ESDM

Permasalahan Perizinan (izin tidak direalisasikan) PT Daya Primamega Utama

PT. Daya Primamega Utama, bergerak dibidang ketenagalistrikan, yang berlokasi di Aceh Utara, Aceh

Permasalahan Saham Hipotek 51% oleh PT Cendana Emas Windu

- PLN pada bulan Juli 2017 membuat regulasi, mewajibkan setiap investor harus bekerjasama dengan PJB, dengan kepemilikan saham hipotek 51 %
- Sudah ada beberapa investor yang diundang oleh PLN untuk mengerjakan proyek bekerjasama dengan PJB
- PLN memberikan jangka waktu 1 bulan kepada perusahaan – perusahaan dari bulan Juli s/d Agustus 2017 untuk mempertimbangkannya
- Skema kerjasama : PPA $ 7,2 cent/KWH dinaikkan menjadi $ 9 cent/KWH dan selama 12 tahun PLN tidak menerima income. Income diterima pada tahun ke – 13

Hambatan Perpanjangan IUP OP PT Citatih Putra Sukabumi

- PT Citatih Putra Sukabumi ingin mengajukan pengajuan perpanjangan IUP pada tanggal 5 Juni 2015
- Sudah mengajukan surat ke Wagub pada tanggal 27 Feb 2017 dan 26 April 2017, perihal permohonan percepatan perpanjangan IUP namun tidak ada jawaban
- Sudah mengajukan surat ke Dinas PTSP tentang permohonan perpanjangan IUP tanggal 29 Juli 2017
- Tanggapan dari Dinas PTSP tanggal 9 Agustus 2017, menyatakan bahwa permohonan perpanjangan IUP CPS menunggu rapat pleno BKPRD Prov Jawa barat

Proyek PLTA Sungai Bongka PT.Soma Power Indonesia

PT.SOMA POWER INDONESIA saat ini mengembangkan proyek PLTA dengan skema IPP (100 MW), di Sungai Bongka, Kabupaten Tojo Una - Una, Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun saat ini mengalami kendala perihal izin lokasi yang disebabkan :
1. Izin Lokasi muncul setelah adanya IPPKH dari KemenhutLH
2. Terkait IPPKH, Dinas Kehutanan Propinsi menyatakan adanya areal proyek yang tumpang tindih dengan perusahaan tambang logam (emas) PT. Bumi Permata Hijau (±3,197.95Ha) dan PT.Bumi Cerah Cemerlang (±94.56Ha) yang sudah memiliki IUP Eksplorasi

Permasalahan Tanah Terendam Aliran Sungai Akibat Pembangunan PLTA Jatigede

BPN sebagai pihak yang berwenang untuk melakukan pengukuran masih belum bersedia melakukan pengukuran terhadap tanah tersebut.

Pengenaan Jaminan Pelaksanaan 10% dari Nilai Investasi pada PLTM

Pengembang PLTM berharap Pemerintah dapat mengembalikan jaminan menjadi seperti semula ya itu 5% dari nilai revenue tahunan, sesuai Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No 305 Tahun 2010, daripada peraturan yang baru yaitu sebesar 10% dari revenue tahunan.

Laporan lebih lanjut dapat dibaca dalam lampiran.

Permohonan Permasalahan PT Raja G & G International

  • Permohonan Izin Prinsip perubahan PT Raja G & G International dengan No Pendaftaran 172835/IPI/2017 tanggal 21 Juni 2017 ditolak BKPM
  • PT Raja G & G International berpendapat bahwa peraturan dan staf selalu berubah-ubah sehingga perusahaan menjadi bingung
  • Pada tahun 2005 TP Raja G & G International telah melengkapi persyaratan (AMDAL, API, Jaminan uang di Bank NTB) namun izin tersebut diambil alih oleh pihak perusahaan lain

Permohonan Perlindungan Hukum atas PT Pasir Prima Coal Indonesia

  • PT Pasir Prisma Coal Indonesia (PT PPCI) berlokasi di Balikpapan, Kalimantan Timur.
  • PT PPCI selaku Pemegang Hak atas konsesi lahan tambang dan batubara di Kab Penajam Paser Utara sesuai SK Bukati Penajam Paser Utara No 545/01-PS/IUP-OP/DISTAM/I/2014 tentang persetujuan penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada PT PPCI pada tanggal 3 Januari 2014 .

Permasalahan Investasi PT Hitay Lawang Energy atas Usulan Menteri ESDM Terhadap Pelelangan Wilayah Pengembangan Panas Bumi di Bengkulu

Hitay selaku pelaksana Penugasan Survey Pendahuluan Panas Bumi (PSP) Lawang dan Malintang, berkeberatan jika Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan lelang terhadap wilayah Kapahiang secara terpisah, karena berdasarkan hasil survey membuktikan ketiga wilayah tersebut merupakan satu sistem Panas Bumi yang secara teknis dan ekonomis harus dikelola oleh satu operator.

 

Diterbitkannya keputusan Gubernur Sulawesi Tengah ttg Penciutan atas Izin Usaha Pertambangan PT.Morindo Bangun Sejahtera

  • Pada tahun 2008 PT. MBS terlah mendapatkan IUP berdasarkan SK Bupati Morowali seluas 1.379 Ha. Tanggal 12 Juli 2011, terntang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT MBS
  • Tanggal 3 oktober 2013, Kementerian ESDM mengirimkan surat No.1489/30/DBM/2013 kepada Bupati Morowali yang menyatakan IUP Operasi Produksi PT BDW (Bintang Delapan Wahana) berada dalam wilayah Kab. Morowali. Surat ini kemudian diduga palsu.

Pages

Subscribe to ESDM