Permasalahan Pendapat & Langkah KL Respon Kebijakan Target Penanggung Jawab
Permasalahan CPC dan PT. Pertamina terkait Indonesia Petrochemical Park

Kronologis Permasalahan CPC dan PT. Pertamina terkait Indonesia Petrochemical Park:
Tanggal 11 Oktober 2018 Dirut CPC Mr. Tai Chein dan Dirut Pertamina Nicke Widyawati menandatangani Indonesia Petrochemical Park Framework Agreement
Ruang loingkup perjanjian mencakup naphtha cracker dengan kapasitas ethylene 1 juta ton/tahun dan petrochemical downstream plants
CPC dan Pertamina secara nbersama-sama menunjuk Fluor sebagai konsultan untuk melaksanakan Feasibility studies pada 7 Februari 2019. Laporan Akhir Preliminary Feasibility Studies diberikan pada pertengahan Juli 2019
Permasalahan menonjol terkait lahan yang masih beum selesai
- Alternatif 1 di Balongan
- Alternatif 2 di Patimban (wetlands and need soil improvement) serta water draft only 5 meters

Wednesday, 10 July, 2019 abraham
Permasalahan Himpunan Kawasan Industri Indonesia terkait Penghentian Pengiriman Limbah B3 dari Batam ke TLDDP lainnya

Penghentian Pengiriman Limbah B3 dari Batam ke TLDDP lainnya terjadi sejak tanggal 29 Januari 2019 oleh Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Batam dampai dengan batas waktu belum dapat ditentukan karena menunggu Keputusan dari Kementerian LHK
Penghentian bermula dari adanya pemeriksaan oleh KPK terhadap 3 container pengangkut limbah B3 di Pelabuhan Tanjung Priok yang dikirim dari Batam dan diduga limbah berasal dari Luar Negeri.
Dampak :
- Keterbatasan TPS Perusahaan menimbulkan dampak bagi proses produksi
- Kawasan Pengolahan Limbah Industri (KPLI) yang berlokasi di Kabil dan merupakan tempat penimbunan sementara semua limbah B3 di Batam sudah over capacity
Terjadi penumpukan 66 container limbah B3 di Pelabuhan Batu Ampar dan tidak bisa dilakukan pengiriman ke tempat pengolahan dan pemanfaatan limbah
4. HKII telah menyampaikan permasalahan kepada Dirjen Penegakan Hukum Kementerian LHK melalui surat Nomor : 509/HKI/III/2019 tanggal 27 Maret 2019 namun belum ada tanggapan.

Wednesday, 26 June, 2019 abraham
Permasalahan PT. Wahana Dirgantara (RPX) dengan PT. Angkasa Pura II dan PT. Angkasa Pura Kargo terkait Kerjasama Gudang 540 Bandara Soekarno Hatta

PT. Wahana Dirgantara melaksanakan Perjanjian Kerjasama pemanfaatan Fasilitas Komersial di Bandara Soetta dengan PT. Angkasa Pura II lokasi Gedung 540 Lini I Kargo masa berlaku 24 Mei 2016 s.d 30 April 2018
Tanggal 26 Januari 2018 PT. Wahana Dirgantara mengajukan Permohonan Perpanjangan Perjanjian Kerjasama pemanfaatan Fasilitas Komersial Gudang 540
Surat PT. AP II tanggal 6 Juni 2018 bahwa pengelolaan Gudang 540 akan diserahkan kepada PT. APK
Surat PT. AP II No. 15.04/00/08/2018/5886 tanggal 15 Agustus 2018 perihal Risalah Rapat Pembahasan Pengelolaan Pergudangan 540 yang berisi :
- PT. WD dapat memahami dan menyetujui pengalihan KS dari PT. AP II kepada PT. AP Kargo
- Atas pengalihan tsb pola KS dan sharing pendapatan masih sama dengan saat ini berjalan
- PT. WD tetap sebagai operator gudang berkontrak dengan Airlines.
- Tambahan KS lainnya akan dibahas 2 pihak.
5. Surat PT. AP Kargo No. APK.00/DO/IX/2018/931 tanggal 3 September 2018 Perihal Risalah Rapat Pembahasan pengelolaan KS Gudang 540 yang berisi :
- PT. APK dan PT. WD sepakat melakukan KS pengeloalaan Gudang 540
- Dasar pelakanaan kontrak adalah Surat PT. AP II No. 15.04/00/08/2018/5886 tanggal 15 Agustus 2018
Tanggal 13 Maret 2019 PT. APK menyampaikan :
- PT. APK sebagai warehouse operator
- PT. APK akan memngambil sebagian Gudang 540 PT. WD
- Apabila PT. WD tetap mengoperasikan Gedung 540 secara keseluruhan maka dikenakan revenue sharing 50% dengan MOB 6 Milyar per bulan dari sebelumnya revenue sharing 27,5% dengan MOB 1,5 Milyar per bulan
7. Tanggal 10 Mei 2019 PT. APK menyampaikan akan mengoperasikan sebagian Gudang 540 (Area Eksport RCB3)

