Permasalahan Pendapat & Langkah KL Respon Kebijakan Target Penanggung Jawab
Permasalahan PT. Sempurna Wahyu Metalindo terkait Pengaduan Penerapan Harga Kwh PLN Batam yang tidak sesuai dengan Pergub No. 22 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya Yang Terkait serta Inkonsistensinya Sikap PLN Batam

1. Bulan September 2018 PLN Batam persentasi di hadapan seluruh calon investor asing sesuai Pergub Kepri No. 22 Tahun 2017 tentang tarif industri layana REGULER dimana tarif WBP 1.066/kwh dan tarif LWBP 968/kwh, tarif BP 900/VA dan tarif UJL 300/VA
2. Tanggal 27 September 2018 PT. SWM mengirimkan surat permohonan penyambungan listrik 201 MW. Dan tanggal 25 Oktober 2018 PLN menyetujui surat tsb dengan 4 opsi layanan Reguler, Silver, Gold, Platinum. Karena nilai BP dan UJL cukup besar maka diadakan pembicaraan lanjutan
3. Tanggal 7 November 2018 PT. SWM Mengajukan permohonan keringanan sistem pembayaran BP dan UJL secara bertahap. Dan tanggal 19 Desember 2018 PLN membalas agar PT. SWM memilih dahulu salah satu jenis dari 4 opsi layanan
4. Tanggal 21 Desember 2018 PT. SWM mengirimkan surat menentukan pilihan REGULER. Namun tanggal 12 Februari 2019 PLN Batam menyampaikan belum bisa melayani layanan REGULER sesuai Pergub Kepri yang berlaku
5. Tanggal 1 Maret 2019 PT. SWM mengirimkan surat keberatan dan telah menemui pejabat PLN Batam namun belum ada hasil yang baik.
6. Tanggal 1 April 2019 PT. SWM mengirimkan surat kepada Gubernur Kepri dan apda tanggal 2 Mei 2019 Kadis ESDM Kepri berjanji memberikan arahan PLN Batam namun belum ada realisasi
Pokok Permasalahan :
PT. Sempurna Wahyu Metalindo menunggu tindak lanjut surat keberata dari pihak PLN Batam dan Dinas ESDM Kepulauan Riau dalam menyelesaikan permasalahan yang menghambat investasi 106,5 milyar rupiah, 300 tenaga kerja dan potensi Pajak PJ 300 juta rupiah per bulan.

Tuesday, 27 August, 2019 abraham
Permasalahan PT. Indonesia Morowali Industrial Park terkait Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (Tax Holiday/Tax Allowance)

PT. Indonesia Morowali Industrial Park memfasilitasi 3 perusahaan yaitu PT. Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless Steel Industry , PT. Indonesia Tsingshan Stainless Steel, PT. Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy untuk meminta penjelasan pihak terkait degan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (Tax Holiday/Tax Allowance) dimana beberapa perusahaan tenant yang ada di dalam kawasan industri tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan fasilitas tax holiday/tax allowance dikarenakan terbentur PMK No. 159/PMK.010/2015 tanggal 28 Agustus 2015 dimana dalam peraturan tersebut tertulis pada Pasal 4 Nomor 1a bahwa persyaratan pemberian fasilitas pengurangan PPh Badan adalah Wajib Pajak Baru.

Tuesday, 27 August, 2019 abraham
Permasalahan PT. Sigma Cakrawala International selaku Perwakilan Kreditur Blok Selat Panjang/Petroselat Ltd terkait pembayaran tagihan kreditur setelah penetapan pemenang baru lelang Blok Selat Panjang

