Permasalahan Pendapat & Langkah KL Respon Kebijakan Target Penanggung Jawab
Permasalahan yang disampaikan oleh PT Thoma Dive Resort

PT Thoma Dive Resort merupakan perusahaan yang berinvestasi di bidang destinasi pariwisata di Desa Pulisan, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Prov. Sulawesi Utara. Perusahaan tersebut sudah membeli sebidang tanah seluas 1,8 hektar di pantai sekede pada tanggal 21 Februari 2018. Kemudian terkait pengurusan dibantu oleh partner bisnis yang bernama Martha Rondonuwu. Dalam Hal Pengurusan sertifikat tanah, pembuatan jalan masuk ke tempat lokasi, dll tidak kunjung selesai, padahal dari pemilik PT Thoma Dive Resort (Pascal Pierre Roger Mousty) sudah memberikan uang ratusan juta kepada Martha Rondonuwu untuk mengurus persyaratan yang dibutuhkan untuk mendirikan perusahaannya dan sekarang pemilik PT TDR merasa dibohongi atau ditipu oleh partner bisnisnya yang bernama Martha Rondonuwu.

Thursday, 31 May, 2018 yudhy_chandra
Permohonan Klarifikasi dan Kepastian Hukum PT Glory Point

PT Glory Point telah mengerjakan pekerjaan penimbunan untuk pembukaan jalan row 30 m dan row 50 m di Sagulung Baru, Batu Aji Kota Batam berdasarkan surat rekomendasi izin dari BP Batam.

Bahwa pada saat pekerjaan berjalan sekitar kurang lebih 6 bulan berjalan dan penimbunan jalan sudah sekitar kurang lebih 600 m, pekerjaan PT Glory Point dilakukan penyegelan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dengan alasan tidak adanya izin lingkungan.

Terkait hal tersebut PT Glory Point sudah memberitahukan kepada pihak BP Batam dan meminta BP Batam memberikan klarifikasi kepada Dinas lingkungan Hidup Kota Batam bahwa pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh PT GLory Point adalah proyek pembukaan jalan milik pemerintah, PT Glory Poin hanya sebagai pihak pelaksana pekerjaan yang tidak berkewajiban untuk memiliki izin lingkungan.

Thursday, 3 May, 2018 abraham
Permohonan Penyelesaian Permasalahan Tumpang Tindih Wilayah Pertambangan PT Lebong Gold

PT Lebong Gold (sebelumnya disebut PT Nusa Palapa Minerals) suatu perseroan PMA subsidiaries dari Sumatra Copper & Gold Plc suatu badan hukum yang didirikan menurut hukum Inggris dengan nomor register 5777015 (United Kingdom) dan terdaftar di bursa Australian Securities Exchane (ASX) PT Lebong Gold adalah pemegang Surat Persetujuan Penanaman Modal Nomor 937/I/PMA/2009 tanggal 5 Agustus 2009 yang beberapa kali diperpanjang, terakhir Izin Prinsip PMA Nomor: 1019/1/IP/PMA/2016 tanggal 15 April 2016.

PT Lebong Gold telah memiliki Surat Izin Penyelidikan Pendahuluan (SIPP) yang dikeluarkan dan di tandatangani Gubernur Bengkulu dengan rekomendasi dari Bupati Lebong berdasarkan Surat Keputusan No. 543/5426/B.2 tanggal 29 September 2006 dan perpanjangannya No. 543/117/ESDM tanggal 22 April 2008.

Namun dalam kegiatannya Bupagi Lebong mengeluarkan SK Nomor 446 Tahun 2006 di dalam wilayah SIPP PT Lebong Gold. Bupati kemudian menerbitkan lagi SK Nomor 331 Tahun 2008 tanggal 30 April 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi, Pengangkutan dan Penjualan kepada PT Tansri Madjid Energi sebagaimana disesuaikan kemudian menjadi SK Bupati Lebong Gold Nomor 125 Tahun 2010 tanggal 30 Maret 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Tansri Madjid Energi.