Wednesday, 26 June, 2019 abraham
Permasalahan PT. Minahasa Cahaya Lestari dan PT. Gorontalo Listrik Perdana terkait Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22 Impor

PLN telah menandatangani PJBL untuk Proyek Sulut 3 2x50 MW (PT. Minahasa Cahaya Lestari ) dan Proyek ulbagut-1 2 x 50 MW (PT. Gorontalo Listrik Perdana).
Sesuai Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 3 Perdirjen Pajak 1/2011 sebagaimana diubah dengan Perdirjen Pajak 21/2014, MC: dan GLP telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan SKB PPh 22 Impor, yaitu :
1. PT.MCL dan PT. GLP dalam keadaan rugi fiskal, berhak melakukan kompensasi rugi fiskal tersebut.
2. PT.MCL dan PT. GLP belum mencapai tahap produksi komersial
Untuk PT. MCL selama masa konstruksi Estimasi PPh 22 (USD 1,6 juta) dan PPN (USD 6,5 juta)
Untuk PT. GLP selama masa konstruksi Estimasi PPh 22 (USD 1.529.760) dan PPN (USD 6.119.041)

Pokok Permasalahan :
1. PT. MCL dan PT. GLP telah mengajukan surat permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh 22 Impor ke Kantor KPP Jakarta Kebayoran Baru I, namun permohonan tsb ditolak dengan alasan menjaga penerimaan pajak dalam tahun berjalan dan agar PPh 22 yang telah dan akan dibayar agar direstitusi pada akhir tahun pajak melalui penyampaian SPT PPh Badan Tahun Pajak 2019. (Dasar Perdirjen Pajak 1/2011 dan Perdirjen Pajak 21/2014)
2. PT. MCL dan PT. GLP juga sedang proses mengajukan permohonan pembebasan PPN ke Kantor KPP Jakarta Kebayoran Baru I. (Dasar PP RI Nomor 81/2015)

Friday, 7 June, 2019 abraham
Permohonan Izin Lokasi Kebun PT Agro Permata Muratara

PT Agro Permata Muratara merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Kabupaten Musirawas Utara Prov. Sumatera Selatan, pada tanggal 8 November 2018 perusahaan sudah mendaftarkan perizinannya melalui OSS, diantaranya NIB, Izin Usaha Perkebunan, Izin Lokasi dan Izin Lingkungan.
Pada tanggal 13 November 2018 PT APM mengajukan permohonan pertimbangan teknis kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas dan telah melakukan penyetoran PNBP sebesar 7.505.302. Namun hingga saat ini Kantor Pertanahan Kab. Musi Rawa belum menerbitkan pertimbangan teknis tersebut.