Penetapan pemenang baru lelang Blok Selat Panjang yaitu Konsorsium SONORA Energy Ltd dan PT Menara Global Energy.
PT. Sigma Cakrawala International selaku Perwakilan Kreditur Blok Selat Panjang/Petroselat Ltd yang mewakili lebih dari 48 perusahaan PMA/PMDN meminta SKK Migas dan Kementerian ESDM bertanggung jawab terkait pembayaran tagihan dari para kreditur 117,65 Milyar rupiah yang sudah diverifikasi Kurator setelah kepailitan operator lama Petroselat ltd dimana sudah ada janji dari SKK Migas (kepemimpinan yg lalu) bahwa akan dibayarkan setelah ada pemenang operator baru lelang Blok Selat Panjang.
Permohonan tsb baik dari Sunk Cost yang dimiliki Blok Selat Panjang mencapai USD 100 juta ataupun T&C pemenang baru lelang blok Selat Panjang bisa digunakan untuk memberikan pembayaran kepada para vendor yang sudah menunggu selama 4 tahun (bahkan ada korban meninggal).
Skema tsb dipayungi landasan hukum Pasal 6 jo Pasal 8 ayat 1 dan 2 Permen ESDM No. 47 Tahun 2018 tentang Perubahan Permen ESDM No. 26 Tahun 2017.
Permasalahan :PT. Sigma Cakrawala International meminta SKK Migas dan Dirjen Migas Kementerian ESDM untuk memberikan solusi dan langkah tepat dalam penyelesaian permasalahn blok Selat Panjang

Tuesday, 20 August, 2019 abraham
Permasalahan PT. QMB New Energy Material dan PT. Huayue Nickel Cobalt terkait permasalahan perizinan penempatan tailing bawah laut (Deep Sea Tailing Placement) untuk Pabrik Proyek Hidrometalurgi Nikel-Kobalt di Morowali, Sulawesi Tengah

PT. Huayue Nickel Cobalt adalah PMA yang dibentuk melaksanakan pembangunan dan pengoperasian pabrik High Pressure Acid Leaching (HPAL) nikel dan kobalt berkapasitas 60.000 ton metal nikel dan 7.800 ton konbalt metal kimia yang akan dibangun dalam KI PT. Indonesian Morowali Industrial Park (IMIP). Nilai investasi adalah US$ 1.280.730.000. Proses HPAL akan menghasilkan residu lumpur (tailing slurry) sebesar 19,66 juta m3 per tahun (6,38 juta ton per tahun) dalam bentuk solid yang harus dikelolal oleh perusahaan selama beroperasinya pabrik.
PT Huayue saat ini sedang melakukan kajian rona awal opsi penempatan tailing bawah laut (Deep Sea Tailing Placement, memulai perizinan AMDAL dan periinan yang diperlukan.
Pokok Permasalahan :
1. Kadar total Chromium dalam fraksi padatan tailing adalah 5560-6150 mg/kg (menurut Permen LHK No. P.12/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Dumping Limbah ke Laut baku mutu total Cr = 500 mg/kg) namun sesuai uji karakteristik dan toksisitas tailing sesuai PP 101/2014 dan Permen LHK P.12/2018 menunjukan dapat memenuhi baku mutu kecuali total Chrome.
2. Suhu tailing slurry yang dinetralisasi air laut komposisi 1 tailing : 4 air laut dan dilepaskan di outlet pipa = 30-35 derajat C (menurut Kepmen LH No 51/2004 tentang Baku mutu air laut ambient untuk biota air laut untuk parameter suhu adalah suhu alami coral, lamun = 28-30 mangrove 28-32 derajat C) namun meski sedikit diatas aturan,Tailing tidak ditempatkan di area coral, lamun, mangrove tetapi jauh di dasar laut > 100 . Suhu diyakini tidak berpengaruh.
3. Lokasi Dumping dan Zone of Initial Dilution/Mixing Zone tidak sesuai RZWP3K (UU 27/2007 tentang PWP3K, UU No 1/ 2014 dan PP No. 32/2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut)

