Pajak & Bea

Permasalahan Kepabeanan PT Pantja Artha Niaga

Keberatan PT Pantja Artha Niaga terkait dengan hasil audit Kantor Wilayah DJBC Jakarta tanpa memperhatikan bukti-bukti pendukung sehingga menyebabkan perusahaan diharuskan membayar secara total Rp. 39.823.636.000 ( tiga puluh sembilan milyar delapan ratus dua puluh tiga juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

kronologis singkat:
beberapa supplier dari perusahaan meminta perusahaan untuk membayarkan terlebih dahulu keapda pihak ekspedisi/pelayaran dan kemudian melakukan penggantian atas pembayaran tersebut,
terhadap hal tersebut dianggap oleh BC sebagai komisi

Permasalahan yang dihadapi Produsen Nasional Baja Lembaran Canai panas ( Hot rolled in Plate/HR Plate) yang dilaporkan oleh IISIA

- Permasalahan yang dihadapi terkait dengan tidak diberlakukannya Bea Masuk Trade Remidies (anti dumping, anti subsidi, safeguard) di Free Trade Zone dan Free Port Zone pulau Batam, Bintan dan Karimun.

- Pulau Batam pada hususnya menjadi pintu masuk produk Impor HR Plate dari negara-negara yang terbukti melakukan praktek unfair trade melalui penjualan produk ekspor dibawah harga nilai wajar untuk pasar domestiknya (dumping).

-Secara kuantitas suplai produsen baja dalam negeri sudah dapat memenuhi permintaan dalam negeri untuk produk HR Plate.

Permasalahan PT. Sharp Trading Indonesia (STID) terkait kelebihan pembayaran pajak diakibatkan oleh PPh 22 Impor

PT. Sharp Trading Indonesia (STID) merupakan perusahaan perdagangan yang didirikan pada tahun 2012 dan berlokasi di kawasan Industri KIIC Karawan, Jawa Barat

Permasalahan PT. Inalum terkait Pajak Air Permukaan dan Biaya Pengelolaan SDA Sungai Asahan

Pajak Air Permukaan adalah pajak yang dikenakan atas Pemanfaatan/pengambilan air permukaan (sungai), dimana INALUM memanfaatkan air permukaan (sungai) atas 5 titik pemanfaatan.
Dasar Penetapan Besaran PAP yang terhutang merujuk kepada Peraturan Gubernur nomor 24 Tahun 2011. Didalam peraturan ini terdapat 2 metode pengenaan tarif PAP yaitu berdasarkan kubikasi air yang digunakan dengan tarif berjenjang (progresif) dan tarif khusus untuk PDAM (Rp150/m3), Pertamina (Rp150/m3) dan Pembangkit listrik (PLN) (75/Kwh).

Permasalahan PT. Indonesia Morowali Industrial Park terkait Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (Tax Holiday/Tax Allowance)

PT. Indonesia Morowali Industrial Park memfasilitasi 3 perusahaan yaitu PT. Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless Steel Industry , PT. Indonesia Tsingshan Stainless Steel, PT. Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy untuk meminta penjelasan pihak terkait degan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (Tax Holiday/Tax Allowance) dimana beberapa perusahaan tenant yang ada di dalam kawasan industri tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan fasilitas tax holiday/tax allowance dikarenakan terbentur PMK No.

Permasalahan PT. Youshan Nickel Indonesia dan PT. Yashi Indonesia Investment terkait Surat Keterangan Bebas PPN untuk Material dalam Masterlist

Sehubungan kegiatan pembangunan smelter pengolahan biji nikel dengan kapasitas 30.000 ton/tahun , PLTU kapasitas 250 MW dan fasilitas pendukung industri lain di Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara.
Pokok Permasalahan :
1. PT. YNI dan PT. YII telah mendapatkan fasilitas Masterlist berdasarkan Keputusan Menkeu No : 58/PABEAN/PMA/2019 tanggal 4 April 2019 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin untuk Pembangunan PT YNI dan PT YII dalam rangka PMA

Permasalahan PT. Minahasa Cahaya Lestari dan PT. Gorontalo Listrik Perdana terkait Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22 Impor

PLN telah menandatangani PJBL untuk Proyek Sulut 3 2x50 MW (PT. Minahasa Cahaya Lestari ) dan Proyek ulbagut-1 2 x 50 MW (PT. Gorontalo Listrik Perdana).
Sesuai Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 3 Perdirjen Pajak 1/2011 sebagaimana diubah dengan Perdirjen Pajak 21/2014, MC: dan GLP telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan SKB PPh 22 Impor, yaitu :
1. PT.MCL dan PT. GLP dalam keadaan rugi fiskal, berhak melakukan kompensasi rugi fiskal tersebut.
2. PT.MCL dan PT. GLP belum mencapai tahap produksi komersial

Permohonan Batam Shipyard Offshore Association Atas Tidak Diberlakukannya PPh 22 Impor atas bahan baku dan Bea Masuk Anti Dumping di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (FTZ Batam)

Kondisi Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas\ dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), merujuk pada Peraturan Pemerintah No.10 tahun 2012.
Pada Pasal-19 ayat 1 menyebutkan :
“Barang asal luar daerah pabean yang akan dikeluarkan dari kawasan bebas ke tempat lain dalam daerah pabean wajib dilunasi bea masuk, PPN, dan/atau pajak penghasilan pasal 22 Undang Undang Pajak Penghasilan “

Permasalahan keberatan tagihan PBB PT. Titanium Property

PT. Titanium Property sedang membangun Titanium Property yang direncanakan terdiri dari 3 tower dan saat ini baru 1 tower yang sudah beroperasi dan 2 lagi masih tahap pembangunan.
Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Pasar Rebo (UPPRD Pasar Rebo) telah menerbitkan tagihan PBB untuk ketiga tower tersebut, dengan besaran Rp. 1,228,854,600 (untuk thn 2016, 2017, 2018).

Permasalahan disampaikan DPRD Kota Batam terkait persoalan pajak PT Ghim LI Indonesia

Permohonan DPRD Kota Batam terkait keberatan pajak PT Ghim Li Indonesia yang terdiri atas
Koreksi peredaran usaha oleh Oknum Pemeriksa pajak KPP Madya Batam tahun 2006-2008 dianggap bertentangah dengan hukum dan undang-undang perpajakan karena tidak didukung bukti yang sah dana data kongkrit (hanya berdasarkan asumsi dan analisis pemeriksa pajak.
Koreksi pemeriksa pajak KPP Madya Batam berdasarkan asumsi adanya hubungan istimewa PT. GLIN dan GLGSG dianggap tidak berdasarkan dan bertentangan dengan ketentuan pasal 18 ayat 4 huruf a dan b UU PPh.

Pages

Subscribe to Pajak & Bea