Wednesday, 24 April, 2019 heri
Permasalahan PT Citra Raksa Inti Usaha terkait kerjasama investasi dengan PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (PT. JIEP)

PT. Citra Raksa Inti Usaha (PT. C-RIUS) merupakan investor/operator Electronic Gate (e-gate) Kawasan Industri Pulogadung (KIP).
PT. C-RIUS telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT. JIEP untuk membangun electronic gate (e-gate) akses keluar – masuk kendaraan KIP dengan menggunakan e-gate berbasis TI pada tanggal 27 Februari 2015.
PT. C-RIUS telah memiliki izin pengelolaan akses keluar – masuk KIP dari Dinas Perhubungan Prov. DKI Jakarta sejak 24 Maret 2015 namun izin tersebut akan berakhir waktunya pada 24 Maret 2019. PT. C-RIUS tidak dapat melakukan perpanjangan izin pengelolaan akses keluar – masuk KIP dikarenakan belum mendapatkan salah satu persyaratan administrasi yaitu Surat Kuasa Direksi PT. JIEP.
PT. JIEP dinilai telah melakukan beberapa perubahan kesepakatan kerjasama secara sepihak yang merugikan PT. C-RIUS.

Tuesday, 23 April, 2019 rahma
Permasalahan PT EDMI Manufacturing Indonesia dengan PT PLN (Persero) terkait dengan Proses Procurement Two Way kWh Meter

PT EDMI Indonesia dan PT EDMI Manufacturing Indonesia merupakan salah satu anak perusahaan EDMI Ltd Singapura dan grup dari Osaki Jepang, yang beroperasi di Indonesia sejak 2010 dengan pabrik dan R&D yang mulai beroperasi di 2013 berlokasi di Cikrang yang memproduksi kWh Meter Listrik.
Permasalahn yang terjadi adalah ketidakwajaran proses di PT. PLN (Persero) yang berhubungan dengan proses Procurement Two Way kWh Meter dengan perkiraan jumlah 2.000.000 unit dan nilai perkiraan Rp 1,3 T, dimana PT PLN (Persero) tidak mengikutsertakan pabrikan dalam negeri dalam proses tersebut untuk produk yang sebenarnya dapat diproduksi di dalam negeri ataupun dapat disubstisusi dan disesuaikan dengan kebutuhan PT PLN (Persero). PT PLN (Persero) sebagai sebuah BUMN yang seharusnya dapat memberdayakan pabrkan lokal dalam pemenuhan kebutuhannya, tetapi justru mengambil dari luar (impor)

Tuesday, 23 April, 2019 abraham
Proses Permohonan Izin Penggunaan Sumber Daya Air PT Aquafarm Nusantara

PT Aquafarm Nusantara merupakan perusahaan dengan Penanaman Modal Asing (PMA) sejak tahun 1988 yang berlokasi di beberapa kabupaten di Prov. Jawa Tengah diantaranya Kabupaten Klaten, Wonogiri, Wadaslintang, Wonosobo dan Kota Semarang. Kemudian juga ada di beberapa kabupaten di Prov. Sumatera Utara diantaranya Kabupaten Serdang Bedagai, Simalungun, Samosir dan Toba Samosir.
PT. Aquafarm Nusantara bergerak di bidang perikanan terpadu meliputi Unit Pembenihan (Hatchery), Unit Pembesaran (Growout), Unit Pengolahan Ikan (Fish Processing Plant), serta Unit Pabrikan Pakan (Feed Mill)
-Tanggal 28 Desember 2012 perusahaan sudah mempunyai Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (Danau Toba) dengan Nomor: 610/87/BPPTSU/2/2012 yang diterbitkan Badan Pelayanan dan Perizinan Terpatu Prov. Sumatera Utara (BPPTSU)
-Tanggal 9 November 2015 (satu bulan lebih sebelum izin berakhir) perusahaan telah mengajukan perpanjangan izin kepada BPPTSU, namun oleh BPPTSU menyatakan bahwa pengurusan izin tersebut merupakan kewenangan Kementerian PUPR c.q. Dirjen SDA melalui BWSS II di Medan
-Tanggal 7 Januari 2016 perusahaan mengajukan perizinan kepada Menteri PUPR c.q. Dirjen SDA dengan nomor 008/B/Pimp-MO/AN/I/2016 perihal Permohonan Izin Penggunaan Sumber Daya Air, dan telah memenuhi semua persyaratan pengajuan tersebut
-Tanggal 13 Juni 2016 perusahaan mengajukan permohonan rekomendasi teknis kepada BWSS II melalui surat PTAN dengan nomor 008/B/Presdir/AN/IV/2016
-Tanggal 16 Agustus 2016, BWSS mengeluarkan rekomendasi teknis dengan Nomor UM01.11 K/BWS.S II/638 dengan kesimpulan BWSS keberatan atas rencana pengusahaan air/sumber daya air untuk kegiatan Budidaya Ikan Nila menggunakan Keramba Jaring Apung (KJA) oleh PT Aquafarm Nusantara.