Tuesday, 20 August, 2019 abraham
Permasalahan New Priok Container Terminal

Permasalahan New Priok Container Terminal
Proyek New Priok Container Terminal rinciannya sebagai berikut :
Proposed Transaction : 27 April 2015
Submission of Proposals : 30 November 2016
Termination Letter : 8 Maret 2019
Proyek NCPT 1 diresmikan Presiden RI pada September 2016 di atas tanah seluas 32 ha dengan panjang dermaga 850 meter. Produksi bongkar muat kontainer terminal diperasikan perusahaan patungan PT IPC Termina Petikemas dan konsorsium Mitsui, PSA International Pte dan NYK Line, pada 2018n sebanyak 1,2 juta TEUs dari kapasitas 1,5 juta TEUs
Proyek NCPT 2 dan 3 sedang dalam tahap pematangan lahan setelah reklamasi dari semula direncanakan pembanguna selesai pada akhir tahun 2019.
NPCT 1,2,3 bagian proyek Terninal Kalibaru fase pertama, bagian lainnya adalah 2 terminal produk. Total kapasitas ketiga terminal 4,5 juta TEUs (75% kapasitas Pelabuhan Tanjung Priok). Total investasi 14,5 Triliun
Seluruh NPCT selesai akan ada 7 terminal kontainer dan terminal produk.
Pokok Permasalahan :
Progress New Priok Container Terminal, milestone dan target pelaksanaan

Tuesday, 20 August, 2019 abraham
Permasalahan Japan External Trade Organization (JETRO) terkait dengan Rancangan Kepmen Ketenagakerjaan Asing

JETRO menyampaikan usulan bahan pertimbangan finalisasi Rancangan Kepmen Ketenagakerjaan Tentang Jabatan Tertentu yang dapat Diduduki oleh TKA
1. Kemenaker mempertimbangkan penetapan jabatan Presdir, Dir, Preskom dan Komisaris untuk seluruh sektor usaha dapat diduduki TKA
2. Ketentuan pelaksanaan evauasi berkala penuh dilaksanakan 2 tahun sekali menjadi 3 tahun sekali
3. Diperlukan daftar jabatan yang fleksibel dalam Rancangan Kepmen dan penggunaan ISCO International Standard Classification of Occuopation sebagai kode acuan
4. Rkepmen memberikan kemudahan bagi pemberi kerja TKA dengan track record baik untuk mendapatkan persetujuan penggunaan TKA selanjutnya
5. Penggunaan TKA di sektor usaha disepakati Perjanjian Internasional dan K/L lainnya tetap diatur secara ketat oleh Perjanjian tsb.
6. Rkepmen memuat grandfather clause untuk kepastian hukum TKA yang mendapat izin kerja posisi tertentu
7. Peniadaan pembatasan usia
8. Kemenaker menambahkan lebih banyak sektor usaha dalam RKepmen

Tuesday, 20 August, 2019 abraham
Permasalahan CV. Satria Sejahtera terkait Peraturan Bupati Sukoharjo No. 75 Tahun 2018 tentang Moratorium Izin Usaha Minimarket

Pokok Permasalahan :
1. Pemda Sukoharjo melakukan moratorium IUTM sesuai SE Mendag No. 1310/M-DAG/SD/12/2014 tanggal 22 Desember 2014 antara lain menyebutkan Kemendag meminta kepada Gub/Bupati/Walikota untuk sementara tidak mengeluarkan IUTM sebelum Perda tentang RTRWn dan RDTR termasuk peraturan zonasinya disahkan dan bagi toko modern sudah beroperasi agar menyesuaikan perizinan dengan melengkapi IUTM, sedangkan di beberapa toko modern yang belum memiliki IUTM tetap sudah beroperasi
2. CV. Satria Sejahtera mengajukan perpanjangan IUTM namun belum dinerikan Pemda Sukoharjo dengan alasan ada Moratorium IUTM dan seyogyanya Peraturan Bupati Sukoharjo No. 75 Tahun 2018 tentang Moratorium Izin Usaha Minimarket tidak berlaku surut

Tuesday, 20 August, 2019 abraham
Permasalahan CPC dan PT. Pertamina terkait Indonesia Petrochemical Park

Kronologis Permasalahan CPC dan PT. Pertamina terkait Indonesia Petrochemical Park :
1. Tanggal 11 Oktober 2018 Dirut CPC Mr. Tai Chein dan Dirut Pertamina Nicke Widyawati menandatangani Indonesia Petrochemical Park Framework Agreement. Ruang lingkup perjanjian mencakup naphtha cracker dengan kapasitas ethylene 1 juta ton/tahun dan petrochemical downstream plants
2. CPC dan Pertamina secara bersama-sama menunjuk Fluor sebagai konsultan untuk melaksanakan Feasibility studies pada 7 Februari 2019. Laporan Akhir Preliminary Feasibility Studies diberikan pada pertengahan Juli 2019
3. Permasalahan menonjol terkait penyelesaian lahan

