Rapat

Rapat Pokja IV 22 Februari 2019

Permasalahan yang dibahas:
1. Permasalahan permohonan perizinan overflight permission oleh Project Loon
2. Permasalahan PT Buana Pratama Sejahtera terkait penyelesaian penataan Gunung Botak dan Gogrea di Kab. Buru Prov. Maluku
3. Permohonan tidak diberlakukannya PPH 22 Impor atas bahan baku dan Bea Masuk Anti Dumping di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (FTZ Batam)
4. Permasalahan disampaikan DPRD Kota Batam terkait persoalan pajak PT Ghim Li Indonesia

Rapat Pokja IV 19 Februari 2019

Permasalahan yang dibahas:
1. Permasalahan yang disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru terkait pembayaran pajak air tanah PT. Chevron Pacific Indonesia
2. Permasalahan yang disampaikan oleh PT Wampu Electric Power terkait IPPKH
3. Permasalahan yang disampaikan oleh PT Akurabenitama terkait status kepemilikan lahan
4. Permasalahan yang disampaikan oleh PT Famindo Internasional Resor terkait rencana pengembangan Arkilla Resort oleh PT Famindo Internasional Resor di Pulau Ru Prov. Kep. Bangka Belitung

Undangan Rapat Pokja IV 13 Februari 2019 pukul 15.30

Permasalahan yang dibahas adalah permasalahan permohonan perizinan overflight Permission oleh Project Loon

Undangan Rapat Pokja IV 13 Februari 2019 pukul 10.00

Permasalahan yang dibahas:
1. Permohonan restitusi atas kelebihan Pembayaran Bea Masuk Impor PT Gunung Raja Paksi
2. Penyelesaian sisa pembayaran lahan masyarakat Kab. Tabalong yang belum dibayarkan oleh PT Adaro Indonesia
3. Permasalahan persetujuan izin impor limbah Non B3 PT Indochin Thermo Plastic
4. Permasalahan penundaan surat rekomendasi impor limbah non B3 PT Xin Hua Xin

Rapat Pokja IV 7 Februari 2019

Permasalahan yang dibahas:
1. Permasalahan pengurusan perizinan atas rencana investasi PT. Prima Sarana Persada
2. Permasalahan permohonan peningkatan status IUP Eksplorasi ke IUP Operasi PT. Kutai Surya Mining
3. Permasalahan yang disampaikan PT Pertamina Tuban (Proyek Kilang Tuban)
4. Permasalahan pengurusan izin prinsip perluasan PT Silva Inhutani Lampung

Rapat Pokja IV 1 Februari 2019

Rapat dilaksanakan di Ruang Rapat Soepomo Lantai 7 Gedung Setjen Kementerian Hukum dan HAM RI di . Rapat dipimpin oleh Menteri Hukum dan HAM RI dengan agenda rapat membahas:
1. Permasalahan yang disampaikan oleh PT Jelajah Marindo Persada terkait permohonan perlindungan dan kepastian hukum dalam investasi di bidang pertambangan di Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. Permasalahan yang disampaikan oleh PT Pasir Prima Coal Indonesia (PT PPCI) terkait clean and clean (CnC)

Rapat Pokja IV 30 Januari 2019

Permasalahan yang dibahas:
1. Permasalahan PT Repal Internasional Indonesia tentang akses sampah plastik di Indonesia khususnya daerah Jawa
2. Permasalahan Keberatan Pemeriksaan Pajak PT Nutricia Indonesia Sejahtera (NIS)
3. Permasalahan yang disampaikan PT Pertamina CIlacap (Proyek Kilang RDMP CIlacap)
4. Permasalahan Konsorsium Trans Heksa Karawang terkait pembebasan tanah Proyek KCIC

Rapat Pokja IV 29 Januari 2019

Permasalahan yang dibahas:
1. Permasalahan yang disampaikan oleh PT Geo Dipa Energi (Persero) terkait pengembangan infrastruktur kelistrikan
2. Permasalahan yang disampaikan oleh Vinmar Overseas, LTD., (yang diwakili oleh Tony Budidjaja. SH., LL.M., FCIArb.) terkait kerjasama jual beli biodiesel dengan PT Sumi Asih
3. Penyelesaian permasalahan yang disampaikan oleh PT Pelindo IV (Persero) terkait dengan Makasar New Port

Rapat Pokja IV 25 Januari 2019

Permasalahan yang dibahas:
1. Tindaklanjut penyelesiaan permasalahan yang disampaikan oleh PT Perkeretaapian Tambun Bungai terkait perizinan di Provinsi Kalimantan Tengah
2. Tindaklanjut penyelesiaan permasalahan yang disampaikan oleh PT Mustika Lodan terkait perlindungan hukum yang disebabkan oleh pemutusan perjanjian secara sepihak oleh PT KAI (Persero) di Kp. Bandan, Jakarta Utara dan Serang
3. Tindaklanjut penyelesaian permasalahan yang disampaikan oleh PT. Padi Mas Realty terkait adanya pemutusan perjanjian secara sepihak oleh PT KAI di Tanah Abang Bongkaran

FGD Pokja IV Penyelesaian Permasalahan di Provinsi Sulawesi Utara 22 Januari 2019

FGD Pokja IV Penanganan dan Penyelesaian Kasus di Prov. Sulawesi Utara diadakan di Hotel Quality Manado dengan Pimpinan Rapat Deputi Bidkoor Kamtibmas Kemenko Polhukam, dengan agenda pembahasan permasalahan sebagai berikut:
1. Permasalahan yang disampaikan PT Thoma Dive Resort terkait sertifikat tanah
2. Permasalahan perhitungan bisnis Mamasa COttage PT Intim Wisata Lestari di Polewali Mandar, Sulawesi Barat
3. Permasalahan yang disampaikan Pelindo IV terkait Pembangunan Jalan Tol dan Akses menuju Makassar New Port

Pages