Permasalahan Pendapat & Langkah KL Respon Kebijakan Target Penanggung Jawab
SUTET 500 kV Pantai Utara Jawa dan SUTET 150 kV Tanjung Jati-Sayung (Total Tower 341)

1. Dalam RTRW beberapa Kabupaten/Kota belum mengakomodir rencana pembangunan SUTET 500 kV Pantai Utara
2. Warga yang sengaja menanam tanaman baru di bawah rencana transmisi SUTET 500 kV Tanjung Jati-Tx. Sudah keluar legal opinion dari kejaksaan tinggi Jawa Tengah yang intinya bahwa tanaman yang diganti hanya yang ditanam sebelum Penetapan Lokasi muncul.
3. Panjangnya proses administrasi dan negosiasi di lapangan atas pemanfaatan tanah instansi/kementerian yang mekanismenya diatur dalam perpres 27/2014 memerlukan adanya JUKLAK dan JUKNIS yang jelas.
4. Perlu adanya JUKLAK dan JUKNIS yang jelas terkait Perpres 4 Tahun 2016 Pasal 22 khususnya terkait pembuatan pertimbangan teknis (pentek) sebagai syarat terbitnya penetapan lokasi. Kondisi di lapangan penyelesaian penlok untuk 5-10 tower mencapai 2-3 bulan.
5. Banyak proyek transmisi dan gardu induk dihambat oleh oknum TNI/Polri yang melindungi pihak yang bersengketa dengan PLN dan ikut mengancam karyawan PLN.
6. Pelaksanaa pembebasan tanah Kas Desa oleh Gubernur masih memerlukan waktu yang cukup lama. UU No 2 Tahun 2012, sebagai dasar proses pelepasan hak tanah kas desa belum dipatuhi oleh Gubernur.
7. Apabila penyelesaian transmisi tidak berbarengan dengan penyelesaian pembangkit listrik maka PLN akan dikenakan denda sesuai kontrak dengan IPP yaitu sebesar Rp 27 triliun/tahun.

1. sudah terbit rencana tata ruang yang mengakomodir jalur sutet 500 KV di jalur utara jawa 2. Kejaksaan Agung c.q. Kejaksaan Tinggi Jawa mempercepat proses banding kasus Perkara banding Jepara Nomor: 428/pdt./2016/PT.SMG 3. dan 4 Kementerian Dalam Negeri c.q. Dirjen melakukan pengkajian untuk penerapan standarisasi penetapan lokasi (penlok) di seluruh pemerintah daerah 4. Tidak pernah mendapat hambatan dan ancaman dari anggota TNI/POLRI dalam proses pembangunan infrastruktur oleh PT PLN 5. Gubernur Jawa Tengah memfasilitasi untuk penyelesaian pembebasan tanah kas desa untuk kepentingan pembangunan transmisi sutet 500 kv jalur utara jawa 6. PT PLN memberikan jaminan tidak akan terjadi denda dalam kontrak PPA (Power Purchase Agreement) dengan IPP Monday, 10 April, 2017 ahmad_luthfie
Permasalahan Tata Cara Pembatasan Pemberian Izin Usaha Industri oleh Pemda Jawa Timur

Konsistensi :
Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41 tentang Ketentuan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri yang menetapkan izin industri seumur hidup, namun peraturan daerah Provinsi Jawa Timur membatasi izin usaha selama 5 tahun.

1. Kemendagri meningkatkan pembinaan kepada Pemda agar ketentuan tata cara pemberian IUI dan pelaporannya mengacu pada PP No. 107/2015 2. Kemenperin melakukan sosialisasi PP No. 107/2015 Friday, 26 August, 2016 dyah
Terkait Moratorium Izin Usaha Toko Modern (IUTM)

Pemda melakukan moratorium Izin Usaha Toko Modern (IUTM), sesuai dengan Surat Edaran Menteri Perdagangan No. 1310/M-DAG/SD/12/2014 tanggal 22 Desember 2014 antara lain menyebutkan Kemendag meminta kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk sementara tidak mengeluarkan IUTM sebelum Perda tentang RTRW dan RDTR termasuk peraturan zonasinya disahkan dan bagi toko modern yang sudah beroperasi agar menyesuaikan perizinan dengan melengkapi IUTM, sedangkan di beberapa toko modern yang belum memiliki IUTM tetapi sudah beroperasi.