Wednesday, 10 July, 2019 abraham
Permasalahan Himpunan Kawasan Industri Indonesia terkait Penghentian Pengiriman Limbah B3 dari Batam ke TLDDP lainnya

Penghentian Pengiriman Limbah B3 dari Batam ke TLDDP lainnya terjadi sejak tanggal 29 Januari 2019 oleh Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Batam dampai dengan batas waktu belum dapat ditentukan karena menunggu Keputusan dari Kementerian LHK
Penghentian bermula dari adanya pemeriksaan oleh KPK terhadap 3 container pengangkut limbah B3 di Pelabuhan Tanjung Priok yang dikirim dari Batam dan diduga limbah berasal dari Luar Negeri.
Dampak :
- Keterbatasan TPS Perusahaan menimbulkan dampak bagi proses produksi
- Kawasan Pengolahan Limbah Industri (KPLI) yang berlokasi di Kabil dan merupakan tempat penimbunan sementara semua limbah B3 di Batam sudah over capacity
Terjadi penumpukan 66 container limbah B3 di Pelabuhan Batu Ampar dan tidak bisa dilakukan pengiriman ke tempat pengolahan dan pemanfaatan limbah
4. HKII telah menyampaikan permasalahan kepada Dirjen Penegakan Hukum Kementerian LHK melalui surat Nomor : 509/HKI/III/2019 tanggal 27 Maret 2019 namun belum ada tanggapan.

Wednesday, 26 June, 2019 yudhy_chandra
Permasalahan PT. Wahana Dirgantara (RPX) dengan PT. Angkasa Pura II dan PT. Angkasa Pura Kargo terkait Kerjasama Gudang 540 Bandara Soekarno Hatta

PT. Wahana Dirgantara melaksanakan Perjanjian Kerjasama pemanfaatan Fasilitas Komersial di Bandara Soetta dengan PT. Angkasa Pura II lokasi Gedung 540 Lini I Kargo masa berlaku 24 Mei 2016 s.d 30 April 2018
Tanggal 26 Januari 2018 PT. Wahana Dirgantara mengajukan Permohonan Perpanjangan Perjanjian Kerjasama pemanfaatan Fasilitas Komersial Gudang 540
Surat PT. AP II tanggal 6 Juni 2018 bahwa pengelolaan Gudang 540 akan diserahkan kepada PT. APK
Surat PT. AP II No. 15.04/00/08/2018/5886 tanggal 15 Agustus 2018 perihal Risalah Rapat Pembahasan Pengelolaan Pergudangan 540 yang berisi :
- PT. WD dapat memahami dan menyetujui pengalihan KS dari PT. AP II kepada PT. AP Kargo
- Atas pengalihan tsb pola KS dan sharing pendapatan masih sama dengan saat ini berjalan
- PT. WD tetap sebagai operator gudang berkontrak dengan Airlines.
- Tambahan KS lainnya akan dibahas 2 pihak.
5. Surat PT. AP Kargo No. APK.00/DO/IX/2018/931 tanggal 3 September 2018 Perihal Risalah Rapat Pembahasan pengelolaan KS Gudang 540 yang berisi :
- PT. APK dan PT. WD sepakat melakukan KS pengeloalaan Gudang 540
- Dasar pelakanaan kontrak adalah Surat PT. AP II No. 15.04/00/08/2018/5886 tanggal 15 Agustus 2018
Tanggal 13 Maret 2019 PT. APK menyampaikan :
- PT. APK sebagai warehouse operator
- PT. APK akan memngambil sebagian Gudang 540 PT. WD
- Apabila PT. WD tetap mengoperasikan Gedung 540 secara keseluruhan maka dikenakan revenue sharing 50% dengan MOB 6 Milyar per bulan dari sebelumnya revenue sharing 27,5% dengan MOB 1,5 Milyar per bulan
7. Tanggal 10 Mei 2019 PT. APK menyampaikan akan mengoperasikan sebagian Gudang 540 (Area Eksport RCB3)

Wednesday, 26 June, 2019 abraham

Pages

Subscribe to Front page feed