Baru

Permohonan Kepastian Hukum Terhadap Surat Keterangan Lunas sekaitan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)

Eks pemegang saham Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) telah membuat Perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) dengan Pemerintah Indonesia, dalam bentuk Master Settlement and Acquisition Agreement (MSAA) dan eks pemegang saham BDNI sudah menerima Surat Keterangan Lunas (SKL) dari Ketua BPPN. Namun sampai saat ini, permasalahan tersebut tidak kunjung selesai dan masih terus dipermasalahkan oleh aparat penegak hukum sehingga muncul kekhawatiran bagi investor untuk melakukan investasi di Indonesia karena tidak adanya kepastian hukum dan usaha.

Laporan gugatan BluTether Ltd terhadap PT. MNC Sky Vision.

BluTether Ltd melaporkan permasalahan terkait pelanggaran terhadap Sales and Purchase Agreement (SPA) yang dilakukan ole PT. MNC Sky Vision Tbk (MSky). Berikut ringkasan kronologis:

1. Pada 23 September 2014, BluTether dan MSky menandatangani SPA, dan sepakat untuk menggunakan Singapore International Arbitration Centre (SIAC) sebagai dasar hukum apabila dikemudian hari terdapat sengketa. Sehingga pengadilan Indonesia tidak memiliki wewenang untuk memberikan putusan hukum.

Permasalahan keberatan pengenaan PPnBM 40% dari PT Ziegler

PT Ziegler Indonesia, berlokasi di Cikarang, merupakan perusahaan karoseri kendaraan khusus, seperti pemadam kebakaran, dan kendaraan lainnya, merupakan PMA dengan asal Negara Germany, Karoseri pemadam untuk material import 20-40 % tergantung spesifikasi kendaraan, dan local content 60-80 %.

Setiap tahun KPP PMA II pada umumnya melakukan pemeriksaan pajak, dan selama ini tidak ada issue PpnBM, akan tetapi pada pemeriksaan tahun 2017, untuk tahun fiskal 2015, dan PT Ziegler dikenakan PpnBM 40% dan issue lainnya, yang menjadi sorotan pemegang saham Germany, yakni issue PPNBM.

Permohonan Hilirisasi Katalog Elektronik LKPP Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan oleh Universitas Gadjah Mada

Dalam rangka percepatan kemandirian obat dan alat kesehatan di Indonesia. UGM memulai menghilirkan hasil penelitiannya menjadi produk-produk yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Katalog Elektronik LKPP merupakan sarana yang baik dan diamanahkan dalam Impres No.6/2016 butir ke 11 untuk memprioritaskan dan mempercepat proses Katalog Elektronik untuk sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.

Subscribe to Baru