Perdagangan

Permasalahan PT. Bumi Menara Internusa terkait Pengenaan Sanksi Penangguhan atas Pelayanan Ekspor oleh Bank Indonesia

PT. Bumi Menara Internusa dalam melaksanakan ekspor beroperasi di Surabaya, Lamongan, Dampit/Malang yang semuanya berstatus Kawsan Berikat (dengan salah satu lokasi diusulkan menjadi KB Mandiri). Kewajiban yang dimiliki berupa IT Inventory, dokumen ekspor dan impor serta CCTV selalu dilakukan dengan baik.
Rata-rata tiap bulan dilakukan ekspor 150-200 kontainer sehingga terdapat 1800-2000 PEB tiap tahun

Permasalahan Kelistrikan pada Tambak Rakyat di Lampung

PT. Central Proteina Prima, Tbk menerima banyak masukan dan permohonan bantuan menjadi fasilitator pembudidaya udang vanmae dengan PT PLN Distributor Lampung. Saat ini terdapat 43.864 hektar luas lahan dengan 12.845 petambak yang belum dialiri listrik sehingga menggunakan budidaya tradisional extensive farming.

Permasalahan Asosiasi expor-impor plastik industri indonesia ( AEXIPINDO ) dalam industri Plastik Impor bahan baku plastik dan Masukan untuk revisi Permendag No.31 Tahun 2016

1. Terhambatnya kebutuhan bahan baku produksi berupa scrap plastik dan sisa reja yang di import, diperketat masuk oleh beberapa kementerian yang terkait ke daerah tempat produksi, akibat adanya kesalahan segelintir anggota kami yg ditemukan kotor yg seharusnya kejadian tersebut tidak terjadi karena sudah melalui proses verifikasi oleh Survior KSO Scofindo dari negara asal.
2. Bahwa bahan baku yang di import pada dasarnya sebagai bahan modal industri utama yang hasilnya 100% untuk orientasi eksport.

Permasalahan CV. Satria Sejahtera terkait Peraturan Bupati Sukoharjo No. 75 Tahun 2018 tentang Moratorium Izin Usaha Minimarket

Pokok Permasalahan :
1. Pemda Sukoharjo melakukan moratorium IUTM sesuai SE Mendag No. 1310/M-DAG/SD/12/2014 tanggal 22 Desember 2014 antara lain menyebutkan Kemendag meminta kepada Gub/Bupati/Walikota untuk sementara tidak mengeluarkan IUTM sebelum Perda tentang RTRWn dan RDTR termasuk peraturan zonasinya disahkan dan bagi toko modern sudah beroperasi agar menyesuaikan perizinan dengan melengkapi IUTM, sedangkan di beberapa toko modern yang belum memiliki IUTM tetap sudah beroperasi

Permasalahan Paguyuban Pedagang Pasar Cileungsi terkait Perizinan Toko Modern Ananda Fashion di Cileungsi

Paguyuban Pedagang Pasar Cileungsi melaporkan keberatan atas dibukanya kembali Toko modern Ananda Fashion yang baru memiliki NIB dari OSS dan belum memiliki Izin Operasional dan IMBG telah dibekukan.
Permaslahan sudah dilaporkan ke Ombudsman RI dan difasilitasi kesepakatan bahwa Satpol PP akan menutup Toko Modern Ananda Fashion dalam waktu 30 hari kerja. Namun 1 minggu kemudian sudah dibuka oleh pemilik dengan dalih telah mengantongi Izin OSS

Permasalahan Kepastian Permen LHK No 21 Tahun 2008 dan Permen LHK Nomor P.15/2019 tentang ambang batas emisi udara PT Freeport Indonesia

Exhaust Control Industries, sebuah perusahaan penyedia komponen filtrasi untuk menurunkan tingkat emisi, melaporkan tingkat emisi PT Freeport yang melewati batas :

Permasalahan Persetujuan Izin Impor Limbah Non B3 PT Indochin Thermo Plastic

Terdapat perubahan pengurusan perizinan persetujuan impor limbah non B3 sehingga pengurusan izin impor limbah B3 PT Indochin Thermo Plastic hingga saat ini belum terbit

Permohonan Hilirisasi Katalog Elektronik LKPP Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan oleh Universitas Gadjah Mada

Dalam rangka percepatan kemandirian obat dan alat kesehatan di Indonesia. UGM memulai menghilirkan hasil penelitiannya menjadi produk-produk yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Katalog Elektronik LKPP merupakan sarana yang baik dan diamanahkan dalam Impres No.6/2016 butir ke 11 untuk memprioritaskan dan mempercepat proses Katalog Elektronik untuk sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.

Peninjauan Kembali Penerbitan SHGB a/n PT Megapolitan Development Corporation diatas Tanah Milik Sunaryo Pranoto

Sunaryo Pranoto memiliki tanah milik adat seluas 198.633 M2 yang dibeli pada tahun 1974  di Kel Krukut, Kec Limo, Kota Depok, Prov Jawa Barat. 

Sebagian tanah seluas 48.663 M2 terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol Depok-Antasari. Pak SP mengajukan permohonan pengukuran ke BPN Kota Depok dalam rangka tindak lanjut proses pembebasan lahan. Pengukuran telah dilakukan pada tanggal 4 Okt 2013, namun peta bidang tanah tidak dapat diterbitkan karena tanah tsb telah diterbitkan SHGB a/n PT Megapolitan Development Corporation.

Permasalahan Regulasi untuk Industri Mebel yang Menghambat Perkembangan oleh HIMKI Jawa Timur

Pemberlakuan Lartas sesuai Permenkeu no 6 tahun 2017 tentang BTKI (Buku Tarif Kepabeanan Indonesia) 2017 yang mengatur perubahan penerapan tarif HS dari 10 digit menjadi 8 digit menimbulkan dampak yang menyulitkan pelaku industri pemebelan di tanah air karena dulu untuk mengimpor mur dan baut dan komponen penolong lain berbahan besi/baja tidak terkena lartas. Selain itu, untuk bisa mengimpor barang-barang tersebut yang belum bisa diproduksi dalam negeri membutuhkan persetujuan/rekomendasi dari Kementerian Perindustrian yang berbelit-belit dan waktu yang lama. 

Pages

Subscribe to Perdagangan