Pajak & Bea

Permasalahan PT. Indonesia Morowali Industrial Park terkait Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (Tax Holiday/Tax Allowance)

PT. Indonesia Morowali Industrial Park memfasilitasi 3 perusahaan yaitu PT. Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless Steel Industry , PT. Indonesia Tsingshan Stainless Steel, PT. Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy untuk meminta penjelasan pihak terkait degan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (Tax Holiday/Tax Allowance) dimana beberapa perusahaan tenant yang ada di dalam kawasan industri tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan fasilitas tax holiday/tax allowance dikarenakan terbentur PMK No.

Permasalahan PT. Youshan Nickel Indonesia dan PT. Yashi Indonesia Investment terkait Surat Keterangan Bebas PPN untuk Material dalam Masterlist

Sehubungan kegiatan pembangunan smelter pengolahan biji nikel dengan kapasitas 30.000 ton/tahun , PLTU kapasitas 250 MW dan fasilitas pendukung industri lain di Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara.
Pokok Permasalahan :
1. PT. YNI dan PT. YII telah mendapatkan fasilitas Masterlist berdasarkan Keputusan Menkeu No : 58/PABEAN/PMA/2019 tanggal 4 April 2019 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin untuk Pembangunan PT YNI dan PT YII dalam rangka PMA

Permasalahan PT. Minahasa Cahaya Lestari dan PT. Gorontalo Listrik Perdana terkait Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22 Impor

PLN telah menandatangani PJBL untuk Proyek Sulut 3 2x50 MW (PT. Minahasa Cahaya Lestari ) dan Proyek ulbagut-1 2 x 50 MW (PT. Gorontalo Listrik Perdana).
Sesuai Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 3 Perdirjen Pajak 1/2011 sebagaimana diubah dengan Perdirjen Pajak 21/2014, MC: dan GLP telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan SKB PPh 22 Impor, yaitu :
1. PT.MCL dan PT. GLP dalam keadaan rugi fiskal, berhak melakukan kompensasi rugi fiskal tersebut.
2. PT.MCL dan PT. GLP belum mencapai tahap produksi komersial

Permohonan Batam Shipyard Offshore Association Atas Tidak Diberlakukannya PPh 22 Impor atas bahan baku dan Bea Masuk Anti Dumping di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (FTZ Batam)

Kondisi Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas\ dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), merujuk pada Peraturan Pemerintah No.10 tahun 2012.
Pada Pasal-19 ayat 1 menyebutkan :
“Barang asal luar daerah pabean yang akan dikeluarkan dari kawasan bebas ke tempat lain dalam daerah pabean wajib dilunasi bea masuk, PPN, dan/atau pajak penghasilan pasal 22 Undang Undang Pajak Penghasilan “

Permasalahan keberatan tagihan PBB PT. Titanium Property

PT. Titanium Property sedang membangun Titanium Property yang direncanakan terdiri dari 3 tower dan saat ini baru 1 tower yang sudah beroperasi dan 2 lagi masih tahap pembangunan.
Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Pasar Rebo (UPPRD Pasar Rebo) telah menerbitkan tagihan PBB untuk ketiga tower tersebut, dengan besaran Rp. 1,228,854,600 (untuk thn 2016, 2017, 2018).

Permasalahan disampaikan DPRD Kota Batam terkait persoalan pajak PT Ghim LI Indonesia

Permohonan DPRD Kota Batam terkait keberatan pajak PT Ghim Li Indonesia yang terdiri atas
Koreksi peredaran usaha oleh Oknum Pemeriksa pajak KPP Madya Batam tahun 2006-2008 dianggap bertentangah dengan hukum dan undang-undang perpajakan karena tidak didukung bukti yang sah dana data kongkrit (hanya berdasarkan asumsi dan analisis pemeriksa pajak.
Koreksi pemeriksa pajak KPP Madya Batam berdasarkan asumsi adanya hubungan istimewa PT. GLIN dan GLGSG dianggap tidak berdasarkan dan bertentangan dengan ketentuan pasal 18 ayat 4 huruf a dan b UU PPh.

Permasalahan Keberatan Pemeriksaan Pajak PT Nutricia Indonesia Sejahtera (NIS)

Permohonan memfasilitasi pertemuan PT Nutricia Indonesia Sejahtera (NIS) dengan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar 2 (KPP LTO 2) dikarenakan terlalu pendeknya waktu penyelesaian seluruh pemeriksaan serta proses pemeriksaan yang sangat tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku sehingga konsekuensi yang harus ditanggung PT Nutricia Indonesia Sejahtera (NIS) adalah adanya kemungkinan kurang bayar pajak sebesar 111 Milyar yang harus dibayarkan.
Harapan PT Nutricia Indonesia Sejahtera (NIS) :

Permasalahan yang disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru perihal penagihan pajak air tanah PT. Chevron Pacific Indonesia

Menindaklanjuti surat Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI nomor S-2476/AG/2018 perihal pengembalian dokumen permintaan pembayaran pajak air tanah kota Pekanbaru, maka:

1. Berdasarkan Permen ESDM nomor 20 tahu 2017 tentang penetapan nilai perolehan air tanah pasal 3 ayat (5) maka Pemprov Riau mengeluarkan Pergub nomor 14 tahun 2018 tentang nulai perolehan air tanah guna menyesuaikan terhadap kondisi daerah atas penggunaan air tanah pada asilo industri yang berada di daerahnya.

Laporan Permasalahan Pajak Pertambahan Nilai PT Mitsui

PT Mitsui melakukan kerjasama dengan PT Freeport (PTFI) berupa jual beli ban, di mana PT Mitsui membeli dan mengimpor ban dari Jepang dan menjualnya ke PTFI. Selama 5 tahun terakhir ini PT Mitsui membayar PPn Impor dan mendapatkan refund atas PPn tersebut dengan argumen PPn seharusnya dibayar oleh PTFI.

Permasalahan terjadi sejak PMA VI menyatakan bahwa kegiatan yang dilakukan PT Mitsui bukanlah kegiatan perdagangan melainkan jasa, yang mengakibatkan munculnya perubahan dalam perhitungan pajak yang harus dibayar PT Mitsui.

Permohonan Kepastian hukum PT Fu Ming International Food

Permasalahan yang disampaikan terkait Pengaduan Keberatan Atas Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak Yang Menetapkan PT Fu Ming International Food sebagai PKP Gagal Produksi yang menyebabkan timbulnya sanksi perpajakan, beberapa hal yang disampaikan sebagai berikut:
1. PT FMIF merupakan perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan berpusat di Prov. Bali
2. Berdasarkan Surat Dirjen Pajak Kanwil DJP-KPP Pratama Gianyar yang menyatakan bahwa:

Pages

Subscribe to Pajak & Bea