1. Dalam Surat Edaran Mendag No. 1310/M-DAG/ SD/12/2014, Mendag meminta kepada Gubernur DKI Jakarta, Bupati dan Walikota untuk : 1. sementara waktu tidak mengeluarkan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) sebelum Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang, termasuk Peraturan Zonasi disahkan/diterbitkan; dan 2. pembinaan terhadap Toko Modern yang sudah terlanjur beroperasi agar menyesuaikan perizinan dengan melengkapi IUTM. 2. Dua poin diatas dapat diartikan secara sederhana sebagai moratorium Toko Modern baru dan pengurusan IUTM bagi Toko Modern yang telah beroperasi. Akan tetapi jika ditafsirkan lebih jauh, terlihat bahwa sebenarnya Menteri Perdagangan “menegur” penerbit IUTM di Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten dan Kota selaku pejabat yang mendapat limpahan kewenangan menerbitkan IUTM dari Menteri Perdagangan untuk lebih tertib dan mentaati peraturan yang berlaku dalam penerbitan IUTM. 3. Namun pada RPerpres tentang Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan yang rencananya akan disahkan pada tahun ini, ketentuan lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan nantinya cukup mengacu pada salah satu dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, atau peraturan zonasi. Hal ini sesuai dengan rekomendasi dari Plt. Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional melalui surat No. 455/200/IX/2015 tanggal 18 September 2015. 4. Dengan disahkannya RPerpres ini, maka surat edaran Menteri Perdagangan Nomor 1310/M-DAG/SD/12/2014 dengan sendirinya menjadi tidak berlaku. 1. Kementerian Perdagangan melakukan pembahasan dengan K/L dan asosiasi terkait. Monday, 15 August, 2016 dyah
Masalah Persyaratan Clear and Clean

▪ Penyelesaian masalah PT. Bima Mineral Indonesia dalam memperoleh persyaratan CnC (Clear and Clean) akibat kebijakan kewajiban membangun smelter, sementara infrastuktur listrik, jalan, dll tidak mencukupi dan biaya membangun smelter sangat besar, PT. Bima Mineral Indonesia tidak bisa membayar PNPB sebesar USD 4/hektar tahun 2014 dan 2015 karena belum menjual apapun sebagai sumber pendapatan. ▪ Surat Edaran Dirjen Minerba Nomor: 01-E/30/DJB/2016 tentang Pelaksanaan Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Mineral dan Batubara yang mengaruskan perusahaan yang tidak memiliki CNC akan dicabut perizinannya, PT. Bima Mineral Indonesia meminta diberikan kelonggaran kewajiban PNBP dengan memberikan tenggang waktu pembayaran setelah perusahaan melakukan produksi dan penjualan hasil produksi. ▪ PT. Bima Mineral Indonesia yang merupakan perusahaan nasional telah memiliki teknologi peleburan pasir besi menjadi pig iron dengan biaya murah dengan kapasitas produksi 5-10 ton pig iron per hari dengan kadar Fe 95,93%, sehingga perlu dukungan untuk mengembangkan industri hulu besi/baja nasional.

Kementerian ESDM cq Dirjen Minerba: Memperjelas prosedur dan mempermudah persyaratan untuk mendapatkan persyaratan CnC (Clear and Clean) 1. Menko Kemaritiman memfasilitasi pertemuan dengan KL terkait dan Pemprov NTB untuk membahas permasalahan a,b,c dan dilaporkan hasilnya kepada Pokja IV paling lama tanggal15 Oktober 2016 2. Dirjen Minerba Kementerian ESDM melakukan pertemuan dengan Pemprov NTB dan Pemkab Hasil Rapat Pembahasan tanggal 9 November 2016: Biro Hukum KEmenterian ESDM akan menerbitkan tanggapan terkait permasalahan dan melaporkannya kepada Pokja 4 maksimal tanggal 16 November 2016. Wednesday, 16 November, 2016 galih
Ketentuan Distribusi Barang ke Konsumen Akhir

Berdasarkan Permendag Nomor 22 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang, distributor PMA sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 4 tahun 2016 mengenai DNI tidak dapat melakukan penjualan atau pemasaran ke konsumen akhir. Penjualan atau pemasaran ke konsumen akhir hanya dapat diperbolehkan bagi pelaku usaha perdagangan eceran Mobil, Sepeda Motor, Kendaraan Niaga yang dalam Perpres DNI dipersyaratkan PMDN 100%.

