Pertanian & LHK

Permasalahan PT. South Pacific Viscose terkait Pengelolaan Limbah B3

1. PT. South Pacific Viscose yang terletak di Kab. Purwakarta sangat mendukung Program pemerintah Citarum Harum.
2. Pada tanggal 8 Mei 2019 pukul 14.45 WIB dilakukan inspeksi mendadak kepada perusahaan dengan personil 10 orang. Fokus pemeriksaan pada pengelolaan limbah padat dan air limbah. Sampel diambil dari area IPAL 1 dan 2. Pemeriksaan juga dilakukan di daerah luar TPS LB3 dengan ditemukan 9 jumbo bag berisi material campuran tanpa identitas (sampel diambil dari 3 bag)

Permasalahan PT. Kieber Propertindo (Nutriland) terkait Percepatan Perijinan Berusaha di Kota Bandung

1. PT. Kieber Propertindo (Nutriland) adalah anak usaha Nabati Group sebuah perusahaan industri makanan ringan dengan 20.000 pekerja.
2. Perusahaan sejak 2016 berencana membangun gedung kantor seluas 6.426 m2 di Jl. Dr Djundjunan 588 Kota Bandung sebagai kantor pusat dan riset PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia. Kendala yang dihadapi adalah belum diterbitkannya IMB yang memersyaratkan Ijin Lingkungan dengan OSS.
3. Ijin Lingkungan OSS PT. KP telah terbit pada 26 September 2018 yang saat ini masih dalam tahap pemenuhan komitmen. PT. KP telah membuat :

Permasalahan PT. Indonesia Morowali Industrial Park terkait Pendirian Pabrik Pengolahan Daur Ulang Baterai Lithium di Morowali, Sulteng

1. Calon investor PT. IMIP adalah Guangdong BRUNP Recycling Technology Co. Ltd merupakan perusahaan kedua di dunia dalam industri pengolahan daur ulang baterai lithium dengan jenis baterai unutk proses daur ulang adalah baterai lithium dan menggunakan physical separation dan chemical treatment dapat direproduksi menjadi bahan baku baterai Nickel Cobalt Hidroksida. Seluruh proses menggunakan mesin canggih otomasi dan kadar emisi sangat rendah

Permasalahan PT. Trimegah Bangun Persada terkait permasalahan perizinan penempatan tailing bawah laut (Deep Sea Tailing Placement) untuk Pabrik Proyek Hidrometalurgi di Halmahera Selatan, Maluku Utara

PT. Trimegah Bangun Persada bagian dari Harita Group selaku pemegang IUP OP Galian Nikel bekerjasama dengan PT. MSP membentuk PT. Halmahera Persada Lygend (PT. HPL)membangun pabrik pengolahan biji nikel kadar rendah dengan proses metalurgi HPAL yang memenuhi kriteria industri pionir dan mendapat fasilitas pengurangan PPh Badan 7,68 Trilyun (10 tahun) dengan total nilai invetasi 14, 858 Trilyun. Sisa lumpur residu nikel tailing sebesar 6.100.000 MT (selama 20 tahun).

Permasalahan Himpunan Kawasan Industri Indonesia terkait Penghentian Pengiriman Limbah B3 dari Batam ke TLDDP lainnya

Penghentian Pengiriman Limbah B3 dari Batam ke TLDDP lainnya terjadi sejak tanggal 29 Januari 2019 oleh Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Batam dampai dengan batas waktu belum dapat ditentukan karena menunggu Keputusan dari Kementerian LHK
Penghentian bermula dari adanya pemeriksaan oleh KPK terhadap 3 container pengangkut limbah B3 di Pelabuhan Tanjung Priok yang dikirim dari Batam dan diduga limbah berasal dari Luar Negeri.
Dampak :
- Keterbatasan TPS Perusahaan menimbulkan dampak bagi proses produksi

Permohonan Izin Lokasi Kebun PT Agro Permata Muratara

PT Agro Permata Muratara merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Kabupaten Musirawas Utara Prov. Sumatera Selatan, pada tanggal 8 November 2018 perusahaan sudah mendaftarkan perizinannya melalui OSS, diantaranya NIB, Izin Usaha Perkebunan, Izin Lokasi dan Izin Lingkungan.

Proses Permohonan Izin Penggunaan Sumber Daya Air PT Aquafarm Nusantara

PT Aquafarm Nusantara merupakan perusahaan dengan Penanaman Modal Asing (PMA) sejak tahun 1988 yang berlokasi di beberapa kabupaten di Prov. Jawa Tengah diantaranya Kabupaten Klaten, Wonogiri, Wadaslintang, Wonosobo dan Kota Semarang. Kemudian juga ada di beberapa kabupaten di Prov. Sumatera Utara diantaranya Kabupaten Serdang Bedagai, Simalungun, Samosir dan Toba Samosir.
PT. Aquafarm Nusantara bergerak di bidang perikanan terpadu meliputi Unit Pembenihan (Hatchery), Unit Pembesaran (Growout), Unit Pengolahan Ikan (Fish Processing Plant), serta Unit Pabrikan Pakan (Feed Mill)

Permasalahan PT. Buana Pratama Sejahtera terkait Penyelesaian Penataan Gunung Botak dan Gogrea di Kab. Buru Prov. Maluku

PT. Buana Pratama Sejahtera melaksanakan PKS dan menerima SPK Dinas ESDM Prov. Maluku untuk kegiatan penataan dan pemulihan lingkungan bekas area PETI di Gunung Botak dan Gogrea di di Kab. Buru Prov. Maluku dengan klausul segala biaya yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan.
Namun aktifitas PETI kembali marak pada TW II 2016 dan TW I 2017. Pada akhir Mei 2017 gubernur Maluku melakukan pencabutan penghentian sementara operasional perusahaan.
Sejak Agustus 2018 Direksi PT. BPS telah menghadapi masalah hukum :
1. Masalah penggunaan bahan kimia dalam pengolahan

Permasalahan Penundaan Surat Rekomendasi Impor Limbah Non B3 PT Xin Hua Xin

PT. Xin Hua Xin telah memiliki Akta Pendirian, Izin OSS, dan bidang usaha tidak termasuk dalam DNI serta modal telah disetor ke Bank Indonesia namun sampai saat ini belum mendapatkan Surat persetujuan impor limbah non B3 dikarenakan Kementerian LHK belum mengeluarkan rekomendasinya karena adanya surat Menteri LHK kepada Menteri Perdagangan RI.
Permendag Nomor 31/M-DAG/PER/5/2016 sampai saat ini belum direvisi sehingga seharusnya persetujuan impor masih bisa diterbitkan selama PT. Xin Hua Xin memenuhi persyaratan.

Permasalahan PT. Berkah Mitra Kumala tentang Pemalsuan SKGR lahan di Kelurahan Lembah Sari

PT. Berkah Mitra Kumala melalui pegawainya Poniman telah membeli sebidang tanah di Kelurahan Lembah Sari, Kota Pekanbaru dari Sdr. Idris seluas 10.040 m2. Pada Bulan Juli 2015 Sdr. Boy Desvinal Salam membeli sebidang tanah dari Hj. J. Rifai Tanjung seluas 6.632 m2 dengan lokasi di dalam tanah milik PT. Berkah Mitra Kumala. Sehingga terdapat 2 Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan objek tanah yang sama. Terdapat keterangan bahwa SKGR yang diperoleh Sdr. Poniman merupakan SKGR palsu diterbitkan oleh Lurah Lembah Sari.

Pages

Subscribe to Pertanian & LHK