Thursday, 3 May, 2018 yudhy_chandra
Pengaduan hukum QNB terkait 15 sertifikat HGB yang dijaminkan

Permasalahan yang disampaikan oleh PT Bank QNB Tbk, terkait sengketa 15 sertifikat HGB yang dijaminkan kredit oleh PT Agrawisesa Widyatama dan Sindoplm Pte. Ltd

Hasil Rapat Pokja IV 17 April 2018: (1). Kepala BKPM mengkaji legalitas operasional PT Agrawisesa Widyatama dan SIndoplm Pte Ltd. (2). Kabareskrim Polri: ((a)). Mempercepat proses penanganan kasus LP nomor 1435/XII/2017/Bareskrim tanggal 27 Desember 2017 dan LP nomor 339/III/2018 tanggal 12 Maret 2018, ((b)). melakukan asistensi dan pengawasan penanganan kasus yang dilakukan oleh Polres Subang terkait dengan pemeriksaan karyawan dan direksi PT Bank QNB Tbk, penggeledahan Kantor Pusat PT Bank QNB Tbk di Lot 18 SCBD Sudirman (QNB Tower), dan pemblokiran 15 SHGB an. PT Agrawisesa Widyatama sebagai berikut: SHGB No. 5-7/Cihambulu;SHGB No. 721-726/Karangmukti;SHGB No. 96 dan 97/Cipeundeuy;SHGB No. 1&2/Pringkasap;SHGB No. 31/Salamjaya;SHGB No. 10/Kedawung. (3). Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Prov. Jabar dan Satgas PPB Kab. Subang memfasilitasi penyelesaian masalah yang dihadapi oleh PT Bank QNB Tbk. Monday, 23 April, 2018 wisnu
Permasalahan Persetujuan Kerja Sama Pemanfaatan BMN untuk pengelolaan dan pengoperasian Dermaga Baru di Pelabuhan Tanjung Wangi Oleh PT Timur Nusantara

Permasalahan yang disampaikan oleh PT. Timur Nusantara terkait kerjasama pemanfaatan BMN untuk pengelolaan dan pengoperasian dermaga baru di Pelabuhan Tanjung Wangi oleh PT. Timur Nusantara

Uraian Masalah:
PT Timur Nusantara mengajukan usulan besaran kontribusi tetap sebesar 3 % dari pendapatan kotor dan persentase pembagian keuntungan sebesar 2 % setelah dikurangi pajak

Hasil Rapat Pokja IV 19 April 2018: Sekjen Kementerian Perhubungan memfasilitasi pertemuan antara PT Pelindo III, KSOP, dan PT Timur Nusantara untuk memberikan penjelesan terkait latar belakang penunjukan langsung pengelolaan dermaga baru di Pelabuhan Tanjung Wangi Friday, 20 April, 2018 dyah
Permasalahan yang disampaikan Gubernur Kep. Bangka Belitung

Permasalahan yang disampaikan oleh Gubernur Kep. Bangka Belitung terkait rencana pembangunan di lahan yang masih sengketa atas kepemilikannya.

Percepatan penyelesaian RZWP3K Prov. Kep. Babel yang terkendala belum adanya kesepakatan alokasi ruang untuk pertambangan, perikanan, dan pariwisata antar stakeholder terkait

Hasil Rapat Pokja IV tanggal 19 April 2018: (1). Berkaitan dengan permasalahan RZWP3K, menunggu hasil pembahasan di Kemenko Kemaritiman dan hasilnya akan dilaporkan kepada Pokja IV. (2). Berkaitan dengan permasalahan lahan eks milik PT Karya Rinjani Utama, Ketua Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Provinsi Kep. Babel memfasilitasi pertemuan Kanwil BPN Prov. Babel, Kepala Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang, Polda Babel dan Polresta Pangkalpinang, serta instansi terkait lainnya untuk mengkaji keabsahan kepemilikan lahan eks PT Karya Rinjani Utama seluas kurang lebih 294,5 ha. Friday, 20 April, 2018 wisnu
Permasalahan yang disampaikan oleh PT Jelajah Marindo Persada

Permasalahan yang disampaikan oleh PT Jelajah Marindo Persada terkait permohonan perlindungan dan kepastian hukum dalam investasi di bidang pertambangan di Kab. Bangka Barat Prov. Kep. Bangka Belitung

Uraian Masalah:
PT. Jelajah Marindo Persada tidak bisa beroperasi karena belum mendapatkan jaminan keamanan dari kepolisian, dan adanya surat Sekda Kab. Bangka Barat Nomor:005/191/4.1.3/2018 tanggal 27 Maret 2018 yang meminta PT Jelajah Marindo Persada untuk tidak beroperasi

