ESDM

Permasalahan PT. QMB New Energy Material dan PT. Huayue Nickel Cobalt terkait permasalahan perizinan penempatan tailing bawah laut (Deep Sea Tailing Placement) untuk Pabrik Proyek Hidrometalurgi Nikel-Kobalt di Morowali, Sulawesi Tengah

Submitted by abraham on Tue, 23/07/2019 - 15:02

PT. Huayue Nickel Cobalt adalah PMA yang dibentuk melaksanakan pembangunan dan pengoperasian pabrik High Pressure Acid Leaching (HPAL) nikel dan kobalt berkapasitas 60.000 ton metal nikel dan 7.800 ton konbalt metal kimia yang akan dibangun dalam KI PT. Indonesian Morowali Industrial Park (IMIP). Nilai investasi adalah US$ 1.280.730.000. Proses HPAL akan menghasilkan residu lumpur (tailing slurry) sebesar 19,66 juta m3 per tahun (6,38 juta ton per tahun) dalam bentuk solid yang harus dikelolal oleh perusahaan selama beroperasinya pabrik.

Permasalahan PT. Geo Dipa Energi (Persero) terkait pengembangan infrastruktur kelistrikan

Submitted by abraham on Thu, 31/01/2019 - 11:25

PT. Geo Dipa Energi (GDE) telah mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Dieng Unit 1 dan PLTP Patuha Unit 1.
Permasalahan hukum antara PT. GDE dengan PT. Bumigas Energi bermula dari pembatalan kontrak oleh PT. GDE karena PT. Bumigas wanprestrasi padahal PT. GDE dan Bumigas sudah menandatangani kontrak untuk Dieng dan Patuha Gheotermal Project Development senilai USD 488,9 juta.

Permasalahan PT. Auroris Oil and Gas tentang kepastian berusaha

Submitted by abraham on Tue, 11/12/2018 - 12:20

PT Auroris Indonesia melakukan MoU dengan PT Pertamina EP pada 15 November 2017 namun sampai saat ini kontrak pekerjaan belum terealisasi sehingga PT Auroris Indonesia belum dapat melaksanakan aktivitas

PT Auroris Indonesia telah memperoleh Izin Prinsip dari BKPM, SKUP dari Dirjen Migas kementerian ESDM, SIUP dari Kemendag sehingga PT Auroris Indonesia sudah memenuhi persyaratan perizinan yang diperlukan untuk melaksanakan kontrak

Status IUP Operasi Produksi PT Kutai Surya Mining

Submitted by dimas on Wed, 17/10/2018 - 14:28

PT. Kutai Surya Mining adalah pemegang IUP Eksplorasi Logam Emas yang diterbitkan Bupati Bolaang Mongondow Timur dengan Nomor 120 Tahun 2011 tanggal 23 MEI 2011 dan berlaku sampai dengan tanggal 24 Mei 2016 (5 tahun)

Permohonan Penyelesaian Masalah Perizinan, Rencana Investasi PT Prima Sarana Persada

adhitya_guntoro's picture
Submitted by adhitya_guntoro on Tue, 03/07/2018 - 14:57

PT Prima Sarana Persada, bergerak dalam bidang investasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Minihydro (PLTM), dimana saat ini perusahaan kami sedag merencanakan untuk melakukan investasi PLTA dengan kapasitas 2x 15.000 Kv, (30 MW) yang berlokasi di Desa Kebon Jati, Kecamatan Koto Agung Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan.

Permasalahan yang disampaikan oleh PT Bongka Nova Energi

adhitya_guntoro's picture
Submitted by adhitya_guntoro on Fri, 13/04/2018 - 10:34

1. PT. Bongka Nova Energi memprakarsai PLTA Bongka semenjak tahun 2014 dan telah memperoleh izin prinsip dan izin lokasi dari Bupati Tojo Una-Una

Permasalahan yang disampaikan PT PLN (Proyek Listrik Jawa bali crossing)

adhitya_guntoro's picture
Submitted by adhitya_guntoro on Thu, 05/04/2018 - 15:02

PT PLN (Proyek Listrik: Jawa Bali Crossing), terletak di Jawa Timur-Bali
•Proyek untuk memadukan listrik antara pulau Jawa dengan pualu Bali.

Permasalahan:
Perizinan/Lokasi: Penetapan Lokasi di Kabupaten Buleleng belum terbit untuk Proyek Jawa Bali Crossing.

Progress:
Saat ini sedang diupayakan ijin di kabupaten Jembrana dan Tabanan serta dukungan Pemda.

Permasalahan yang disampaikan PT PLN Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Asahan 3 (184 MW)

adhitya_guntoro's picture
Submitted by adhitya_guntoro on Thu, 05/04/2018 - 15:01

PT PLN (Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Asahan 3 (184 MW)) , terletak di Sumatera Utara
•Proyek pembangunan PLTA Asahan 3 dengan daya 184 MW di Sumatera Utara.

Permasalahan:
Tanah: Kendala tumpang tindih status lahan kawasan hutan dengan penguasaan lahan oleh masyarakat berakibat terkendalanya pembangunan karena harus mengupayakan dasar hukum pelaksanaan pembelian ganti kerugian di dalam kawasan hutan.

Progress:
Saat ini PLN mengupayakan penyelesaian teknis menggunakan Permen ESDM no 33/2016 yang diterbitkan untuk mengatasi permasalahan tsb.

Permasalahan yang disampaikan PT PLN (Fasilitas Pengelolaan Energi Primer (jetty) di NTT)

adhitya_guntoro's picture
Submitted by adhitya_guntoro on Thu, 05/04/2018 - 14:49

PT PLN (Fasilitas Pengelolaan Energi Primer (jetty) di NTT) , terletak di NTT
•Pembangunan fasilitas-fasilitas pengelolaan energy primer (jetty) di beberapa lokasi Provinsi NTT (proyek PLTMG tersebar).

Permasalahan:
Perizinan/Zonasi: Masih belum terbit penetapan rencana zonasi wilayah perairan yang ditunjuk.

Progress:
PT PLN (Persero) aktif berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Kementerian Kelautan utk memasukkan rencana lokasi pembangunan pembangkit yangmemerlukan fasilitas di perairan

Pages

Subscribe to ESDM