1. Hasil pembahasan tanggal 8 agustus 2016, bahwa Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag akan melakukan pembahasan dengan K/L dan asosiasi terkait. 2. Permasalahan tentang minuman beralkohol sedang dilakukan pembahasan dengan DPR RI. 1. Menunggu hasil pembahasan dengan Ditjen. Perdagangan Dalam Negeri dengan K/L terkait dan Asosiasi. 2. Menunggu hasil Pembahasan DPR RI tentang minuman beralkohol. Saturday, 15 October, 2016 dyah
Tax Allowance dan Pengawasan Izin Produk Elektronik

- Penolakan permohonan fasilitas pajak penghasilan (tax allowance) PT. SEIN, karena berdasarkan Pasal 10 huruf c PP Nomor 18 tahun 2015 dan Pasal 9 huruf c PMK Nomor 89 Tahun 2015 menyatakan bahwa pengusulan untuk mendapatkan fasilitas syarat untuk menerima tax allowance adalah belum berproduksi secara komersial pada saat PP Nomor 18 tahun 2015 berlaku, sedangkan PT. SEIN telah mulai berproduksi pada bulan Februari 2015.
- Adanya rencana perubahan ketentuan syarat mendapatkan izin importasi telepon selular, komputer genggam dan komputer tablet yang semula diwajibkan pelaku usaha untuk mendirikan pabrik sebagaimana diatur dalam Permendag No. 38/2013 tentang Ketentuan Impor Telepon Selular, Komputer Genggam dan Komputer Tablet diubah dengan kewajiban pabrik industri software untuk para pelaku usaha yang belum memenuhi ketetuan Permendag tersebut.
- Dengan diterbitkannya Permenperin No. 68/2015 tentang Ketentuan dan Tat Cara Perhitungan Nilai TKDN Produk Elektronika dan Telematika, disepakati untuk 80% untuk hardware dan 20% untuk R&D. Tetapi terjadi perubahan dalam perhitungan TKDN dengan mengganti skema sebelumnya menjadi skema sofware dalam perhitungan TKDN.
- Saat ini masih banyak telepon selular ilegal (tidak memiliki izin postel dan nomor International Mobile Station Equipment Identity (IMEI)), yang umumnya menggunakan pemasaran e-commerce.

1. Pembahanasn dilakukan oleh Kemenperin, Kemendag, Bea Cukai dan Polri. Selain terkait dengan kepastian usaha, masalah ini juga sangat terkait dengan maraknya penyelundupan telpon seluler, komputer genggam dan tablet. 2. Sangat diharapkan peran dari Kemenkominfo untuk membantu pengendalian terhadap peredaran peralatan yang tidak berizin melalui kontrol IMEI. Kementerian Keuangan melakukan pengkajian ulang tentang pemberian tax allowance kepada PT. SEIN dengan melibatkan BKPM, Kementerian Perindustrian. Kementerian Perindustrian melakukan pengkajian tentang implementasi Permendag Nomor 41 Tahun 2016 dengan melibatkan Menteri Perdagangan, Menteri Kominfo, dan asosiasi. • Kementerian Kominfo membuat regulasi yang mendukung penerapan kontrol IMEI oleh operator dengan melibatkan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan. Kementerian Perdagangan, Kabareskrim Polri, Kemkominfo melakukan pengawasan peredaran ponsel yang tidak sesuai standar (ilegal). Kemenko Polhukam mengkoordinasikan K/L terkait untuk mengintensifkan penanganan masalah penyelundupan. Friday, 19 August, 2016 yudhy_chandra
Masalah Akses Penerbangan Langsung NTB

Pemprov NTB sedang mengembangan pariwisata NTB sebagai destinasi halal tourism dunia, namun masih terhambat akses penerbangan langsung. Pemprov NTB pernah mensubsidi maskapai jetstar 2 milyar per tahun agar melakukan penerbangan rutin Australia-Lombok, namun saat ini tidak dilanjutkan.

1. Kebijakan promosi pariwisata perlu dibicarakan dengan Kemenpar 2. Mendorong Interlinkage antar hotel Pokja IV melalui rapat paripurna perlu menyampaikan saran agar dilakukan pertemuan antara Kemenko Perekonomian, Kemenhub, Kemenpar, dan Pemda Provinsi NTB untuk melakukan pembahasan. Wednesday, 15 November, 2017 yudhy_chandra
Pengawasan Keamanan Pangan Impor Kompleks Akibatkan Beban Biaya Tinggi

Beban Birokrasi :
Permentan No. 04/Permentan/PP.340/2/2015 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT): Beberapa laboratorium terutama di negara Afrika (Pantai Gading, Ghana, Kamerun, Kongo) belum mendapatkan pengakuan dari Pemerintah Indonesia (baru satu laboratorium di China yang sudah mendapat pengakuan) dan juga belum teregistrasi di Barantan. Hal ini berpotensi terhambatnya ketersediaan barang di pasar (terutama industri makanan dan minuman) dan menyebabkan beban biaya yang tinggi. Di lain pihak, perusahaan yang mengimpor PSAT harus disertai dengan prior notice dari negara yang telah diakui, dan sertifikat hasil uji (COA) dari laboratorium yang telah teregistrasi, sementara itu dirasakan kurangnya sosialisasi terhadap ketentuan tersebut.

