Pajak & Bea

Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar terhadap PT SMOE

PT. SMOE Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi dan memilki sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Terintegrasi No. 01611116. Dalam Penerapannya perpajakannya perusahaan mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari Usaha JAsa Konstruksi dan Permenkeu No 187/PMK.03/2008 Tentang tata cara Pemotongan, Penyetoran, dan penataa Usahaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi Permasalahan PT SMOE :

Permasalahan Pengajuan permohonan Penetapan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Beresiko Rendah oleh PT BP Petrochemicals Indonesia

PT BP Petrochemicals Indonesia (PT BPPI) adalah perusahaan di bidang industri petrokimia yaitu memproduksi PTA (Purified Terephtalic Acid), bahan baku utama untuk memproduksi polyester dan fiber.

Permohonan Dukungan dalam Menyelesaikan Temuan Audit BPKP tahun Fiskal 2013 dan 2014

Kementerian Keuangan baru-baru ini menerbitkan tagihan kepada Chevron Geothermal Salak, Ltd. ("CGS") dan Chevron Geothermal Indonesia, Ltd. ("CGI") untuk melakukan pembayaran atas temuan audit BPKP. Sehubungan dengan hal ini, kami telah menyampaikan beberapa hal melalui surat kami kepada Direktur Jenderal Anggaran Nomor CGS/131/2016-P tanggal 29 November 2016 dan Nomor CGI/087/XI/2016-P tanggal 29 November 2016 (salinan surat terlampir sebagai referensi). Karena tidak ada pilihan lain, pada tanggal 30 november 2016, CGI dan CGS telah melakukan pembayaran.

Permasalahan Penyitaan Barang Impor PT Berkat Tarikan Jaya

1. Kedatangan barang impor PT Berkat Tarikan Jaya terlambat dari tanggal yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan yaitu seharusnya tanggal 31 Desember 2014 mundur menjadi bersandar dipelabuhan pada tanggal 6 Januari 2015 disebabkan oleh kondisi cuaca/ombak besar yang tidak mampu diatasi oleh kapal tunda (Tugboad) 2.

Permohonan Kajian Ulang Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER 32/PJ/2012 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Asosiasi Ekportir Timah Indonesia (AETI)

Terdapat pengenaan dua penerimaan negara terhadap satu objek yang sama yaitu didasarkan pada galian bersih tambang bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU No 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Permasalahan lebih lanjut dapat dibaca dan diperiksa dalam tautan terlampir.

Permasalahan yang disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia (AGRI)

kepastian usaha dan penegakan hukum dalam perubahan Bea Masuk ATIGA (ASEAN Trade In Goods Agreement), Pemasukan Gula Mentah di Kawasan Pabeanan. (Terlampir)

Forum Lintas Asosiasi Industri dan Pengguna Plastik (FLAIPPP) mengajukan permohonan pembatalan rencana cukai plastik kemasan produk.

1. Forum Lintas Asosiasi Industri dan Pengguna Plastik (FLAIPPP) mengajukan permohonan pembatalan rencana cukai plastik kemasan produk. 2. Telah dilakukan survey terhadap komposisi sampah di TPA Bantar Gebang oleh Universitas Indonesia mengenai dampak cukai atas plastik kemasan botol minuman. 3. Suvey menyatakan bahwa dampak cukai : Salah sasaran berdasarkan riset yang dilakukan Mengakibatkan kerugian Negara

Pengenaan BPT kepada Chevron terkait transaksi Pengalihan PI yang dilakukan tahun 2011

Chevron melakukan pengalihan Participating Interest kepada Sinopec pada tahun 2011. Ketentuan mengenai perpajakan yang berlaku saat itu adalah mengacu pada PP No.79 tahun 2010, dimana di dalamnya tidak mengatur tentang BPT terkait dengan pengalihan Participating Interest. Pada akhir tahun 2011, dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan / PMK No.257 tahun 2011 yang di dalamnya mengatur tentang BPT bagi penghasilan lain di luar kontrak kerjasama Migas.

Permasalahan Tata Cara Pembatasan Pemberian Izin Usaha Industri oleh Pemda Jawa Timur

Konsistensi :
Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41 tentang Ketentuan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri yang menetapkan izin industri seumur hidup, namun peraturan daerah Provinsi Jawa Timur membatasi izin usaha selama 5 tahun.

Denda Kepabeanan terhadap perusahaan yang membangun RIG di dalam negeri

Kerjasama dalam bidang perminyakan antara PT.PDSI (anak perusahaan Pertamina) dengan PT.KSE sebagai penyedia RIG di Blok Madura yang telah mendapatkan fasilitas impor dengan Masterlist, namun kemudian didenda Kepabeanan sebesar 500 persen.

Pages

Subscribe to Pajak & Bea