Tegal oleh Kementerian LHK, KKP, KPK, Kementerian ATR/BPN, Korwas PPNS Mabes Polri atas laporan Sdr. Nazdanpada tanggal 18 Juni 2019.
Pokok Permasalahan :
Kepastian hukum atas proses keberlanjutan penyelesaian permasalahan pemasalngan segel di lokasi reklamasi Pantai Marita Sari dan Tegal Mas
PT. Tegal Mas Thomas bersedia melakukan rehabilitasi lingkungan dengan bimbingan K/L terkait sehingga dermaga dapat kembali dibuka dann aktivitas usaha dapat kembali berjalan.

Saturday, 23 November, 2019 abraham
Permasalahan Penerbitan Perpanjngan HGB No.15 tahun 1995 yang dilaporkan oleh PT. BPPI

PT. BPPI adalah pemegang HGB No. 15 Tahun 1995 yang sah dan beritikad baik yang telah memegang, menguasai, menjaga, memelihara dan menggunakanbidang tanah HGB 15selama hampir 30 Tahunlamanya tanpa adanya keberatan, penolakan dan/atau klaim dari pihak PT. KIEC/PT. KS dalam bentuk apapun juga.

Terhitung sejak 20 September 2017 PT. BPPI telah memenuhidan melaksanakan seluruh rangkaian proses perpanjangan HGB 15,sesuai hukum yang berlaku.

Sebagai bagian dari Proses Perpanjangan HGB 15, telah dilakukan pengukuran ulangatas bidang tanah HGB 15 yang dilaksanakan oleh Kanwil BPN Banten pada tanggal 28 Nov 2018 dan 30 Nov 2018 dan membuktikan secara data fisik status bidang tanah HGB 15 bebas dari segala isuoverlap ataupun sengketa batas dengan pihak manapun (Clear and Clean).

Pada saat itu pengukuran ulang juga dihadiri oleh Kantah Cilegon, kanwil BPN Banten, PT. KIEC dan atau PT. KS, Maryadi Humaedi, PT. Lotte Chemical Titan Nusantara dan atau PT. Lotte Chemichal Indonesia yg mana pada saat itu tidak ada keberatan keberatan sedikitpun dari pihak yang mengikuti pengukuran ulang tersebut.

Akan tetapi saat pelimpahan berkas Perpanjangan HGB 15 oleh Kanwil BPN banten ke BPN Pusat tanggal 7 Desember 2018, Surat Pengantar Kanwil BPN Banten memuat isu indikasi adanya overlap atas bagian selatan dari bidang tanah HGB 15 dengan bidang tanah HPL No. 15/Cilegon atas nama PT. KIEC/PT. KS sehingga BPN Pusat meminta penjelasan kepada BPN Kanwil Banten terkait permasalahan overlap tsb.

Pada tanggal 25 Juli 2019 melalui staf PT. LCI, PT. BPPI menerima sebagai tembusan surat Kanwil BPN Banten No. 1288/6-36/VII/019 tertanggal 15 Juli 2019 ttg hasil pengembalian batasbatas HPL No. 15/PT. KIEC yang menerangkan adanya overlap bagian selatan bidang tanah HGB 15/PT. BPPI dengan HPL 15/PT. KIEC.

PT. BPPI telah menyampaikan surat penolakan atas kegiatan pengembalian batas dan hasil pengembalian batas tersebut kepada Kanwil BPN Banten karena kegiatan tersebuttelah dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan dan pemberitahuan kepada PT. BPPI dan atau perintah pengadilan.

Pada tanggal 10 September 2019, PT. BPPI telah melakukan pertemuan dengan Bapak Sofyan Djalil selaku Menteri ATR/BPN RI, Pada pertemuan tersebut Bapak Menteri Sofyan Djalil dihadapan para Dirjen, Kepala Kanwil BPN Banten, Kepala Kantah Cilegon telah memerintahkan agar segera menerbitkan perpanjangan HGB 15 secara utuh tanpa ada bagian yang dikurangi atau dipisahkan. Kemudian Bapak Menteri ATR/BPN RI juga memerintahkan kepada para Dirjen terkait serta Kepala Kanwil BPN Banten agar PT. KIEC/PT. KS secara sukarela melepaskan bagian yang overlap dari HPL 15/PT. KIEC atau jika tidak sukarela Menteri akan menerbitkan SK Pencabutan sebagian tanah HPL 15 tersebut sesuai kewenangannya.

Saturday, 30 November, 2019 galih
Permasalahan PT. Sharp Trading Indonesia (STID) terkait kelebihan pembayaran pajak diakibatkan oleh PPh 22 Impor

PT. Sharp Trading Indonesia (STID) merupakan perusahaan perdagangan yang didirikan pada tahun 2012 dan berlokasi di kawasan Industri KIIC Karawan, Jawa Barat

STID didirikan untuk mematuhi peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/2009 tanggal 16 September 2009 dimana dalam peraturan tersebut diatur bahwa impotir tidak diperbolehkan untuk memiliki dua API sekaligus yaitu API-U(Angka Pengenalan Impor yang dipergunakan untuk mengimpor barang jadi untuk diperdagangkan) dan API-P (Angka Pengenal Impor untuk mengimpor barang untuk mendukung proses produksi atau bahan baku dan penolong).

Sebelum berlakunya Permendag 45, PT. Sharp Elektronik Indonesia (PT. SEID) merupakan perusahaan elektronik yg diperkenankan mengimpor barang jadi maupun barang untuk mendukung proses produksi. setelah berlakunya Permendag 45 maka PT. SEID memilih untuk mengunakan API-P yg dipergunakan untuk mengimpor bahan baku dan penolong.

Kemudian pada tahun 2012 PT. SEID mendirikan perusahan perdagangan yaitu PT. STID yg memiliki API-U untuk mengimpor barang jadi kemudian menjual barang jadi tersebut ke PT. SEID.

Pembukuan STID sudah diaudit oleh KAP KPMG dengan pendapat WAJAR.

Permasalahan:
Tahun 2015, 2016 dan 2017, PT. STID diperikasa oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui KPP Karawang Utara. Pemeriksa me-rekarakterisasi jenis usaha STID dari perusahaan perdagangan mejadi perusahaan Jasa perantara. Seluruh transaksi pembelian (Importasi) dan penjualan diabaikan oleh pemeriksa dan menganggap STID hanya menerima jasa komisi. Oleh karena itu, Pemeriksa melakukan koreksi secara jabatan dengan cara:
1. Menetapka Penghasilan Kena PAjak (PKP) secara jabatan yaitu 8% dari Omzet.
2. Seluruh PPh pasal 22 Impor atas nama STID tidak boleh dikreditkan.

Saturday, 30 November, 2019 galih

Pages

Subscribe to Front page feed