Atas usulan GAPMI, Kementan mengusulkan: 1. Pengecualian dan kemudahan terhadap shipment yang telah dan akan tiba di pelabuhan dengan mekanisme tes di Indonesia. 2. Menerapkan periode transisi tambahan selama 6 bulan, untuk memberikan kesempatan kepada perusahaan makanan dan minuman melakukan penyesuaian terhadap ketentuan tersebut. Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT). Wednesday, 5 October, 2016 dyah
UU dan Permendag soal Ketentuan Distribusi Barang saling Kontradiktif

Konsistensi : Permendag No. 22/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang dinilai bertentangan dengan UU No.7/2014.: • Permendag No.22/2016 Pasal 19 ayat (4), menyatakan bahwa produsen skala besar dan menengah serta importir dilarang mendistribusi-kan barang kepada pengecer. Kemendag menginterprestasikan bahwa produsen tidak termasuk pelaku usaha distribusi, sehingga dilarang mendistribusikan barang kepada pengecer. • Dalam penjelasan Pasal 7 UU No. 7/2014 tentang Perdagangan tidak ada ketentuan larangan produsen melakukan distribusi barang kepada pengecer, sehingga dapat ditafsirkan bahwa selama produsen memiliki izin sebagai pelaku usaha distribusi seharusnya tetap diperbolehkan dan tidak dilarang. • Ketentuan dalam Permendag No.22/2016 Pasal 19 ayat (4) tersebut akan memperpanjang mata rantai distribusi yang berakibat pada kenaikan harga barang di tingkat konsumen.

Kemendag: Usul Kadin Indonesia: Merevisi Pasal 19 ayat (4) Permendag No. 22/2016 menjadi: Produsen yang tidak memiliki izin sebagai pelaku usaha distribusi dilarang melakukan kegiatan distribusi kepada pengecer. 1. Telah dilakukan rapat terkait Permendag No. 22/M-DAG/PER/3/2016 pada tanggal 6 September 2016 bersama beberapa asosiasi dan Sekretaris POKJA IV. Rapat dipimpin oleh Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi. Hasil rapat menyepakati untuk merevisi Pasal 19 ayat (4) dan menyesuaikan isi Pasal 7 dengan perubahan Pasal 19 ayat (4). 2. Namun, dikarenakan adanya surat dari Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia (ARDIN) sebagai pihak yang mendukung untuk tetap diterapkannya Pasal 19 ayat (4) maka Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi mengadakan rapat kedua dengan mengundang ARDIN pada tanggal 23 September 2016. Rapat dipimpin oleh Dirjen Perdagangan Dalam Negeri. 3. Hasil rapat adalah sebagai berikut: a. Permendag 22/2016 termasuk Pasal 19 ayat (4) tetap berlaku. b. Kemendag membuka peluang adanya revisi Permendag 22/2016, namun untuk saat ini masih akan menampung semua masukan-masukan terkait revisi Permendag 22/2016 secara keseluruhan, tidak hanya terbatas pada Pasal 19 ayat 4. c. Masukan-masukan yang diterima akan dikaji lebih lanjut dan akan dibawa ke forum FGD dengan mengundang narasumber yang kompeten. Monday, 15 August, 2016 dyah
Pelaporan e-faktur Akibatkan Beban Administrasi

Birokrasi :
Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-16/PJ/2014 tentang Tata cara Pembuatan dan pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik mewajibkan perusahaan mengeluarkan commercial invoice dan e- faktur untuk melakukan penagihan. Hal ini menimbulkan beban administrasi sedangkan di negara lain hanya menggunakan invoice saja.

Tanggapan Ditjen Pajak, Kemenkeu: Sudah dilakukan pertemuan dengan semua pihak terkait untuk dilakukan pembahasan dan penjelasan latar belakang permasalahan. Ditjen Pajak akan mengundang kembali semua pihak untuk meminta penjelasan kembali apa sebenarnya permasalahannya dan akan dicarikan solusi secepatnya. Tanggapan Ketua Pokja IV: Diberikan target waktu sampai dengan 19 Agutstus 2016 dan semua permasalahan harus sudah tuntas dan tidak boleh ada keluhan lagi. Laporkan semua hasil kepada Pokja IV. • Kementerian Keuangan akan melakukan pengkajian teknis bersama Eurocham untuk membahas e-faktur. • Eurocham menyiapkan daftar perusahaan yang mempunyai permasalahan dengan e-faktur untuk dibahas bersama Ditjen Pajak Kemenkeu. Friday, 19 August, 2016 wibowoaji

Pages

Subscribe to Front page feed