Tuesday, 23 April, 2019 abraham
Permasalahan antara PT Sadikun Niagamas Raya dengan PT Bumi Anugerah Makmur (Artha Industrial Hill)

1. PT Sadikun Niagamas Raya mermiliki perjanjian dengan PT Trans Heksa Karawang untuk pemasangan pipa gas di wilayah PT Trans Heksa Karawang
2. Bahwa saat ini Artha Industrial Hill (dikelola PT Bumi Anugerah makmur)berdasarkan Surat pernyataan PT Sadikun tanggal 14 Desember 2018 ingin mengambil pipa gas yang telah dipasang PT Sadikun Niagamas Raya di Trans Heksa Karawang dengan harga 1 Milyar Rupiah
3. Terkait poin 2 maka PT Bumi Anugerah Makmur tidak memiliki legal standing untuk mengambil pipa milik PT Sadikun Niagamas Raya dikarenakan PT SNR hanya memiliki hubungan hukum dengan PT Trans Heksa Karawang

Monday, 15 April, 2019 abraham
Permasalahan PT. Griya Pangandaran Elok terkait permohonan perpanjangan SHGB No.1/Pangandaran

1.Berdasarkan Keputusan Kepala BPN No. 24/HGB/BPN/92 tanggal 16 Januari 1992 telah diberikan HGB dalam jangka waktu 20 tahun kepada PT. Relasindo Citragraha (berakhir 16 Januari 2012)
2. PT. Relasindo Citragraha mengalihkan hak atas tanah kepada PT. Griya Pangandaran Elok berdasarkan Akta Jual Beli 22 Desember 1997 No. 153/81/PND/1997 di Ciamis.
3. Sesuai Surat Kanwil BPN Prov Jabar Nomor : 1929.1-9-32.300-2-2013 tanggal 2 Desember 2013 pada point 5 menyatakan bahwa hak keperdataan atas tanah tersebut dimiliki PT. Griya Pangandaran Elok meskipun jangka waktu HGB telah berakhir.
4. PT. Griya Pangandaran Elok tanggal 16 Januari 2012 mengajukan permohonan perpanjangan SHGB No.1/Pangandaran ke Kantah Kab. Ciamis dan ditindaklanjuti dengan pengukuran.
5. Kantah Kab. Ciamis dengan surat Nomor 26/9-32.07/I/2012 tanggal 24 Januari 2012 meneruskan pemohonan ke Kanwil BPN Prov. Jawa Barat dan surat Nomor 43.5/32.07/II.2012 tanggal 2 Februari 2012 melaporkan adanya keberatan masyarakat nelayan
6. PT. Griya Pangandaran Elok mengirimkan surat Nomor 001/GPE/DIR/II/2013 tanggal 8 Februari 2013 meminta agar segera diproses penyelesaian penerbitan SK Perpanjangan HGB
7. Berita Harian Umum Kabar Priangan Jumat, 15 Februari 2013 bahwa warga Desa Pangandaran dan Kades Pangandaran menolak permohonan perpanjangan HGB.

Friday, 5 April, 2019 abraham

Pages

Subscribe to Front page feed