Hasil Rapat Pokja IV 19 April 2018: (1). Kapolda Kep. Babel mengkoordinasikan aparat keamanan dan instansi terkait untuk menciptakan situasi yang kondusif serhingga mendukung Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Wilayah Babel. (2). Ketua Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Provinsi Kep Babel dan Ketua Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Bangka Barat mengkoordinasikan aparatnya dan instansi terkait lainnya untuk:((a)). Secara bersama-sama melakukan cipta kondisi/sosialisasi kepada masyarakat, khususnya Desa Rambat dan Desa Airnyatoh, Kec. Simpang Teritip mengingat adanya kurang lebih 600 bagan nelayan di Desa Airnyatoh, dengan juga melibatkan pihak PT Jelajah Marindo Persada.((b)). Meniliti AMDAL yang dimiliki PT Jelajah Marindo Persada terkait adanya dampak yang ditimbulkan kepada masyarakat Desa Airnyatoh Kec. Simpang Teritip. Friday, 20 April, 2018 dyah
Permasalahan yang disampaikan oleh PT Bongka Nova Energi

1. PT. Bongka Nova Energi memprakarsai PLTA Bongka semenjak tahun 2014 dan telah memperoleh izin prinsip dan izin lokasi dari Bupati Tojo Una-Una
2. Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2012 Pasal 8 Jo PP no. 23 tahun 2014 pasal 8 Ayat (1) tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik:"Usaha Rencana Umum Ketenagalistrikan dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik" dengan kata lain setiap usaha penyediaan tenaga listrik mengacu kepada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN, maka PT Bongka Nova Energi bersama dengan Korean Water Resources Corporation (K-Water) telah diundang oleh PT PLN untuk mempresentasikan kesiapan pada PLTA Bongka, sehingga telah masuk dalam RUPTL PLN tahun 2017-2026 sebesar 4 x 70 MW (terlampir)
3. Sehubungan dengan poin 1 dan 2 tersebut diatas, Pemerintah Korea Selatan sudah mengeluarkan dana untuk penyelesaian Fisibility Study
4 Kami berinvestasi di Indonesia menghormati dan menjunjung tinggi semua peraturan perundan-undangan yang berlaku
5. PT PLN belum memberikan rekomendasi sebagai pengembang kepada kami agar dapat memperoleh Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara (IUPTLS) dari BKPM. Sementara di lian pihak, BKPM memberikan IUPTLS kepada PT Soma Power Indonesia yang koordinatnya tumpang tindih dengan koordinat proyek PLTA Bongka 4 x 70 MW yang izinnya telah kami miliki terlebih dahulu. BKPM memberikan IUPTLS tanpa memperhatikan terlebih dahulu persyaratan izin lokasi yang belum dimiliki oleh PT Soma Power Indonesia. DIsamping itu, proyek 100 MW tersebut juga belum masuk dalam RUPTL PLN tahun 2017-2026

Friday, 13 April, 2018 ahmad_luthfie
Permasalahan yang disampaikan PT PLN Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Asahan 3 (174 MW)

PT PLN (Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Asahan 3 (184 MW)) , terletak di Sumatera Utara
•Proyek pembangunan PLTA Asahan 3 dengan daya 184 MW di Sumatera Utara.

Permasalahan:
Tanah: Kendala tumpang tindih status lahan kawasan hutan dengan penguasaan lahan oleh masyarakat berakibat terkendalanya pembangunan karena harus mengupayakan dasar hukum pelaksanaan pembelian ganti kerugian di dalam kawasan hutan.

Progress:
Saat ini PLN mengupayakan penyelesaian teknis menggunakan Permen ESDM no 33/2016 yang diterbitkan untuk mengatasi permasalahan tsb.

Thursday, 5 April, 2018 orri
Permasalahan yang disampaikan PT PLN (Fasilitas Pengelolaan Energi Primer (jetty) di NTT)

PT PLN (Fasilitas Pengelolaan Energi Primer (jetty) di NTT) , terletak di NTT
•Pembangunan fasilitas-fasilitas pengelolaan energy primer (jetty) di beberapa lokasi Provinsi NTT (proyek PLTMG tersebar).

Permasalahan:
Perizinan/Zonasi: Masih belum terbit penetapan rencana zonasi wilayah perairan yang ditunjuk.

Progress:
PT PLN (Persero) aktif berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Kementerian Kelautan utk memasukkan rencana lokasi pembangunan pembangkit yangmemerlukan fasilitas di perairan

Thursday, 5 April, 2018 orri

Pages

Subscribe to Front page feed